Akan ada pemekaran wilayah lagi di Papua. Masyarakat tak usah kaget, karena hal ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Ketika sebuah wilayah dimekarkan, maka pembangunan akan dipercepat.
Sehingga pemerataan kemajuan di Bumi Cendrawasih akan cepat terwujud.
Ketika dulu di zaman orde baru, Papua bernama Irian Jaya dan hanya terdiri dari 1 provinsi.
Namunkemudian diganti menjadi Papua dan dimekarkan wilayahnya jadi 2 provinsi, yakni Papua dan Papua Barat. Setelah ada 2 provinsi, maka akan ada penambahan wilayah lagi di Papua.
Nantinya di Papua akan ada pemekaran wilayah dan menambah lagi 3 provinsi. Yakni Papua tengah, Papua pegunungan tengah, dan Papua selatan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di sana. Sebagai contoh, di Manokwari dan Sorong lebih maju setelah ada Provinsi Papua Barat.
Tito menambahkan, wilayah Papua sangat luas. Dalam artian, jika ada lebih banyak provinsi, maka pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam menggenjot pembangunan. Dana yang disalurkan ke pemda akan digunakan untuk modernisasi Papua, dan uangnya memakai anggaran otonomi khusus. Karena pemekaran adalah salah satu agenda revisi otsus.
Otsus akan diperpanjang tahun 2021 ini karena amat berguna bagi kemajuan Papua. Selama otsus jilid 1, sudah ada jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, dan berbagai infrastruktur yang dibangun. Ketika otsus dilanjutkan dan ada pemekaran wilayah, diharap akan ada berbagai fasilitas umum lain yang dibangun dengan dana otsus.
Salah satu manfaat dari pemekaran wilayah adalah kemajuan masyarakat yang makin cepat. Ketika ada provinsi baru, maka anggaran dari pemerintah pusat bisa disalurkan.
Pemerintah daerah bisa membangun infrastruktur baru, misalnya jembatan, gedung sekolah, puskesmas, dan lain-lain. Sehingga masyarakatlah yang diuntungkan. Karena tidak harus pergi ke wilayah lain yang jauh hanya demi berobat.
Selain itu, pemekaran wilayah juga bermanfaat untuk mempermudah jangkauan pelayanan. Ketika hanya ada 2 provinsi, maka masyarakat yang ada di pelosok akan kesusahan, karena harus menempuh jarak berkilo-kilo meter untuk mencapai ibu kota.
Namun ketika ada 5 provinsi, jarak dari rumah mereka ke ibu kota makin dekat, dan memudahkan untuk mengurus surat penting.
Ketika ada pemekaran wilayah maka akan mempermudah otonomi daerah. Seorang gubernur yang baru akan paham apa kebutuhan daerahnya. Ia bisa membangun fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya pelabuhan baru, atau langsung menyurvei apakah di sana bisa didirikan bandara, dll.
Masyarakat tak usah takut dengan istilah pemekaran karena hal ini tidak akan membingungkan. Jika wilayah mereka berubah nama, ikuti saja alurnya dan jangan bingung sendiri. Percayalah pada pemerintah yang memekarkan wilayah, karena semua ini demi kesejahteraan rakyat.
Dukungan rakyat sangat penting untuk memperlancar pemekaran wilayah. Ketika masyarakat tertib, maka proses pembentukan provinsi baru akan berjalan dengan lancar. Mereka rela nama daerahnya diubah, karena percaya bahwa pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk rakyatnya.
Pemekaran wilayah di Papua jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Justru tujuan dari pemekaran wilayah adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jika ada provinsi baru, maka akan ada semangat pembangunan baru. Sehingga Papua akan makin maju dan tidak ketinggalan dari wilayah lain.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
