Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring yang meresahkan masyarakat dan merugikan perekonomian nasional. Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil memblokir 23.929 rekening dan 2,1 juta konten yang terindikasi terkait aktivitas judi daring.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat telah memblokir 23.929 rekening yang digunakan untuk transaksi judi daring. Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
“Kami ingin memastikan aliran dana dari aktivitas ilegal seperti judi online ini benar-benar terputus,” kata Meutya.
Ia menjelaskan, pemblokiran ribuan rekening tersebut merupakan hasil dari patroli siber, kolaborasi antarinstansi, serta laporan masyarakat melalui kanal pengaduan resmi pemerintah. Menurut Meutya, kerja sama antara Komdigi dan OJK adalah bentuk nyata pemutusan rantai transaksi antara masyarakat dan pengelola situs judi daring.
Meutya juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan judi daring dengan melaporkan situs, akun, maupun rekening yang mencurigakan.
“Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi melaporkan situs, akun, atau aktivitas yang mencurigakan,” ujarnya.
Komdigi menyediakan kanal digital seperti aduankonten.id untuk pelaporan konten dan cekrekening.id untuk melaporkan rekening yang digunakan dalam transaksi judi daring.
Selama satu tahun terakhir, Komdigi juga berhasil menurunkan 2,8 juta konten negatif, di mana 2,1 juta di antaranya merupakan konten perjudian.
“Sejak 20 Oktober tahun lalu hingga 16 September kemarin, ada lebih dari 2,8 juta konten negatif telah kita proses take down dari ruang digital Indonesia, dengan 2,1 juta di antaranya adalah konten perjudian,” jelas Alexander Sabar, Dirjen Pengawasan Digital Komdigi.
Alexander menegaskan, judi daring masih menjadi ancaman serius terhadap ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Komdigi akan terus memperkuat pengawasan serta menindak tegas pelaku maupun penyedia layanan ilegal.
Di sisi lain, Kementerian Sosial juga mengambil langkah serupa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan hasil kerja sama dengan PPATK yang menemukan lebih dari 600 ribu penerima bansos terindikasi bermain judi daring.
“Yang sudah terbukti terlibat judi online tidak bisa menerima bansos. Bansos hanya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Langkah lintas kementerian ini mempertegas keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dan menjaga ruang digital dari ancaman praktik judi daring. ***
[ed]
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews