Wajar Dubes Ukraina Kecam Gubernur Edy Rahmayadi

Edy perlu meminta maaf kepada Ukraina melalui Dubes nya di Indonesia. Edy harus meralat sikap off side nya ini dan kembali membaca UUD kita.

Kamis, 9 Juni 2022 | 16:44 WIB
0
242
Wajar Dubes Ukraina Kecam Gubernur Edy Rahmayadi
Vasyl Hamianin dan Edy Rahmayadi (Foto: tribunnews.com)

Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang mengatakan kalau dia Putin maka dia akan menyerang Ukraina dari 3 tahun lalu adalah sikap tercela.

Edy adalah pejabat pemerintah yang tidak boleh memberikan statement seperti ini, ini bukan domain dia.

Edy harus ikut aturan main dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengatakan tidak mendukung perang dimana saja termasuk Ukraina.

Dubes Ukraina untuk Indonesia sudah tepat mengecam Edy Rahmayadi karena ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

Soal sah atau tidaknya Putin menyerang Ukraina itu biarlah domain pengamat dan para intelektual. Itu bukan domain gubernur atau kepala daerah. Itu domain GeoPolitik.

Secara hukum, Edy tidak menghormati hukum dan kebijakan luar negeri Indonesia. Serta tidak punya simpati terhadap kemanusiaan.

Pak Edy sering sekali melakukan blunder saat menjabat sebagai gubernur Sumut. Terlihat mental tentara masih dia pelihara padahal dia sudah jadi sipil dan pejabat negara.

Arogansi tentara atau cara berkomunikasi ala tentara tidak punya tempat di ranah demokrasi. Karena itu saling bertentangan.

Edy perlu meminta maaf kepada Ukraina melalui Dubes nya di Indonesia. Edy harus meralat sikap off side nya ini dan kembali membaca UUD kita.

Saya selalu mengatakan, bahwa demokrasi tidak akan bisa dipahami oleh orang orang di barak militer. Oleh sebab itu fungsi tentara kita dibatasi agar tidak tercampur dengan politik.

Demokrasi tidak akan tumbuh di barak militer atau pemimpin totaliter. Demokrasi juga tidak akan bisa dipahami di pengajian pengajian.

Demokrasi itu tema anak kuliah dan tema tema kampus dengan analisis khusus. Makanya anda sering melihat betapa banyak aktivis Islam gagal paham demokrasi walaupun punya partai Islam.

Demokrasi juga kadang gagal dipahami oleh partai partai feodal turunan. Karena demokrasi bukan Mazhab turunan atau Mazhab pengajian.

Banyak politisi di Indonesia gagal paham demokrasi, dan banyak partai di Indonesia menjalankan sistem oligarki, monarki, feodal, kolot, udik, dan demokrasi Abal Abal.

Terutama partai partai turunan dan partai partai Islam yang gagal paham demokrasi, yang mengelola partai dengan memaksakan demokrasi versi jamaah pengajian nya masing-masing yang tidak kompatibel.

Dan mereka terus menjalankan roda partai dengan memanfaatkan follower mereka yang bodoh bodoh tentang demokrasi.

***