Prediksi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan bubar, bukanlah prediksi tanpa hitung-hitungan politik.
Menurut Fahri, PKS yang sekarang ini memang sudah rusak dari dalam tubuhnya sendiri. PKS, bukan dirusak karena adanya persoalan hukum, seperti yang dialami partai lain.
Selain menurut Fahri, PKS juga merupakan salah satu partai yang diprediksi tidak akan lolos dari ambang batas parlemen (Parlementary Treshold) di Pemilu 2019. Hal ini sesuai dengan hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang dilakukan pada rentang waktu 19 April-5 Mei 2018.
Dan, nyatanya bukan hanya LIPI, Lingkaran Survei Indonesia ( LSI) Denny JA juga menunjukkan hasil survei yang sama. PKS tidak akan lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Survei ini dilakukan pada 12-19 Agustus 2018 yang melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia.
Dari PK ke PKS, Hanya Berganti Baju
Seperti diketahui. PKS (yang sebelumnya bernama Partai Keadilan atau PK) juga pernah mengalami nasib yang sama, yakni tidak lolos Parlementary Treshold pada tahun 1999. Oleh karena itu, di Pemilu lima tahun berikutnya, PK berganti nama menjadi PKS seperti yang kita kenal sekarang ini.
Meskipun awalnya tak lolos parlemen, soliditas anggota dan kader partai masih tetap terjaga, sehingga ketika berubah menjadi PKS dan kembali ke parlemen, orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang sama yang ada di PK.
Namun, apa yang dialami PKS saat ini sangatlah jauh berbeda. Bila PKS diprediksi tak lolos ke parlemen, bukan berarti pada pemilu selanjutnya gerbong PKS akan berisi penumpang yang sama. PKS yang sekarang ini tidak akan sama dengan PKS lima tahun berikutnya. Itu pun jika masih ada yang akan menghidupkan kembali PKS, dengan tetap ideologi yang sama sebagai Partai Islam.
PKS Berada di Ujung Tanduk
Seperti yang juga dikatakan Fahri Hamzah, nasib PKS sekarang ini seperti berada di ujung tanduk. Alasan Fahri, partai pimpinan Muhammad Sohibul Iman ini telah rusak tanpa ada masalah hukum yang menerpa. Meskipun sebelumnya PKS didera kasus korupsi Luthfi Hasan Ishaaq, menurut Fahri, PKS yang sekarang ini jauh lebih terpuruk.
"Enggak pernah. PKS itu dalam titik nadir keadaannya sekarang ini. Padahal, keadaan baik. Dulu ya kami kena kasus LHI (Luthfi Hasan Ishaaq), ditangkap dia, tapi kami bisa dapat Jawa Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara, kami bisa dapat dalam keadaan sulit," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Bubarnya PKS nanti, bisa jadi bukan saja karena kesalahan dalam kepengurusan. Prediksi tidak lolosnya ambang batas, juga membuat PKS semakin keropos. Namun, ada hal lain, yaitu berkaitan ideologi yang dibawa. Sebagai partai Islam, PKS tidak memiliki akar keislaman yang kuat di Indonesia.
PKS tidak seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kuat akar Nahdlatul Ulama (NU)-nya, juga tidak sama dengan PAN yang berakar dari unsur Muhammadiyah. Atau bahkan juga tidak seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan partai hasil gabungan beberapa partai Islam yang eksis di masa orde lama.
Pemahaman keislaman yang dibawa PKS, begitu banyak dianggap orang bertentangan dengan Islam yang dipahami sebagian besar masyarakat di Tanah Air.
Sehingga tak heran jika apa yang dilakukan PKS, kader, dan simpatisannya banyak berlawanan dengan keseharian masyarakat Nahdliyin yang begitu besar pengikutnya di Indonesia. Salah satunya termasuk, keberpihakan PKS kepada Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi kemasyarakatan yang ditentang dan dibubarkan di Indonesia.
Bukankah, akhirnya masyarakat tersadarkan juga?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
