Jokowi Menurut Prof. Salim dan Kamidin

Beberapa kali melihat pernyataan Salim Said, Profesor Doktor, di acara ILC (18/8/2020 dalam rangka 75 tahun Indonesia dan deklarasi Kamidin, Kaminya Din Syamsuddin). Mencoba mencerna dan mencerna. Berkola-kali mendengar closing statement acara itu, saya bisa memahami, sebuah konstruksi sedang ditata.

Senyatanya, Prof. Salim tak lagi up-date. Kurang pasokan informasi. Sehingga yang ada di kitaran otaknyalah yang diingat. Apalagi mengaku kini pelupa. Saya menduga juga, beliau lebih banyak mendapat pasokan bias. Terutama dari tim redaksi ILC, dan kelompok Kamidin, yang dalam acara itu oleh Prof. Salim banyak dipuja-puji.

Soal puja-puji dan keberpihakan, urusan beliau. Tetapi menyebut Jokowi sebagai presiden dari Sipil dengan kemampuan rendah, karena bukan dari militer dan juga bukan dari kalangan politik, adalah pernyataan yang tak argumentatif. Apalagi dalam pengantarnya, beliau juga sudah menyatakan; semuanya tafsir.

Tapi tafsir Prof. Salim kali ini khas pelabelan ilmuwan yang sudah disorientasi. Mungkin merasa sudah paripurna ilmunya, alias mentok. Atau jika tidak, perlahan berubah menjadi partisan.

Ketika Prof. Salim bisa begitu cerdas menyusun kitab dan analisis, mengenai dunia politik dan militer Orbasoe (Orde Baru Soeharto), karena beliau berada dalam lingkaran itu. Bukan hanya sekedar mendapat pasokan informasi, melainkan bahkan terlibat. Hingga dari wartawan beliau kemudian menjadi duta besar di Praha (2007).

Tapi untuk politik militer jaman kiwari, saya kira beliau tak punya akses lagi. Maafkan kalau saya salah. Tapi kalau misalnya punya akses, lebih kasihan lagi beliau.

Bahwa Jokowi bukan dari klan politik, juga bukan trah militer, adalah fakta. Tapi mendelegitimasi Jokowi tak mengetahui intrik (juga trik) politik dan militer, pernyataan Prof Salim patut dipertanyakan. Beliau tidak melihat bagaimana reformasi TNI-AD, sesuatu yang amat muskil terjadi selama itu, bisa dilakukan di jaman Presiden Jokowi.

Bagaimana pun, Presiden Jokowi adalah Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia (2014-2019, 2019-2024). Bagaimana pun, Jokowi yang sipil adalah atasan Panglima Tertinggi TNI, dan dengan sendirinya juga atasan KSAD, KSAU, KSAL, Kapolri.

Adakah Prof Salim mengerti, mengapa Jokowi mengangkat Jenderal Gatot Nurmantyo, sebagai Panglima TNI (2017), menggantikan Jenderal Moeldoko yang memasuki masa pensiun? Sesuatu yang tak lazim, menyalahi ‘adat’. Karena lagi-lagi Panglima TNI diserahkan ke TNI-AD. Bukankah waktu itu mestinya giliran TNI-AU? Apakah karena Jokowi sebagai sipil tidak mengerti tradisi militer? Lagi pula, Gatot adalah militer yang lebih dekat dengan lawan-lawan politik Jokowi.

Jika dasar argumennya hanya karena dua hal itu, Prof Salim menyembunyikan fakta, atau sangkaan baiknya tidak melihat hal itu. Padal, profesor ini pasti tahu persis, bagaimana kuatnya partai tentara dari sejak jaman Soeharto. Itu juga Prof Salim yang menyebut demikian. Katanya, Soeharto orang baik, hanya rezim tentara itu yang bermasalah, dan berkuasa.

Pernyataan Parakitri Tahi Simbolon (mantan Angkatan 66, yang juga wartawan dan intelektual), mungkin bisa jadi penguat, bagaimana Angkatan 66 hanyalah alat dari tentara.

