Pribumi

Anies menunjukan bahwa pribumi memang layak disingkirkan. Jika menggelar resepsi pernikahan di saat PSBB, layak dibubarkan.

Kamis, 19 November 2020 | 07:10 WIB
0
63
Pribumi
Ilustrasi pribumi (Foto: medium.com)

Ingat saat Anies pidato kemenangannya beberapa tahun lalu?
Dia menyinggung nasib pribumi.
Kata dia di Jakarta, pribumi seperti tidak menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

Omongan Anies itu benar.
Dia sekarang sedang mewujudkannya.
Pribumi bukan tuan rumah di negerinya sendiri.
Seorang Rizieq yang non-pribumi berdarah Arab mendapat perlakuan luar biasa.

Kini Jakarta sebetulnya sedang PSBB Covid-19.
Anies sendiri yang mengumumkan.
Dan sepasang penganten, warga negara biasa, hendak menggelar resepsi pernikahannya.
Semua sudah disiapkan.

Tapi apa lacur.
Nasibnya hanya seorang pribumi.
Acara itu didatangi aparat Satgas Covid19 DKI Jakarta.
Dibubarkan.

Pengantin wanitanya pingsan.
Tapi hukum sangat keras padanya.
Petugas nggak peduli.
'Kan Jakarta sedang PSBB.

Lalu hari ini puteri seorang Rizieq melangsungkan pernikahan.
Ya, di masa PSBB juga.
Waktu di mana semestinya aparat dan Satpol PP menghalau kerumunan orang.
Sama seperti perlakuan mereka pada pasangan pengantin pribumi tadi.

Tapi Rizieq adalah warga negara kelas satu.
Sama Arabnya seperti Anies.
Maka lantas saja Rizieq tidak terkena aturan yang dibuat untuk orang pribumi.

Untuk acara pernikahan anak Rizieq itu sebagian jalanan Jakarta ditutup.
Aparat Kelurahan menyalah-gunakan kendaraan operasional dinas untuk antar-jemput tamu.
Bahkan Anies sendiri kabarnya hadir sebagai saksi pernikahan.

Di mana Satpol PP?
Mereka mungkin sedang sibuk mengatur kerumunan orang di acara pernikahan warga negara kelas satu itu.

Mereka para Satpol PP itu tahu diri, cuma rakyat pribumi.
Tugas mereka hanyalah membubarkan resepsi pernikahan warga pribumi juga.
Sementara untuk warga keturunan Arab, mereka harus siap jadi jongos.

Saya yakin, Indonesia sebetulnya nggak begitu.
Setelah kemerdekaan, semua WNI punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

Tapi hukum negara berbeda untuk Anies Baswedan.
Di matanya, ada warga negara keturunan spesial yang boleh bergerak di atas hukum.

Sementara di lain pihak ada kita, warga negara pribumi, yang jika berkerumun atau mengadakan acara resepsi pernikahan, akan didatangi Satpol PP.
Lalu dibubarkan.

Maka sejatinya PSBB hanya berlaku buat warga biasa. Pribumi biasa.

Kita yang punya restoran harus pasrah menutup usaha, karena kita warga negara pribumi biasa.

Para pekerja mall harus rela kehilangan pekerjaan, karena mereka adalah warga negara pribumi biasa.

Para buruh harus ikhlas di PHK, ketika usaha terdampak pandemi, karena buruh-buruh itu warga negara pribumi biasa.

Anies ingin menunjukan bahwa Anda semua, warga pribumi Jakarta, adalah warga kelas kambing.
Anda tidak punya keistimewaan seperti teman Arabnya, Rizieq.
Anda harus taat hukum.

Sementara Rizieq yang Arab posisinya jauh di atas Anda.
Dia bebas semau-maunya berbuat apapun.

PSBB-nya Anies adalah PSBB yang berlaku untuk kaum inlander.
Bukan untuk warga keturunan Arab yang posisinya jauh di atas yang lain.

Anies menunjukan bahwa pribumi memang layak disingkirkan.
Jika menggelar resepsi pernikahan di saat PSBB, layak dibubarkan.

Dan inilah kita.
Warga pribumi biasa yang dibuat jadi jongos di tanahnya sendiri.

Eko Kuntadhi

Catatan Redaksi: Tulisan ini mendapat tanggapan berupa tulisan panjang dari Muhsin Labib sebagai berikut:

NON PRIBUMI?

