Siapa bilang cuma Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang melakukan survei internal? Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin pun melakukannya, kok.
Kalau sebelumnya BPN mengutarakan bahwa dari survei internal mereka diperoleh hasil yaitu pasangan Prabowo-Sandi unggul di atas 54% dan bahkan bisa sampai 60% mengalahkan pasangan Jokowi-Amin yang jauh tertinggal 40%, lalu bagaimana pula dengan hasil survei internal pihak TKN?
"Di kisaran angka 56, itu terbaru," ujar Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding.
Maksudnya adalah persentase elektabilitas pasangan Jokowi-Amin berada pada angka 56%. Sayang, pihak TKN tidak ikut menyebutkan persentase yang diperoleh pasangan Prabowo-Sandi.
Dari hasil survei internal TKN yang diramu per Februari 2019 ini, posisi elektabilitas Jokowi-Amin menang terpaut tipis dibanding Prabowo-Sandi, karena di beberapa wilayah Jokowi-Amin masih kalah.
"Jabar sama Banten kalah 4%," lanjut Karding.
Berbeda dengan klaim BPN, hasil survei internal TKN sepertinya hampir sama dengan hasil survei yang dirilis oleh beberapa lembaga survei independen, di mana memang Jokowi-Amin tetap di atas 50%.
Tidak hanya itu, pihak TKN pun secara objektif mengaku belum semua wilayah sasaran mereka persentasenya terangkat optimal. Dan menurut pandangan saya, ini adalah pengakuan jujur.
Dengan mengakui kelemahan, pihak TKN bisa dengan leluasa dan lebih giat mendongkrak elektabilitas psangan capres-cawapres mereka ke depan, setidaknya di bulan ini dan pada April. Sedangkan di pihak BPN, hampir tidak ditemukan pengakuan semacam itu.
Mereka selalu mengklaim bahwa mereka tetap menang di semua tempat. Ya, terserah mereka. Mereka tentu punya penilaian dan tujuan tersendiri. Biarkan saja.
Menurut saya, paling tidak ada tiga tujuan mengapa kedua kubu yang sedang bersaing tersebut ikut melakukan survei internal, di samping mendengar dan membaca hasil survei dari lembaga-lembaga survei independen, antara lain untuk mendapat posisi popularitas dan elektabilitas update pasangan calon, sebagai data pembanding dengan hasil survei lembaga lain, dan bahan untuk melakukan evaluasi.
Melihat ketiga tujuan di atas, tepatlah bahwa hanya TKN yang cenderung sesuai. Klaim BPN cukup jauh dan menyimpang, mereka sangat subjektif. Bahkan sampai-sampai menolak segala hasil survei dari lembaga independen. BPN pun menganjurkan lembaga-lembaga eksternal tersebut sebaiknya membubarkan diri.
"Jadi harusnya mereka ini malu yah, lembaga-lembaga survei ini karena mereka gagal terus. Kalau di luar negeri sudah membubarkan diri," ujar Fadli Zon, anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi.
Maka tidak heran kemudian beberapa pihak menyebut klaim BPN hanya untuk menyenangkan kubu mereka sendiri. Selain itu, BPN juga dianggap sekadar menggiring opini publik supaya mereka diakui eksis di lapangan.
Apa pun klaim dari masing-masing tim pemenangan capres-cawapres, hanya publik yang menilai benar tidaknya. Publik tentu paham pihak mana yang jujur dan objektif.
Mari kita tunggu saja hasil akhirnya pada saat Pilpres nanti 17 April 2019. Semoga para pengguna hak pilih cerdas dalam menentukan pilihannya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