Reziim tentara ini, khususnya AD, pada jaman Habibie, Gus Dur, Megawati, apalagi jaman SBY, seolah negara dalam negara. Tak bisa direformasi, meski hal itu menjadi bagian dari keputusan politik Reformasi 1998. Tapi begitu Gatot dikunci Jokowi sebagai Panglima TNI (artinya langsung di bawah pengawasan Presiden), dan mengangkat orang terdekatnya, Pangkostrad Jenderal TNI Mulyono sebagai KSAD, reformasi TNI-AD dinilai jauh lebih sukses, dibanding reformasi birokrasi di kalangan sipil.

Sementara di AU, AL dan Kepolisian, Jokowi tak mendapat hambatan berarti. Di kalangan sipil, teriakan revolusi mental jadi mental-mentul, karena birokratisme yang akut dan korup.

Informasi tambahan, atau tepatnya pertanyaan tambahan, kenapa Jokowi kemudian menjadikan Moeldoko (mantan Panglima TNI yang digantikan Gatot dulu) sebagai kepala staf kepresidenan, tempat think tank Jokowi?

Sebagai pengamat politik militer, akan menarik menunggu tafsiran Prof Salim mengenai hal ini. Apalagi dua tahun sebelumnya, Jokowi meresuffle Menkopolhukam Tedjo Eddy Purdjianto, ‘orangnya’ JK yang dekat dengan Cendana (dan kini menjadi deklarator Kamidin, Kaminya Din Syamsudin).

Tak tanggung-tanggung, Jokowi memasukkan Wiranto, yang potensial menggantikan Presiden Soeharto, Mei 1998. Sayang Prof Salim tak menyinggung itu. Juga misalnya kenapa tiba-tiba Jokowi mengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebelum waktunya (setidaknya masih 4 bulan lagi), tak lama setelah peristiwa Reuni Alumni 212, awal Desember 2017?

Di chanell youtube yang menayangkan pernyataan Prof Salim, sang profesor dipuji-puji penontonnya sebagai ilmuwan sejati yang dingin. Dan banyak didoakan yang baik-baik. Saya juga turut mendoakan yang baik. Tapi saya tak sependapat dengan tafsirannya. Karena toh semua juga cuma tafsiran, sebagaimana dikatakannya. Termasuk soal menyelamatkan Indonesia.

Yang saya apresiasi, hanyalah ketika Prof Salim jujur menyatakan lebih senang jika Ahok (dalam Pilgub 2017) menang. Karena itu akan memberi pesan jauh lebih kuat ke dunia, tentang pluralitas Indonesia. Sayangnya, Prof Salim tak menyorot jauh, kenapa Ahok kalah. Apakah Prof Salim tidak melihat manuver tentara, di bawah Gatot Nurmantyo saat itu, bahkan berkait dengan ‘pasukan’ 212?

Jika saja Jokowi memberi keleluasaan Gatot bermanuver, mungkin bukan hanya Ahok yang jatuh. Melainkan Jokowi juga. Dan mungkin saja Gatot sebagai Presiden saat itu.

Nyatater, Jokowi tetap Presiden. Hingga kini. Dua kali mengalahkan orang yang sama, representasi elite tentara Orde Baru. Kurang ampuh kayak apa? Karena Jokowi didukung partai besar? Bukannya terbalik, partai mendapat suara besar karena mendukung Jokowi, hingga Megawati yang punya keputusan absolut pun menunjuk Jokowi sebagai capres? Ia hanya setingkat manajer kantor?

Agar Prof Salim tak makin anomali, sejak dari Walikota Solo, Jokowi punya prestasi dan reputasi internasional. Di dunia militer dan politik Barat pun, manajer yang baik akan dipatuhi jenderal lapangan yang baik pula.

Dan Gatot Nurmantyo dari fraksi partai tentara, makin terseok perjalanan politiknya. Sementara tentara kini sudah berubah. Bukan yang dulu lagi. Hingga Gatot harus terus bergerilya sampai rela bergabung dengan Kamidin. Apalagi setelah 2019 juga gagal mendapat tiket capres, meski didorong GNPF Ulama kelompok Rizieq Shihab.

Bagaimana dengan hal itu, Prof Salim? Mohon pencerahan, bukan penggelapan!

@sunardianwirodono

***