Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo terbukti serius merencanakan relokasi Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut juga telah mendengarkan aspirasi publik dan melalui kajian komprehensif.
Rencana pemindahan Ibu Kota tersebut tentu bukanlah tanpa adanya aspirasi publik. Isran Noor selaku Gubernur Kalimantan Timur mengatakan, masyarakat di sekitar lokasi Ibu Kota Negara baru akan kecewa apabila rencana pemindahan tersebut tidak terealisasi.
Hal itu disampaikan Isran setelah mendengarkan aspirasi masyarakat di sekitar lokasi Ibu Kota Negara bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa. Dirinya secara tegas mengatakan, masyarakat mendukung penuh pemindahan Ibu Kota Negara.
Isran menceritakan, masyarakat pada prinsipnya memberi dukungan penuh agar pembangunan Ibu Kota Negara dapat segera terealisasi. Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso mengatakan, pemerintah pusat akan mensukseskan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Sebab, hal tersebut akan memicu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Karena itulah arah kebijakan pemerintah pusat di Kalimantan, ketika ditetapkan Kaltim menjadi calon Ibu Kota Negara. Mendukung itu semua, tentu saja diperlukan strategi pertumbuhan dan pemerataan.
Tak hanya itu, Suharso juga memastikan bahwa pemerintah pusat akan tetap berkomitmen dalam mempertahankan hutan yang ada di Kalimantan sebagai paru-paru dunia.
Perlu kita ketahui bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyelesaikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk daerah Ibu Kota Negara baru yang luasnya 256.000 hektare di Kalimantan Timur.
Pemerintah dan pihak terkait lainnya akan menjadikan hasil kajian lingkungan tersebut sebagai dasar dalam melakukan pembangunan secara berkelanjutan di wilayah Ibu Kota Negara yang baru.
Laksmi Wijayani selaku Inspektur Jenderal KLHK mengatakan bahwa kajiannya sudah 256.000 hektar. Bahkan sebenarnya lebih dari itu. Yang namanya konsep kota sebagai growth center (pusat pertumbuhan) menyebabkan pihaknya juga harus melakukan kajian apda satelite city-nya (Kota Satelit).
Lokasi yang dipilih sebagai target kajian terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur.Dengan konsep forest city atau bush capital (ibu kota negara yang berada di kawasan hutan).
Laksmi mengatakan sejak bulan September 2019 tim KLKH melakukan kajian ekologi serta ekonomi, sosial dan budaya di kecamatan sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pemerintah menargetkan tahun 2024 nanti, Ibu Kota negara Indonesia sudah pindah ke Ibu Kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Diperkirakan biaya pembangunan ibu kota baru tersebut mencapai Rp 466 triliun, yakni 19 persen diantaranya berasal dari APBN dan sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung Swasta dan BUMN.
Adapun kontur lokasi Ibu Kota Baru berbukit-bukit, karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektare dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.
Nantinya, Ibu kota baru akan dibagi menjadi sejumlah cluster yaitu cluster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK Agus Justianto mengatakam, berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus, arena Ibu Kota Negara baru berada dalam wilayah tertentu dengan blok Hutan Produksi Pemberdayaan Masyarakat.
Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam berpendapat, Jika nantinya Ibu Kota jadi dipindah, Indonesia akan mencatatkan tinta emas dalam sejarah politik Indonesia. Dimana Indonesia akan membuat Ibu Kota yang baru, bukan Ibu Kota warisan kolonial.
Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan merupakan solusi yang bijak untuk mengurangi masalah di Jakarta, seperti persoalan kemacetan. Selain itu masih banyak juga permasalahan lainnya seperti jumlah penduduk, hingga penurunan tanah yang berakibat banjir.
Dalam membangun ibu kota, tentu saja memerlukan etos kerja yang baik, seperti penyerapan aspirasi publik dan kajian, Ini membuktikan bahwa Pemindahan Ibu kota Negara dapat memberikan dampak yang bagus bagi masyarakat sekitar.
Kurnia Sandi, Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