(Tanggapan atas Tulisan Eko Kuntadhi berjudul "Pribumi")

Teman saya, Eko Kuntadhi, menulis artikel berjudul 'Pribumi!!" (dengan imbuhan dua tanda seru berwarna merah). Esensi tulisan itu bermaksud mempertanyakan dan mengkritik lemahnya penegakan hukum dan peraturan serta pudarnys wibawa institusi pemerintah akibat kolusi, termasuk pemimpin pemprov DKI terkait pemberlakuan larangan berumpul dan kewajiban mengikuti protokol Covid 19. Tdak ada yang salah dengan itu.

Tapi mengecam diskriminaasi dan pengistimewaan seorang tokoh politik kontra pemerintah dengan framing ikatan rasial antar kedua pihak yang dilengkapi dengan mengangkat isu dan frasa non pribumi, bagi saya, kalau tidak lebih buruk, sama dengan dua pihak yang dianggapnya rasis. Menurut saya, ini offside.

Sebagai warga yang tak bangga sekaligus tak malu mengaku sebagai anak yang lahir dari rahim seorang wanita dari etnis yang secara historis dan kodrati berasal dari etnis Arab, saya mengambil risiko menentang habib atau tabib atau siapapun yang bersikap intoleran dalam agama dan afiliasi politik juga menentang stigmatisasi buruk semua habib serta ujaran kebencian rasial kepada keturunan Arab, Cina dan lainnya.

Tanpa meragukan tujuan mulia Eko di balik tulisannya, saya merasa perlu memberikan tanggapan, bukan sebagai pemihakan kepada dua tokoh yang dikritiknya tapi demi menentang justtifikasi terhadap falasi generalisasi stigma buruk terhadap habib dan ujaran kebencian rasial terhadap komunitas kecil yang tak jarang menjadi objek kesalahpahaman, pemujaan lebay dan cemooh ekstrem.

Menghidupkan kembali frasa pribumi yang telah sama-sama dikubur karena mengandung pengertian ambigu, karena tidak didukung oleh fakta sejarah. Konsep “pribumi” dan “non-pribumi” dihapuskan oleh Gus Dur karena itu adalah diskriminasi. Itu berlaku hingga saat ini. Karena semua yang tinggal, berbudaya dan berbahasa Indonesia adalah Warga Negara Indonesia, dan karena tak satupun dari kita adalah penghuni asli atau darah murni sejak awal Nusantara ada, (Bayu D. Wicaksono, artikel Siapa Pribumi Asli Indonesia yang Sebenarnya? IDNTimes), maka mengangkat "pribumi" dan "non-pribumi" tak ubahnya mengusung fosil pramodern.

Yang dikhawatirkan, menghidupkan lagi frasa tersebut mengesankan klaim supremasi yang bisa menjadii lisence to kill atau semacam fatwa halal menimpakan dosa kolektif atas detiap habib bahkan setiap warganegara yang secara determinan terlahir dari etnis Arab karena seetnis dengan satu atau beberapa orang dari etnis Arab yang menjadi objek kecaman banyak orang.

Tak semua habib dapat penghormatan dan pengistimewaan seperti Eko kesankan. Saya adalah seorang habib, meski demi Tuhan, tak pernah menganggapnya sebagai hak istimewa sehingga bebas mengangkangi hukum atau merendahkan selain habib. Bagi saya,, habib yang merupakan gelar utama Nabj SAW adalah beban dan belenggu yang membuat saya menderita setiap kali ada yang mengaku habib tapi melakukan perbuatan yang menodai gelar habib. Tidak hanya tidak mendapatkan perlakuan istimewa seperti habib yang Eko kritik, saya dan yang seperti saya bahkan anak saya justru kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif sejak kecil dalam pergaulan dengan panggilan "rab! Arab" bahkan tak jarang dipermalukan oleh guru dalam kelas dengan ejekan tak senonoh. Kini karena keyakinan yang saya pilih, saya menjadi minoritas ganda akibat "terhabibkan" secara genetik dan tersesatkan secara teologis. Tak hanya itu, karena terlempar dari mayoritas habib dengan menganut keyakinan dianggap sesat, saya malah jadi super minoritas di kalangan habib. Sudah Arab, sesat lagi, huh! Andai Eko melihat gubernur DKI dan tokoh agama yang dikritiknya sebagai dua indiividu, mungkin saya tak merasa perlu bongkar dapur dengan tulisan mirip curhat ini.

