Setelah Obor Rakyat berniat untuk terbit, sebuah tabloid bermuatan politik bernama “Indonesia Barokah” muncul menjelang kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2019. Tabloid tersebut disebar ke sejumlah pesantren dan DKM.
Bahkan tabloid yang berisi ujaran tendesius tersebut juga disebar ke rumah–rumah warga. Daerah persebarannya meliputi wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Tasikmalaya ada lebih dari 3000 eksemplar yang beredar, pengiriman tabloid ini ditujukan pada pondok pesantren dan DKM masjid.
Selain itu, Buletin Kaffah juga muncul dengan konten yang menyerang capres petahana. Buleting tersebut dinilai berisikan kampanye hitam yang menyerang paslon nomor urut 01.
“Jelas Pilpres banyak tabloid dan buletin yang konten isinya menyudutkan pasangan capres – cawapres. Kita sangat menyayangkan itu,” Kata Eric Thohir selaku Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf Amin.
Munculnya media tersebut di berbagai masjid tentu akan menambah kegaduhan menjelang pemilu dan berpotensi merusak demokrasi di Indonesia. Pemilu yang harusnya digelar secara gembira, rusak karena adanya hasutan dan propaganda dari kelompok tertentu.
Meski propaganda merupakan hal yang sudah lama dalam ranah politik, namun belakangan ini propaganda selalu diasosiasikan dengan pendekatan yang manipulatif dan tak jarang membuatnya identik dengan hoax.
Erick Thohir meminta pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar serius dalam menangani kampanye hitam yang disebar melalui buletin atau tabloid.
“Kita menerima laporan buletin kaffah itu diedarkan di sejumlah Ponpes wilayah Jabar. Kami bakal melaporkan ke polisi,” ujarnya.
Dirinya juga mengaku sepakat dengan pernyataan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) yang meminta agar tabloid atau buleting yang berisi propaganda seperti itu dibakar.
“Masjid bukan sarana untuk berpolitik. Jangan menodai kesucian masjid,” tegas Erick.
Bentuk kampanye hitam terlihat pada narasi edisi 074 yang terbit pada Januari lalu. Buletin ini sejalan dengan selebaran Say No To Jokowi dengan mengangkat soal stop mendukung penguasa gagal dan ingkar janji.
Ini menjelaskan benang merah kampanye hitam ke Jokowi dengan menggunakan dalil – dalil agama.
Pada selebaran Say No To Jokowi terdapat tagar #2019GantiPresiden. Hal ini mengindikasikan produsen kampanye hitam merupakan kelompok politik yang sama.
Edisi selanjutnya pun Buletin Kaffah jelas membela paslon nomor urut 02 terkait dengan tes baca Al – Qur’an dengan menggunakan dalil – dalil agama. Ini memperjelas siapa yang berada di balik buletin Kaffah.
Buletin tersebut diterbitkan dan diedarkan setiap hari jumat di masjid – masjid. Tentu tercetaknya media tersebut adalah untuk kepentingan politik jelang Pilpres. Yaitu dengan mendukung paslon nomor 02 dan menjelekkan paslon nomor 01.
Ace Hasan Syadzily juga mengatakan bahwa target penyebaran buletin tersebut adalah umat muslim yang mengikuti shalat jumat. Sehingga dapat dinyatakan secara jelas siapa yang melakukan politisasi pada masjid dan menjadkannya sebagai tempat kampanye.
Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI DKI Jakarta, Ma’mun Al Ayyubi, mengatakan beredarnya beberapa tabloid berbau SARA dan provokatif di masjid – masjid cukup meresahkan. Karenanya, pada mubaligh berpandangan bahwa konten dan pembahasannya perlu diluruskan.
Untuk itu DMI DKI Jakarta memiliki inisiatif untuk menangkal peredaran tabloid berunsur provokatif yang masuk di masjid – masjid. Seperti buletin kaffah dan tabloid Indonesia Barokah. Pihaknya sudah memikirkan solusi atas permasalahan tersebut diantaranya dengan membuat Program buletin dakwah untuk menjadi pedoman umat muslim dalam meredam beredarnya tabloid dan buletin provokatif di masjid – masjid menjelang Pemilu April 2019.
“Buletin dakwah tersebut nantinya akan terus diedarkan setiap hari Jumat pada saat menjelang shalat Jumat oleh DMI Provinsi Jakarta,” tutur Ma’mun.
Dirinya memastikan bahwa buletin DMI DKI Jakarta tersebut akan rutin dibuat dan diedarkan di masjid – masjid. Hal inipun juga telah terwujud dengan terbitnya Buletin jumat pada Februari lalu dengan tema “Menuju Ridha Allah”.
“Tahun politik fitnah banyak tersebar dimana – mana. Jangan sampai membuat kita menjadi terpecah belah hanya karena beda pilihan menyebabkan kita memutus silaturahmi persaudaraan, pertemanan, hingga memecah belah persatuan bangsa yang dibangun bersama,” pungkasnya.
Masyarakat pada khususnya umat muslim, tentu harus pandai dalam memilah berbagai konten maupun media yang berisi konten provokatif jelang pilpres, jangan sampai hasutan maupun propaganda berbalut agama dapat merusak rasa persatuan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
