Edy perlu meminta maaf kepada Ukraina melalui Dubes nya di Indonesia. Edy harus meralat sikap off side nya ini dan kembali membaca UUD kita.
Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang mengatakan kalau dia Putin maka dia akan menyerang Ukraina dari 3 tahun lalu adalah sikap tercela.
Edy adalah pejabat pemerintah yang tidak boleh memberikan statement seperti ini, ini bukan domain dia.
Edy harus ikut aturan main dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengatakan tidak mendukung perang dimana saja termasuk Ukraina.
Dubes Ukraina untuk Indonesia sudah tepat mengecam Edy Rahmayadi karena ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.
Soal sah atau tidaknya Putin menyerang Ukraina itu biarlah domain pengamat dan para intelektual. Itu bukan domain gubernur atau kepala daerah. Itu domain GeoPolitik.
Secara hukum, Edy tidak menghormati hukum dan kebijakan luar negeri Indonesia. Serta tidak punya simpati terhadap kemanusiaan.
Pak Edy sering sekali melakukan blunder saat menjabat sebagai gubernur Sumut. Terlihat mental tentara masih dia pelihara padahal dia sudah jadi sipil dan pejabat negara.
Arogansi tentara atau cara berkomunikasi ala tentara tidak punya tempat di ranah demokrasi. Karena itu saling bertentangan.
Edy perlu meminta maaf kepada Ukraina melalui Dubes nya di Indonesia. Edy harus meralat sikap off side nya ini dan kembali membaca UUD kita.
Saya selalu mengatakan, bahwa demokrasi tidak akan bisa dipahami oleh orang orang di barak militer. Oleh sebab itu fungsi tentara kita dibatasi agar tidak tercampur dengan politik.
Demokrasi tidak akan tumbuh di barak militer atau pemimpin totaliter. Demokrasi juga tidak akan bisa dipahami di pengajian pengajian.
Demokrasi itu tema anak kuliah dan tema tema kampus dengan analisis khusus. Makanya anda sering melihat betapa banyak aktivis Islam gagal paham demokrasi walaupun punya partai Islam.Demokrasi juga kadang gagal dipahami oleh partai partai feodal turunan. Karena demokrasi bukan Mazhab turunan atau Mazhab pengajian.
Banyak politisi di Indonesia gagal paham demokrasi, dan banyak partai di Indonesia menjalankan sistem oligarki, monarki, feodal, kolot, udik, dan demokrasi Abal Abal.
Terutama partai partai turunan dan partai partai Islam yang gagal paham demokrasi, yang mengelola partai dengan memaksakan demokrasi versi jamaah pengajian nya masing-masing yang tidak kompatibel.
Dan mereka terus menjalankan roda partai dengan memanfaatkan follower mereka yang bodoh bodoh tentang demokrasi.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews