Islam bagian tak terpisahkan dari NKRI, sebagaimana Katholik, Kristen, Hindu, Buddha. Islam tak terpisahkan dari NKRI bersama agama-agama lain.
Din Syamsuddin menanggapi kritik terhadapnya, khususnya soal kata “khilafah” dalam Quran. Ia mengakui bahwa tidak ada kata “khilafah” dalam Quran, hanya ada kata “khalifah”. Tapi ia mengatakan bahwa keduanya saling terkait. Ia mengatakan, substansi ajaran khilafah tetap ada dalam Quran.
Yang menarik, Din menyebut tidak setuju dengan konsep khilafah modern yang antara lain digagas oleh Nabhani. Yang dia maksud adalah Taqiuddin Nabhani, penyusun konsep Hizbut Tahrir. Artinya, Din sudah tegas mengatakan tidak setuju dengan konsep khilafah yang dipromosikan oleh HTI.
Nah, dalam konteks pilpres, ketika orang bicara soal Pancasila vs Khilafah, sangat jelas konteksnya, yaitu menolak konsep khilafah versi HTI, dan bersikap tegas untuk menjaga NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Masalahnya, Din mencoba mengaburkan konteks itu. Seolah kalau orang mengatakan menolak khilafah, orang menolak semua konsepnya. Khalifah dalam konteks yang dibahas dalam Quran sangat jauh berbeda dengan khilafah yang disodorkan oleh HTI. Jadi, tidak perlu lagi dikaburkan dengan penjelasan panjang lebar.
Poin-poin Din pada butir-butir pernyataan dia yang pertama seolah hendak membenturkan orang-orang yang anti HTI dengan ajaran Islam. Seolah kalau orang mengatakan antikhilafah, mereka antiislam. Salah itu, Din. Justru itu jerat yang sengaja dibuat HTI. Seolah HTI itu Islam, dan anti HTI adalah antiislam.
Sikap kita tegas. Islam adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI, sebagaimana agama-agama lain, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha. Islam tak terpisahkan dari NKRI bersama agama-agama lain. Karena itulah NKRI ini bukan negara Islam.
HTI jelas tidak memperjuangkan hal itu. HTI memperjuangkan dominasi Islam di atas agama-agama lain. Wadahnya pun bukan lagi NKRI. Khilafah yang dibawa oleh HTI menghendaki negara global bagi seluruh umat Islam dari berbagai bangsa. Indonesia hanya akan menjadi bagian kecil dari khilafah HTI. Din Syamsuddin sebenarnya tahu betul soal itu.
Sudah jelas bahwa Din sendiri pun menolak konsep HTI, dan bangsa Indonesia juga menolaknya (sebagaimana yang tertulis di bawah ini):
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
