Belajar dari China yang Buru Harta Koruptor hingga ke Luar Negeri

Berita pemberantasan korupsi di negeri tirai bambu sudah terdengar sampai seantero dunia. China tak pernah main-main untuk memberantas kasus korupsi. Bahkan mereka berani menjemput paksa para koruptor yang lari ke luar negeri serta membawa pulang harta mereka.

Misi tersebut kerap kali disebut dengan "berburu rubah". Semua upaya dilakukan China untuk mengekstradisi para koruptor yang terbukti menyelewengkan uang negara dan membawa lari ke luar negeri. Jangan harap remisi yang mereka dapatkan tiap hari raya, yang ada justru kepala mereka sudah harus siap di tiang gantungan.

China pernah menerbangkan seorang koruptor dari Singapura pada tahun 2015. Bahkan memulangkan seorang koruptor dari USA meski tidak mendapatkan dukungan dari negara barat.

Beruntung Indonesia sekarang menjalin kerja sama dengan Swiss lewat Automatic Exchange of International (AEoI). Perjanjian multilateral ini bukan hanya bisa membuka data rekening WNI yang menyimpan hartanya di Swiss tapi juga menjadi pintu gerbang untuk mengejar para pengemplang pajak sekaligus memburu harta koruptor di luar negeri.

Baca Ferdinand Marcos, Dana Ilegal dan Bank di Swiss

Contoh saja, koruptor yang sudah di penjara tapi masih bisa ngamar di hotel bakal kelojotan dengan langkah pemerintah ini. Bahkan, jauh sebelum heboh kasus Panama Paper sebetulnya pemerintah sudah mengantongi nama-nama taipan yang berusaha berkelit dari kewajiban pajak dengan menyimpan hartanya di luar negeri.

Siapa tuh yang suka koar-koar harta di Indonesia banyak berada di luar negeri tapi ternyata terbuka juga datanya kalau perusahaannya menjadi salah satu yang menyimpan dananya di luar negeri.

Langkah Swiss ini juga akan diikuti oleh Singapura. Tidak bisa dimungkiri bahwa negara tetangga ini sejak lama memang menjadi surga para pengemplang pajak dan negara tujuan bagi para koruptor untuk menyimpan hartanya bahkan bisa berinvestasi di negara Singa tersebut.

2019 nanti, rasanya akan jadi jalan buntu bagi para koruptor yang selama ini menikmati duit haram di luar negeri.

Langkah pemerintah melakukan kerja sama dengan Swiss ini bukan ujug-ujug lho. Bahkan bukan karena sangkut pautnya untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019, bukan!

Langkah ini sudah dilakukan dan dijajaki pemerintah sejak tahun 2015. Kalau ternyata terealisasi pada tahun 2019, itu hanya bonus saja buat Jokowi. 

Artinya, tugas Jokowi untuk memberantas korupsi di negara ini tidak boleh berakhir sampai di sini. Masih ada satu periode lagi untuk melanjutkan tugas memburu harta para koruptor di luar negeri. Proses ini juga membuktikan bahwa Jokowi bersih dari histori Orde Baru yang sarat dengan praktik Mega Korupsi.

Keberhasilan tax amnesty juga menjadi langkah yang sangat strategis. Selama ini taipan yang hidup di luar negeri hanya tinggal ongkang-ongkang kaki. Dengan adanya regulasi baru dari pemerintah ini, pendapatan pajak akan bertambah dari para taipan yang selama ini belum tersentuh.

China Berhasil Buru Harta Koruptor di Luar Negeri

Dalam operasi China "berburu rubah" di luar negeri sepanjang 2016 berhasil mengembalikan 2,3 miliar yuan atau setara dengan 334,47 juta dollar AS. Perburuan harta tersebut merupakan pengembalian dana dari 70 negara selama 11 bulan.

Dalam operasi yang dijalankan sejak tahun 2014 lalu itu, China berhasil menangkap dan memulangkan 680 orang. 117 diantaranya merupakan buronan paling dicari selama satu dekade. Sedangkan sebanyak 390 orang lainnya menyerahkan diri dan pulang kembali dengan ancaman penjara seumur hidup.

Langkah Cihna tersebut bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk memburu dan menyita harta para koruptor sampai ke ujung dunia. Dalam era digital dan terbuka ini, kolaborasi antara negara benar-benar dibutuhkan untuk memberantas kejahatan kerah putih.

Langkah ini bukan berarti tidak akan ada perlawanan dari para koruptor dan mafia yang selama ini hidup happy-happy aja. Tentu akan banyak yang terusik dengan langkah maju pemerintah memburu harta para koruptor di luar negeri.

Apalagi menjelang pemilihan presiden 2019. Orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan bersih Jokowi dipastikan tidak akan tinggal diam. Pasti banyak yang mulai resah dengan langkah pemberantasan korupsi sampai ke luar negeri ini.

Pemerintah juga harus ekstra waspada dengan perlawanan-perlawan yang akan lebih keras dilakukan oleh orang-orang berduit. Bisa saja mereka menciptakan chaos atau menggunakan tangan orang lain untuk menciptakan keadaan yang tidak diinginkan di dalam negeri.

Ya kasus pembunuhan Hakim Agung yang bersih dan punya integritas tinggi, masih lekat di ingatan bukan? Ia dibunuh dengan keji oleh pembunuh bayaran yang ternyata dilakukan oleh orang yang tersangkut kasus korupsi. Bahkan kini menjadi ketua partai yang berkoalisi dengan salah satu paslon.. sungguh menggelikan bukan?

Peran intelijen dalam hal ini jelas sangat dibutuhkan untuk menjaga agar situasi tetap aman dan kondusif. Kita nantikan saja langkah pemerintah selanjutnya memburu harta koruptor sampai ke luar negeri.