Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren (ponpes).
Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani kesepakatan bersama (SKB) sebagai langkah strategis mendukung pembangunan infrastruktur ponpes yang aman, sehat, dan berkelanjutan.
Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Heritage Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Kesepakatan ini menegaskan peran sinergis antar kementerian dan pemerintah daerah dalam memastikan pondok pesantren mendapat perhatian serius, terutama dalam aspek teknis dan perizinan bangunan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU berperan sebagai mitra teknis untuk membantu pemerintah daerah dan Kementerian Agama dalam memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.
"Kementerian PU berperan sebagai mitra teknis membantu pemerintah daerah dan Kementerian Agama memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Kami ingin memastikan setiap pesantren, sekecil apa pun, mendapat perhatian yang sama agar ruang belajar para santri aman dan nyaman,” tegas Dody.
Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah didorong melakukan proses perizinan, sertifikasi bangunan, serta pendampingan teknis. Kementerian PU menyediakan layanan hotline dan pendampingan langsung di lapangan bekerja sama dengan Dinas PU setempat, sekaligus melakukan assessment keandalan bangunan di 8 provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak. Penilaian ini bertujuan membangun standar bangunan ponpes yang kuat dan layak huni.
Lebih jauh, Cak Imin mengungkapkan bahwa bantuan infrastruktur akan difokuskan pada pesantren dengan jumlah santri besar (lebih dari 1.000 siswa) dan kondisi ekonomi terbatas.
"Presiden Prabowo menginginkan bantuan diberikan secara lebih luas, namun prioritas utama adalah pesantren yang memang sangat membutuhkan agar anak-anak didik kita belajar dalam lingkungan yang aman dan nyaman," ujar Cak Imin.
Program ini merupakan respons langsung terhadap evaluasi pemerintah pasca tragedi ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo. Presiden Prabowo memerintahkan agar pemerintah hadir cepat dan tepat dalam menangani persoalan infrastruktur pendidikan agama agar insiden serupa tidak terulang.
Selain pembangunan fisik, kesepakatan ini juga menitikberatkan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi para santri. Upaya ini bertujuan mengubah semangat gotong royong di pesantren menjadi keterampilan teknis yang terstandarisasi dan diakui secara resmi.
“Kalau Kementerian Agama menjadi penjaga nilai moral, pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan, maka kami di Kementerian PU menjadi jembatan teknis agar pembangunan ini berjalan seirama. Kita tidak hanya membangun gedung, tapi juga ruang belajar yang memuliakan manusia,” pungkas Menteri PU, Dody Hanggodo.
Dengan langkah-langkah konkret tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran terus mendorong terwujudnya pondok pesantren yang berkualitas, aman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang mencetak generasi tangguh dan berdaya saing.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews