Rorinda, Di Mana Kau Berada (1)

Paling mudah memperdebatkan Jokowi ialah dengan debat kusir. Itu sekiranya sang kusir tidak tersinggung. Seolah kualitas debatnya kalah mutu dengan elitikus (elite politikus). 

Untuk mengecilkan peran Jokowi, dalam Pilpres 2024, sesungguhnya mudah. Dengan mengabaikan semua omongan dan gerak-geriknya. Namun berbagai keberatan elitikus atas tindakan Jokowi, menunjukkan tingkat kekhawatiran mereka akan (kekuatan) atau pengaruh nyata Jokowi.

Jokowi effect adalah sesuatu. Realitas politik kita hari ini. Apalagi ketika hal itu difrozen dalam 82% kepuasan rakyat pada Jokowi. Salah satu indikator paling mudah dilihat, lihat omongan Rocky Gerung, makin absurd atau tidak.

Maka pemakaian ukuran soal adil, etika, diskriminasi, menjadi diskriminatif. Karena semua orang yang berkeberatan dengan langkah-langkah Jokowi, sama-sama melakukan hal yang sama. Hanya kapasitas dan kekuatan efectnya berbeda. Di situ mereka merasa teraniaya.

Hukum alamnya, rengekan AHY merasa dihalang-halangi dalam proses koalisi, juga pencapresan (serta pencawapresannya), menjadi berlebihan. Karena seharusnya dikembalikan pada kekuatan internalnya. Sebetapapun kekuatan eksternal mencoba membendungnya, justeru menjadi tolok ukur yang pantas akan kedigdayaannya. 

Lihat kemunculan awal Jokowi dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Dan kemudian juga, untuk perbandingan, lihat kekuatan apa yang bisa membendung fenomena Ahok, yang kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017? Hanya 5 tahun, persis seperti Amerika Serikat dari fenomena Barrack Obama ke Donald Trump.

Ajaran Bung Karno, dalam setiap revolusi akan melahirkan pengkhaianatan. Revolusi juga akan memakan anak-anaknya sendiri.

Maka dalam etape rodinda (romantisme, dinamika, dialektika), ada masa Jusuf Kalla paling merasa kebakaran kumis. Dan di situ Jokowi bisa menariknya ke permukaan. 

Jangan lupa, begitu mengetahui siapa pasangannya maju Pilpres 2014, Jokowi hanya bisa tepuk jidat. Dia tak punya pilihan, sampaipun Pilpres 2019 ketika partai pendukungnya menolak cawapres pilihannya, dan kemudian baru ditetapan definitifnya setengah jam sebelum pendaftaran di KPU berakhir. Betapa digdayanya partai, tapi juga sekaligus menunjukkan sistem politik kita yang elitis, yang dalam istilah Bambang Pacul, akan sangat tergantung para juragan-juragan itu. Bukan sistem politik. 

Apalagi pada kenyataannya, sistem kepartaian kita juga belum bisa diharap banyak. Sebagai kawah candradimuka, pusat sistem rekrutmen politik kepemimpinan sipil, masih terkendala banyak hal. Partai politik masih menjadi bagian dari sekian banyak masalah dasar di Indonesia. Fakta dan data menunjukkan, partai politik adalah lembaga yang menjadi bagian dari sumber korupsi. 

Maka saudagar politik macam JK bisa tumbuh subur di sini. Bersama mekarnya platform media informasi, JK tak bisa lagi sembunyi-sembunyi, main endar-endor di belakang layar. Mau-tak-mau ia mesti menampilkan diri. Di situ JK adalah saudagar politik yang pintar mengkapitalisasi posisinya. 

JK adalah awal dari permainan ini. Sebelum Surya Paloh dari Nasdem test the water dengan menyodorkan Ganjar Pranowo, Andhika Prakasa, dan Anies Baswedan, JK yang pertama kali menginisiasi Anies Baswedan sebagai capres alternatif. 

Namun tawaran ini tidak mungkin disodorkan pada Gerindra atau Golkar, apalagi PDIP. Tiga partai papan atas itu punya sistem dan bahkan mungkin nama masing-masing. Sebagai partai tengah, tetapi dengan hyperbolicnya yang khas, Surya Paloh bersama Nasdem, punya peluang untuk dimasuki. Apalagi dalam pencaturan politik, Surya Paloh bukan elitikus yang teruji dalam konflik. Ia mendirikan Nasdem lantaran kalah dalam kompetisi internal Golkar (2009), dan lebih-lebih karena Surya Paloh adalah juga pendukung JK, ketika JK maju nyapres bersama Wiranto (Pemilu 2009). 

Kalah dalam Pilpres 2009, Kerjasama JK dan Surya Paloh kembali muncul ketika Pilpres 2014, bagaimana akhirnya Surya Paloh yang merasa sebagai pengusung dan pendukung utama dan pertama Jokowi waktu itu, berhasil menyandingkan JK sebagai cawapresnya. 

Namun sebagaimana tersingkirkan JK dan Surya Paloh sehabis Munas Golkar 2009, ketika Jokowi makin melekat ke PDIP, JK dan Surya Paloh merasa sama-sama disingkirkan. Kekecewaan mereka ketemu momen di mana Jokowi dinilai ‘cawe-cawe copras-capres’ itu. Atau jangan-jangan JK dan Surya Paloh juga tahu, bahwa nama Anies Baswedan adalah nama yang bisa membuat Jokowi kemarin pidato di depan Musra dengan suara memekik-mekik itu?

(Bersambung)