Habib tak selalu berjubah dan beragama secara ekstrem. Setidaknya ada 2 habib jadi tokoh PKI, Sayyid Fahrul Baraqbah dan Sayyid Ahmad Sofyan Baraqbah (Artikel Sayid dan Komunis dari Kalimantan" oleh Petrik Matanasi dimuat Tirto 19 Januari 2017 dan Artikel "Sayid Komunis yang Diburu Tentara Baret Merah" oleh Petrik Matanasi dimuat Tirto 24 Januari 2017). Bahkan habib tak mesti Muslim. Konon ada seorang pendeta bermarga Assegaf. Aktivitasnya bisa ditemukan dengan search di google.

Banyak habib yang dikenal sebagai tokoh nasional seperti Habib Lutfi Yahya yang saat ini merupakan ulama yang sangat dihormati umat NU dan disegani Pemerintah, Quraish Shihab, Alwi Shihab, Abdillah Toha Assegaf dan banyak lagi lainnya yang konsisten menentang ekstremisme dan menolak aksi politik dengan eksploitasi habib. Sayang, pandangan dan sikap mereka tak terliput dan terekspos secara luas. Selain para tokoh dari etnis Arab, banyak netizen dari keturunan Arab memberikan kritiik yang tak kalah tajam dari non keturunan Arab.

Ada beberapa tipe ‘habib’ di Indonesia; pertama, yang berdakwah secara tradisional. Biasanya tipe ini kurang memperhatikan politik. Yang penting, acara pengajiannya semarak, meski kadang memacetkan jalan dan ukuran spanduk-spanduknya berlebihan.

Kedua, yang memberikan kontribusi nyata dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang agama dengan pendekatan yang santun dan bisa diterima oleh semua kalangan. Tidak sedikit di antara mereka yang dikenal sebagai pejuang dan pahlawan kemerdekaan. Habib tipe kedua ini umumnya tidak mencantumkan gelar ‘habib’. Prof. DR. Quraish Shihab mungkin bisa dijadikan contoh tipe kedua ini.

Ketiga, yang secara sengaja memasang gelar ‘habib’ di depan namanya lalu dengan semangat amar makruf dan nahi mungkar menggalang massa dan melakukan tindakan-tindakan yang sensitif sehingga menimbullkan kekhawatiran gangguan sosial dan politik.

Keempat, yang memilih hidup umumnya warga lain, egaliter, berwawasan modern malah cenderung antimainstream seperti mengidolakan Nietszche dan Marx, tidak menampilkan simbol-simbol, relijius standar seperti shalat wajib, anti ekstremisme mazhab, suka nongkrong di cafe, gemar nonton, pakai celana jeans dan sebagainya. Tipe ini bisa dianggap mayoritas generasi muda habib saat ini.

Tipe kelima adalah mereka yang masih memiliki jalur DNA habib, tapi dari sisi struktur fisik dan wajah sudah tidak mencitrakan karakter fisik timur tengah alias ras arab / parsi. Karakter fisik mereka sudah sangat kondisional tergantung daerah domisili saat ini sebagai efek dari pembauran lewat pernikahan leluhur mereka sebelumnya dengan penduduk lokal. Gus Dur dan Eros Jarot mungkin salah satu contohnya.

Jangan lupa! Banyak artis film, iklan dan lagu juga penyiar tv dari kalangan habib dan syarifah. Mereka mungkin tipe berikutnya. Mungkin ada tipe-tipe lain.

Ada habib yang sangat baik, cukup baik dan tidak buruk. Ada pula habib sangat buruk, cukup buruk dan tidak baik. Ada habib sangat pandai, cukup pandai dan tidak bodoh. Ada juga habib sangat bodoh, cukup bodoh dan tidak pandai. Ada habib sangat kaya, cukup kaya, dan tidak miskin. Ada juga habib sangat miskin,cukup miskin dan tidak kaya. Ada habib sangat inklusif (toleran), cukup inklusif (toleran) tidak eksklusif (tidak eksklusif). Ada habib sangat eksklusif (intoleran), cukup eksklusif dan tidak inklusif (tidak toleran). Ada habib sangat relijius, cukup relijius dan tidak liberal. Ada habib sangat liberal, cukup liberal, tidak relijius.

