People Power dan Bisnis Penggalangan Massa

Sebelum kita bahas siapa yang menangguk untung dibalik adanya People Power, ada baiknya kita bahas juga siapa saja yang menginginkan adanya People Power.

BPN dan Prabowo-Sandi sudah jelas-jelas mengatakan tidak ingin adanya pengerahan 'Kekuatan Rakyat', dan Prabowo sendiri juga pernah mengatakan dia tidak memerintahkan adanya kekuatan rakyat, tapi kalau rakyat menginginkan, dia juga tidak bisa menahannya.

Pernyataan ini sangat diplomatis, yang tersirat dari pernyataan ini adalah melepaskan diri dari keterlibatan politik pengerahan massa, sekaligus ingin lepas tanggung jawab dari akibat yang disebabkan dari kegiatan tersebut.

Pertanyaanya adalah siapa sebetulnya yang menginginkan People Power tersebut.? Memang yang mencetuskan awalnya adalah Amien Rais, namun yang lebih bersemangat untuk mewujudkan people power tersebut adalah Kivlan Zen dan Eggi Sudjana.

Pengerahan massa untuk kegiatan tersebut jelas membutuhkan Dana yang bersar, siapa yang akan mendanainya, dan siap yang koordinator dari penggalangan Massa.

Pastinya orang-orang yang sudah professional dalam bidang ini tentunya, dan sudah biasa melakukan penggalangan Massa.

Untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, saya yakin banyak sekali pengusaha yang siap menjadi donaturnya, terutama para pengusaha yang menginginkan pergantian kekuasaan. Mereka yang kepentingannya terganggu selama Pemerintahan Jokowi, pastinya dengan suka cita akan membantu untuk menggulingkan Jokowi.

Bagi yang berusaha dalam bidang penggalangan Massa, People Power adalah peluang bisnis yang sangat menggiurkan, itu kalau Yang terjadi seluruh kekuatan massa disetiap Daerah dikerahkan. Bisa dibayangkan berapa besar keuntungan yang bisa didapat dari kegiatan ini.

Bagi pengusaha yang mempunya sentimen negatif terhadap Pemerintah, berapa pun yang yang dibutuhkan pastinya siap digelontorkan, tapi meskipun tidak sesederhana itu, namun mereka pastinya memiliki target yang memang harus dicapai.

Target yang ingin dicapai sudah pasti pergantian kekuasaan, momentum yang digunakan adalah hasil akhir perhitungan KPU, dan pengumuman Pemenang Pilpres 2019. Kalau Prabowo dinyatakan kalah, itu artinya terjadi kecurangan. Simpel sekali bukan.?

Baca Juga: Mau Makar atau Mau Cari Makan?

Dengan adanya kecurangan, maka dianggap wajar melakukan people Power, meskipun katanya Prabowo-Sandi tidak menginginkan gerakan kekuatan rakyat, tapi kalau rakyat memaksa, Prabowo-Sandi pun tidak bisa apa-apa. Begitulah dalihnya.

Dari uraian diatas pastinya sudah bisa ditebak, siapa saja pihak yang menangguk untung, dan siapa yang menjadi supporter dana dari terlaksananya people power tersebut, Prabowo-Sandi cukup duduk Manis menerima hasil akhir, tanpa perlu mempertanggungjawabkan akibatnya.

Kita semua juga akan tahu seperti apa dampaknya bagi stabilitas dan keamanan negara. Syukur-syukur kegiatan tersebut berlangsung damai, tapi bagaimana jika Yang terjadi malah sebaliknya.? Siapa yang akan diminta untuk bertanggung jawab?

Ancaman lain yang mengintai adalah, munculnya pihak Ketiga memanfaatkan situasi tersebut. Padahal keuntungan yang didapatkan segelintir orang tidaklah seberpa, tapi dampaknya bagi Persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah besar.

Bagi mereka yang mencari keuntungan dari aksi tersebut tidaklah memikirkan apa yang menjadi kerugian negara, karena mereka hanya berpikir tentang kepentingan dan keuntungan pribadinya. Jadi sangat terbaca dengan jelas, siapa yang menginginkan adanya People Power tersebut, dan siapa yang akan menangguk keuntungannya.

***