Jakarta, - Pemerintah terus memperkuat sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta dalam mempercepat realisasi program rumah subsidi nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen nasional untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hingga November 2025, pembangunan rumah subsidi telah mencapai lebih dari 980 ribu unit di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat sekitar 18 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut didorong oleh optimalisasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dukungan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta sinergi antara pengembang swasta dan BUMN yang semakin kuat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan program rumah subsidi tidak akan tercapai tanpa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pembiayaan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga hunian yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Maruarar menambahkan bahwa pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap kualitas bangunan dan distribusi bantuan agar tepat sasaran. Ia menilai, keberhasilan program rumah subsidi tidak diukur hanya dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai program rumah subsidi memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pembangunan rumah subsidi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produksi bahan bangunan. Karena itu, pemerintah terus mendorong keterlibatan BUMN dan sektor swasta agar pembangunan perumahan berjalan lebih cepat,” katanya.
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan insentif fiskal tambahan bagi pengembang dan industri pendukung agar semakin banyak proyek rumah subsidi dapat terealisasi.
“Program rumah subsidi harus menjadi fondasi pemerataan ekonomi. Setiap rumah yang dibangun bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol keadilan sosial dan pertumbuhan yang inklusif,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan satu juta unit rumah subsidi hingga akhir tahun 2025. Dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, serta komitmen kuat dari BUMN dan sektor swasta, pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai sekaligus mengurangi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
