Oleh : Rebecca Marian
Percepatan pembangunan Papua yang dilakukan Pemerintah RI terus melibatkan tokoh masyarakat dengan menggunakan pendekatan kultural-religius sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pun bisa berjalan dengan baik dan optimal.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 90 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua, maka Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah dan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada tanggal 21 Oktober 2022 lalu.
Diketahui bahwa Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua sendiri memiliki tugas untuk melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan juga koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua dan merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Badan tersebut diketahui oleh Wakil Presiden (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin dan dibantu oleh beberapa kementerian serta lembaga lainnya. Serta tidak lupa pula di dalamnya terdapat satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua, yang mana mereka harus merupakan orang asli Papua (OAP) dan bukan berasal dari pejabat pemerintahan.
Dengan adanya Perpres dan juga dibentuknya Badan khusus tersebut, merupakan bukti konkret dari bagaimana komitmen kuat serta kontribusi nyata yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam melakukan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih supaya segera terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia dan tidak hanya terkesan berpusat di Pulau Jawa saja, yang justru akan semakin memunculkan kesenjangan sosial.
Terkait hal tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden, Gatot Prio Utomo menyatakan bahwa Wapres RI, K.H. Ma’ruf Amin sendiri telah memerintahkan bahwa seluruh agenda percepatan pembangunan di Papua memang harus melibatkan tokoh masyarakat, termasuk juga lembaga gereja di Bumi Cenderawasih.
Menurutnya, dalam proses percepatan pembangunan di Papua, memang sudah selayaknya dan seharusnya mampu menyerap seluruh aspirasi dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Papua, sehingga memang benar-benar dapat memberikan kontribusi yang positif serta semakin mengakselerasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
Lantaran adanya arahan langsung dari Wapres RI tersebut, maka pemerintah juga telah membangun kemitraan yang strategis dengan lembaga Gereja Papua, dalam hal ini adalah PGGP Papua/Papua Barat untuk menyerap aspirasi dari mereka. Lebih lanjut, Gatot Prio Utomo memberikan apresiasi kepada para tokoh Gereja Papua.
Bukan tanpa alasan, pasalnya menurutnya mereka sudah membangun perdamaian di Bumi Cenderawasih, seluruh pendeta, pimpinan sinode, gereja dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya telah berperan dengan aktif dalam pembangunan keumatan, kemanusiaan, kebangsaan serta kedamaian.
Kemudian, Stafsus Wapres tersebut juga menekankan bagaimana komitmen kuat yang dimiliki oleh Pemerintah RI untuk terus mengedepankan pendekatan secara kultural-religius dan humanis dalam perdamaian di Tanah Papua, utamanya dengan para tokoh masyarakat dan tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama dalam pembangunan Papua.
Karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang menurut Gatot, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama tersebut menjadi pilar penting dalam mengutamakan nilai-nilai kedamaian dan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih melalui pelayanan rohani, pendidikan dan juga pelayanan sosial, sehingga mereka menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera.
Sementara itu, Wapres RI, K.H Ma’ruf Amin sendiri menyatakan bahwa memang sudah sangat penting untuk bisa mempraktikkan nilai-nilai kasih, damai dan juga kebaikan dalam bingkai Indonesia yang memang memiliki latar belakang masyarakat sangat majemuk ini. Dirinya mengimbau supaya seluruh pihak, utamanya para tokoh masyarakat di Papua semakin meneguhkan komitmen mereka, peran dan juga kerja-kerja kebaikan dalam rangka menegakkan kedamaian dan kerukunan sosial, yang merupakan modal penting dari adanya percepatan pembangunan di Tanah Papua karena memang tantangan yang akan dihadapi oleh Tanah Air sendiri ke depannya tidaklah ringan.
Pada kesempatan lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI), Tito Karnavian berharap dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan semakin mempercepat pembangunan di Bumi Cenderawaih, termasuk juga semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperpendek demokrasi. Maka dari itu, menurutnya sangat dibutuhkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat sehingga proses pembangunan Papua bisa berjalan dengan baik dan optimal.
Bagaimana pentingnya peran yang dimiliki oleh para tokoh masyarakat di Papua dalam rangka turut berkontribusi bagi kesuksesan percepatan pembangunan di Tanah Papua membuat mereka sama sekali tidak bisa dipungkiri pasti harus terlibat dalam kebijakan yang diambil oleh Pemerintah RI.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews