Biarkan Pak Jokowi yang memberikan kursi, karena beliau lebih tahu kepada siapa kursi tersebut harus diberikan.
Aneh ya, padahal Pak Jokowi bukan tukang mebel lagi, tapi kok ramai-ramai pada pesan kursi pada Pak Jokowi. Ada yang pesan kursi Ketua MPR, ada yang pesan kursi Menteri, dan gak tangung-tanggung, ada yang pesan sebelas kursi Menteri, ada yang pesan sepuluh.
Menjadi pendukung Koalisi kok tergetnya cuma kursi Menteri, tapi ada juga lho Ketua Umum Partai yang malu membicarakan soal bagi-bagi kursi. Gak papa juga sih kalau gak dapat kursi Menteri asal job proyeknya aman terkendali.
Menjelang penyusunan struktur Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf, Pak Jokowi terus kebanjiran order Kursi, meskipun tidak menjadi tukang mebel lagi. Pemesanan kursinya pun sudah jauh-jauh hari, kursi yang dipilih pun rerata kursi yang empuk, yang enak untuk diduduki.
Kalau di Birokrasi itu ada istilah "Kursi Basa," kursi yang banyak mendatangkan rezeki. Kursi seperti itulah yang banyak diperebutkan, sesuai dengan kepentingan politik Partai. Kelangsungan hidup Partai sepertinya sangat dipengaruhi oleh basahnya kursi yang diduduki.
Bisa jadi rebutan kursi akan mempengaruhi stabilitas koalisi, Partai yang merasa pesanannya tidak diakomodir Pak Jokowi, biasanya berperilaku layaknya oposisi didalam Koalisi.
Padahal Pak Jokowi sudah wanti-wanti, untuk Lima tahun kedepan beliau tidak lagi punya beban, karena sudah tidak punya target lagi untuk Ikut pemilihan. 2 Periode jabatan sudah cukup, dan sesuai dengan aturan.
Dengan tidak adanya beban, maka Pak Jokowi tidak ada lagi keraguan untuk menentukan siapa-siapa yang layak menjadi pembantunya di kabinet. Yang jelas pada posisi jabatan tertentu tidak perlua diisi orang-orang partisan.
Terutama jabatan Jaksa Agung, ini harus benar-benar kursinya tidak bisa dipesan oleh Partai politik. Sangat riskan kalau kursi Jaksa Agung diberikan kepada kader Partai politik, begitu juga kementerian Agama, sejarah harus memberikan pelajaran, mengulangi kesalahan yang sama adalah kebodohan.
Mbok ya pesan kursi ke Pak Jokowi sesuai kepantasan aja untuk diduduki, yang gak pantas jangan dipesan ke Pak Jokowi. Biarkan Pak Jokowi yang memberikan kursi, karena beliau lebih tahu kepada siapa kursi tersebut harus diberikan.
Yang memesan kursi juga harus tahu diri, dan harus percaya kalau Pak Jokowi akan memberikan kursi yang tidak sesuai dengan pesanan, tidak perlu kecewa dan sakit hati, dan Gak perlu juga bikin gaduh di Koalisi, apa lagi sampai banting-banting diri.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