1. Tak semua habib mengenakan jubah dan memegang posisi keagamaan. Sebagian besar justru tak pernah memakainya dan tak menjadi pendakwah.
2. Tak semua habib yang mengenakan jubah dan memegang posisi keagamaan, berprilaku buruk. Sebaliknya, banyak habib yang berjubah berdakwah secara tulus.
3. Tak semua habib yang mengenakan jubah
dan memegang posisi keagamaan berpandangan intoleran. Justru sebaliknya, nyaris sebagian habib beragama secara moderat dan punya visi kebangsaan, namun sayangnya tak terekspos.
4. Tak semua habib yang mengenakan jubah dan memegang posisi keagamaan menikmati hak istimewa atau kebal hukum alias punya relasi dengan pejabat atau mendapatkan perlakuah istimewa dari umat.
5. Tak semua habib mengklaim habib dan membanggakan gelar habib. Justru sebagian besar menyembunyikannya.
6. Tak semua hidup cukup secara ekonomi. Justru banyak yang hidup serba kekurangan bahkan miskin.
7. Tak semua habib disanjung. Banyak habib hidup secara sederhana, inklusif dan egaliter, tak dikenal.

Meski saya yakin Eko tak bermaksud bersikap rasis, kecaman terhadap prilaku buruk satu orang atau beberapa orang dengan menyebut etniknya takkan pernah benar menurut logika dan takkan pernah baik menurut etika. Bila seorang sopir angkot menabrak pejalan kaki karena ugal-ugalan, maka yang perlu disalahkan adalah perbuatannya dan yang patut dihukum adalah pelakunya dengan tanpa mengaitkan perbuatan itu dengan etnik, keyakinan, daerah, jenis kelamin dan atribut determinan lainnya.

Sebenarnya banyak pandangan yang keruh dan mengeruhkan dalam tulisan itu, antara lain diskursus "jongos", namun karena terlalu ekspresif dan vulgar meski cukup agitatif, saya skip dan fokus kepada subjek utama, yaitu Arab. Justru bila mengaju kepada hukum positif, posisi keturunan Arab justru tak diistimewakan bahkan tak disetarakan dengan non keturunan. UUD masih mengakui berlakunya IS Pasal 163 sepanjang blm ada aturan pengganti berdasarkan ketentuan Indiche Stactsregeling (I.S) Pasal 163 ayat 1 terdapat tiga golongan penduduk Indonesia yaitu:

1. Golongan Eropa, yakni bangsa Belanda, bukan bangsa Belanda (tetapi asalnya dari Eropa), bangsa Jepang, orang-orang yang berasal dari negara lain yang bukan keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, Afrika Selatan), serta keturunan mereka yang tersebut di atas.
2. Golongan Timur Asing yang meliputi golongan Cina, golongan Timur Asing bukan Cina (Arab, India, Pakistan,).
3. Golongan Bumi Putra (Indonesia), yakni orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain, orang yang mula-mula termasuk golongan-golongan rakyat lain lalu masuk dan menyesuaikan hidup dengan golongan asli.

Saya dapat memaklumi keresahan besar masyarakat yang diungkap di balik tulisan itu. Sebagai warga pribumi dari suku Arab yang tak mewakili seluruh keturunan Arab, saya memohon maaf kepada Eko sebagai sesama warga pribumi dari suku Jawa dan non Arab yang juga tak mewakili mereka, atas kesalahan yang dilakukan oleh satu atau beberapa warga pribumi sesuku dengan saya.

Namun bila para keturunan Arab masih dianggap non pribumi, sebagai warga penumpang yang juga telah lama menikmati stigma sesat juga kafir, saya memohon maaf kepada sahabat saya, Eko, sebagai salah satu warga asli dan pemilik sejati bumi ini, atas kesalahan satu atau beberapa warga non pribumi, Arab!!

Akhir kata, saya berharap kepada Eko dan para influencer penentang intoleransi dan kekerasan atas nama agama mendesak para pemegang mandat rakyat untuk segera menegakkan hukum dengan adil dan tidak membiarkan masyarakat bingung atau tercabik oleh polarisasi yang salah.

NB : Meski saya memberi tanggapan serius atas tulisan Eko, tak berarti acara ngopi bareng kami tak dilanjut lho...

***