Maka skala prioritas kebijakan Jokowi untuk menunda pembahasan Ibu Kota baru adalah rangkaian dari kebijakan step by step. Yang terukur.
Sense of urgency benar-benar diperhatikan oleh Jokowi. Pembahasan Ibu Kota Baru ditunda oleh Presiden Jokowi. Pemerintah fokus untuk memerangi Corona. Bukan karena teriakan nyinyir Hidayat Nur Wahid.
Namun karena memang Jokowi memersiapkan segala sesuatu terkait penanganan Corona dengan memerhatikan berbagai aspek. Agama. Politis. Sosial. Ekonomi.
“Pembahasan tentang pembangunan Ibu Kota baru belum menjadi skala prioritas, kita fokus pada penanganan terhadap virus Corona,” kata Angkie Yudistia Staf Khusus dan Juru Bicara Presiden bidang sosial.
Pernyataan tersebut menunjukkan kesiapan Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi virus Corona Covid-19. Jokowi menempatkan skala prioritas dalam menjalankan kebijakan. Tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga sudah dipikirkan, sebelum para politikus semprul berteriak lokdan-lokdon (Lockdown).
Bidang Agama
Kalangan agama kadrun juga menjadi perhatian. Jokowi paham. Gerakan melawan himbauan Jokowi pun marak.
Yang muslim awalnya menentang anjuran penutupan sholat Jumat di masjid. Jamaah Tabligh yang menyebarkan virus Corona. Akhirnya diisolasi ratusan anggota Jamaah Tabligh. Mereka ini bergerak dari masjid ke masjid.
Kalangan Kristen jemaat GPIB memaksa mengadakan acara di Bogor yang menyebabkan persebaran virus Corona ke banyak wilayah Indonesia.
PSBB Bukan Lockdown
Jokowi paham. Karakter bangsa Indonesia kurang patuh. Apalagi digoreng oleh kepentingan politik Anies Baswedan dan Jusuf Kalla, yang meneriakkan lokdan-lokdon. Instink kesederhanaan Jokowi membaca arah dan niatan politik mereka, justru membuatnya makin teguh menerapkan PSBB.
Jokowi secara cerdas menggiring rakyat Indonesia secara persuasif untuk mematuhi social distancing. Yang menguat di masyarakat dan medsos menjadi physical distancing. Hasilnya mall, pusat perbelanjaan, warung, kantor pemerintah, melakukan pembatasan buka dan tutup.
Bidang Sosial dan Ekonomi
Di bidang sosial Jokowi memberikan bantuan sosial kepada rakyat yang berdampak. Data lama 2016 – soalnya BPS tidak punya data updated lucu ya hehehe – menunjukkan bahwa UMKM menyerap 89,2 persen dari total tenaga kerja. UMKM menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional, dan bahkan menyumbang 58,18 persen dari total investasi.
Tak terbayangkan kalau Jokowi melakukan lockdown. Yang terjadi adalah semua industri jasa dan rantai makanan terputus. Rakyat kelaparan. Terjadi pembelian makanan dan obat-obatan, penumpukan.
Secara bertahap kebijakan social security net diterapkan. Warga miskin dan terdampak diperhatikan. Gerakan sosial solidaritas saling membantu bergerak. Para driver online masih bisa melayani kiriman – dengan pembatasan. Karena jika tidak saling membantu wabah Corona bisa menyapu siapa pun. Tidak kaya. Tidak miskin. Semua bisa terjangkiti.
Politik
Di situlah politikus busuk bermain. Termasuk membangun kepanikan. Yang paling kentara adalah kelompok Anies Baswedan yang terus embesar-besarkan angka kematian, yang terpapar Corona. Ini secara sistematis diikuti oleh misalnya kadrun sekelas Musni Umar.
Termasuk wacana membebaskan koruptor yang dibangun oleh orang PKS dan NasDem, dengan mendompleng niatan Yasonna Laoly untuk membebaskan narapidana.
Kritikan sarkasme tajam relawan Jokowi (salah satunya dari saya) membuat Mahfud MD menanggapi dengan lugas: napi koruptor tidak dibebaskan! Top. Kalangan insider yang dekat dengan para koruptor gigit jari, tidak jadi mendapatkan duit besar dari kebijakan. Ngamuk mereka. Gagal maning-gagal maning. Aborted mission.
Jokowi memerhitungkan dampak sosial dan keamanan. Secara bertahap seluruh kebijakan dicarikan dasar hukumnya. Agar oposisi PKS dan kelompok JK dan Anies, Demokrat, tidak seenaknya menggoreng isu. Lokdan lokdon!
Dukungan TNI/Polri
Dari sisi dukungan politik, Maklumat Kapolri Idham Aziz menguatkan himbauan social distancing. Hingga polisi bisa bergerak di seluruh Indonesia mengamankan situasi. Membubarkan kerumuman.
Jenderal Andika Perkasa mengamankan koordinasi antar rumah sakit di bawah kendali angkatan darat, RSPAD dan RSAD di seluruh Indonesia agar maksimal menangani kasus Corona. TNI pun bergerak mendukung langkah Presiden Jokowi.
Secara bertahap kesadaran masyarakat dibangun. Informasi kematian dan harapan dibangun. Hasilnya. Indonesia tidak mengalami kepanikan luar biasa. Bagus. Tidak chaos.
Tugas selanjutnya Kementerian Kesehatan adalah melakukan swap test lebih banyak. Memberikan perlengkapan APD kepada tenaga medis. Social distancing dan pemakaian masker untuk seluruh masyarakat. Kewaspadaan tinggi tetap diberlakukan. Kampanye stay at home harus lebih banyak.
Maka skala prioritas kebijakan Jokowi untuk menunda pembahasan Ibu Kota baru adalah rangkaian dari kebijakan step by step. Yang terukur. Cerdas ala Presiden Jokowi. Untuk menjawab strategi politik gaduh yang dibangun oleh oposan dan politikus busuk.
Optimis! Dengan dukungan TNI/Polri dan rakyat bangunan penanganan virus Corona oleh Jokowi sampai saat ini on the right tracks.
Ninoy N. Karundeng, penulis
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
