Bagaimana jika seruan PSBB Total di DKI Jakarta, yang dimulai tanggal 14 September 2020 tidak dipatuhi publik? Karena desakan ekonomi, publik tetap bekerja mencari nafkah. Hidup semakin sulit.
Katakanlah kebijakan PSBB total itu akan dikawal ketat. Yang tak mematuhi akan dihukum. Bagaimana jika publik melawan. Desakan ekonomi membuat mereka tak gentar?
Bagaimana jika dihukum, ini justru akan memulai tahap baru kemarahan publik? Krisis kesehatan, melalui krisis ekonomi, mudah memicu krisis politik?
Bagaimana jika kebijakan PSBB total berujung pada kerusahan di Jakarta? Lalu meluas ke banyak bagian Indonesia?
Apalagi para menteri Jokowi mengkritik kebijakan Anies tersebut. Mulai dari komando tertinggi ekonomi dan penanganan covid-19 pusat: Airlangga Hartarto secara gamblang menyatkan keberatannya.
Tak hanya Menko ekonomi, juga Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Wakil Menteri Luar Negri secara terbuka menyampaikan kritik.
Suasa psikologis publik masa kini, 7 bulan setelah pandemik, berbeda dengan masa awal. Berbagai riset, dalam dan luar negeri, menyatakan lebih banyak yang takut dengan kondisi ekonomi ketimbang covid-19:
PSBB total pasti kembali membuat ekonomi semakin terpuruk. Ekonomi yang mulai memggeliat bangkit, yang dengan susah payah dibangun, bisa ambruk lagi.
Tapi bagaimana dengan corona virus yang terus menular? Bukankah ini juga berbahaya?
Di sinilah peran leadership. Yaitu bagaimana mencari keseimbangan isu kesehatan versus isu kesulitan ekonomi.
Siapapun yang di posisi gubernur Anies Baswedan akan kesulitan memilih.
Siapapun yang di posisi presiden RI juga akan kesulitan merespon pilihan gubernur.
Akankah Presiden melalui prosedurnya membatalkan PSBB Total DKI yang dimulai 14 September 2020?
Tujuh bulan setelah pandemik, Corona Virus tak hanya menjadi masalah kesehatan. Ia juga sudah menjadi masalah ekonomi. Juga masalah pertarungan politik.
Sept 2020
Denny JA
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
