Effendi Simbolon dari partai PDI-P yang notabene partai utama pengusung presiden Jokowi dalam pilpres. Namun, Effendi Simbolon kerap sinis atau nyinyir kepada Presiden Jokowi terkait kebijakannya.
Effendi Simbolon anggota DPR dari PDI-P komisi I, meminta maaf kepada Panglima TNI Andika Perkasa dan KSAD Dudung A.
Permintaan maaf itu karena banyak prajurit TNI AD yang memprotes pernyataan Effendi Simbolon dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan panglima TNI dan jajarannya beberapa waktu lalu.
Effendi Simbolon menyebut TNI seperti "gerombolan yang tidak lebih dari ormas". Yang bersangkutan juga memunculkan rumor hubungan antara panglima TNI dan KSAD tidak harmonis.
Bahkan juga menyinggung anak KSAD Dudung yang tidak diterima di Akmil.
Dan hal ini yang menjadikan hubungan Andika Perkasa dan Dudung tidak harmonis, menurut Effendi Simbolon.
Sebenarnya, pernyataan Effendi Simbolon ini seperti menanggapi sebuah gosip yang ia dengar. Padahal Rapat Dengar Pendapat itu membahas anggaran TNI. Tapi ya begitulah anggota DPR lebih tertarik gosip dibanding membahas anggaran TNI.
DPR selama ini memang kerap keras dengan mitra kerja saat rapat Dengar Pendapat. Tak jarang ada yang diusir atau dimarahi. Kadang kata-katanya tak pantas diucapkan.
Mereka melakukan tindakan itu karena merasa dilindungi undang-undang dan tidak dapat dipidanakan. Hal itulah yang memicu anggota DPR cenderung arogan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja.
Effendi Simbolon dari partai PDI-P yang notabene partai utama pengusung presiden Jokowi dalam pilpres. Namun, Effendi Simbolon kerap sinis atau nyinyir kepada Presiden Jokowi terkait kebijakannya.
Kalau itu dilakukan oleh kader partai bukan pendukung pemerintah, tentu hal yang wajar. Tapi ini justru dari kader partai pendukung utama pemerintah.
Lebih baik, Effendi Simbolon dipindahkan ke komisi lain,selain komisi III DPR RI.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
