Ketua MUI Sorong yang diketahui sebagai calon legislatif telah mengeluarkan kembal surat kedua. Meski begitu, surat yang ditujukan kepada Ma’ruf Amin tersebut ternyata tidak resmi. Hal tersebut disayangkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, dimana desakan agar Ma’ruf Amin mengundurkan diri dari Cawapres. Hal itu dinilai telah menyalahi aturan kelembagaan dan dianggap politis.
“Isi surat itu tidak murni, pertama gini, MUI itu tidak boleh terlibat secara kelembagaan kepada politik, ya apakah menggunakan kop, atau menyatakan diri sebagai MUI. Saya pun sebagai timses tidak pernah mengatasnamakan siapa saya, saya mengatasnamakan secara pribadi atau ormas yang lain, meskipun saya Ketua di MUI,” ujar Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.
Lukman juga telah menyelidiki, bahwa Ketua MUI Sorong merupakan caleg, dan kemudian akhirnya mereka memahami dan menyadari ada kesalahan dalam aturan organisasi dan kemudian dia terbitkan yang kedua, surat kedua sebagai tausiyah. Dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi yang setimpal kepada MUI Sorong baik teguran, hingga Sanksi pemberhentian sementara atau skors. Dan hal tersebut perlu dibicarakan dalam forum sekjen di MUI.
Perlu diketahui bahwa pada 22 April 2019, MUI Sorong telah mengeluarkan surat terbuka untuk KH Ma’ruf Amin. Di dalam surat itu mereka meminta KH Ma’ruf Amin untuk mengundurkan diri sebagai Cawapres. Menurut MUI Sorong, pihaknya menillai bahwa tim pemenangan paslon 01 telah melakukan kecurangan di Pemilu 2019. Mereka menilai KH Ma’ruf Amin sebaiknya mundur dari pencalonannya sebagai cawapres untuk menghindari dosa.
Dalam menanggapi hal tersebut, Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengatakan bahwa isi surat tersebut adalah desakan yang ngawur. “Oh itu (desakan MUI Sorong) ngawur itu,” katanya.
Ia juga menilai bahwa tak semestinya MUI Sorong ikut campur dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Apalagi MUI Sorong sampai mendesaknya untuk menanggalkan statusnya sebagai cawapres yang mendampingi capres petahana Joko Widodo. Dalam suratnya, MUI sorong menyoroti akan adanya sejumlah indikasi kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpres 2019.
Banyaknya indikasi kecurangan itu, membuat MUI Sorong mengkhawatirkan akan datangnya murka Allah SWT bagi bangsa Indonesia. Sebab nantinya, jika Jokowi – Ma’ruf terpilih namun dengan cara curang, maka hal tersebut tidaklah bermartabat dan sangat bertentangan dengan syariat Islam.
Desakan tersebut tertulis dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua MUI Kota Sorong H. Manan Fakaubun bersama Sekretaris Agung Sibela, tertanggal 22 April 2019.
Pada kesempatan berbeda, Wakil ketua MUI Zainut Tauhid Saadi sangat menyayangkan terbitnya surat tersebut. Ia menyebut bahwa surat tersbut tidak mencerminkan jati diri MUI yang selalu menjadi junjungan tinggi atas nilai – nilai kejujuran, netralitas, imparsialitas, keadilan dan akhlakul karimah.
Zainut mengatakan bahwa DP MUI telah menggelar pertemuan terkait beredarnya surat tersebut. DP menyatakan bahwa isi surat terbuka MUI Sorong tersebut dinilai telah menyalahi mekanisme, kaidah dan ketentuan PD/PRT MUI, karena sudah masuk ke ranah politik praktis, dan tidak mengindahkan norma kepatutan dan jati diri organisasi MUI. Pihaknya juga meminta agar pimpinan MUI Sorong supaya menjaga netralitas institusi MUI dari politik praktis, sebagaimana diamanatkan oleh PD/PRT MUI.
Baca Juga: Bisa Apa Kyai Ma'ruf Itu...?!
New line to prevent forcing root class, just delete it if it's not necessary
DPP MUI pusat juga mengingatkan kepada MUI Sorong agar nilai – nilai yang berkaitan dengan proses pemilu seperti adanya dugaan pelanggaran terhadap kebijakan pemilu, supaya disalurkan melalui mekanisme hukum yang telah tersedia, yakni Bawaslu, DKPP dan MK.
“Kami juga meminta agar pengurus MUI Sorong agar segera melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka menjaga suasana masyarakat tetap aman dan kondusif, serta menjunjung tinggi suasana ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah,” tuturnya.
Menurut Zainut, MUI merupakan wadah bagi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami.
“Sebagai sebuah institusi, MUI netral dan menjauhkan diri dari kepentingan politik praktis,” tuturnya.
Bagaimanapun juga hal semua pihak harus mengikuti mekanisme yang sama, apabila menemukan adanya indikasi kecurangan, maka laporkan hal tersebut kepada yang berwenang, agar persatuan tetap terjaga pasca tensi tinggi pemilu 2019.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
