Doni Monardo dan TNI/Polri Harus Tegas terhadap Pelanggar PSBB

IDI jangan dipakai untuk membangun kepentingan Daeng Faqih. Kalau mau memberi masukan ya langsung saja ke Menteri Kesehatan. Daeng harus ingat kampanye Pilpres 2019 sudah selesai.

Jumat, 22 Mei 2020 | 07:27 WIB
0
22
Doni Monardo dan TNI/Polri Harus Tegas terhadap Pelanggar PSBB
Doni Monardo (Foto: beritasatu.com)

Presiden Jokowi, Doni Monardo dan TNI/Polri harus menindak tegas pelanggar PSBB dan Protokol Kesehatan. Juga memaksa selain Jokowi dan Achmad Yurianto untuk tutup mulut. Karena omongan ngawur banyak pihak makin membuat rakyat bingung. Akibatnya kedisiplinan rakyat kendor. Korban Covid-19 akan meledak. Jika tidak mau seperti Brazil.

Sejak awal saya melihat bahaya besar. Hal ini terkait dengan kebiasaan masyarakat. Tabiat rakyat. Perilaku dan budaya. Bukan hanya persoalan kesehatan.

Perilaku bandel. Ngeyel. Tidak disiplin. Itu menjadi kekhawatiran besar. Saya pikir penanganan Covid-19 akan mengalami tantangan besar. Hal itu semakin runyam ketika ditambah dengan tabiat asli politikus: menjadi kompor asal ngomong.

Ditambah dengan manuver para pembenci agama. Mereka gunakan agama sebagai alat membenci orang lain. Suku lain. Etnik berbeda. Agama lain. Bahkan membenci pemerintah. Mengatai pemerintahan dzolim seperti kelakuan Din Syamsuddin.

Politik identitas masih tetap dipakai. Pertimbangan lain adalah perilaku korupsi. Nyolong. Mencuri. Menggelapkan. Merampok. KPK telah memeringatkan. Ada potensi. Meski Donny Gahran Adian di KSP Belva atau Andi Taufan. Bau KKN menyengat. Belva dan Taufan akhirnya out.

Jokowi memertimbangkan sifat positif rakyat juga. Sifat bangsa Indonesia sebagai bangsa penurut. Tabah. Kuat. Pejuang dan guyub. Gotong royong sebagai sendi kehidupan. Buktinya? Pada 1918-1919 seratus tahun lalu, pandemi Flu Spanyol di Hindia Belanda membunuh 1,5 juta penduduk. Tetap tenang.

Maka tidak ada lockdown. Dibangunlah rumah sakit khusus. Keterlibatan Polri dan TNI. Menteri kesehatan menerapkan Protokol Kesehatan. Jokowi masih harus membangun Protokol Komunikasi.

Hasilnya? Indonesia bisa mengontrol pandemik Covid-19. Negara tidak bangkrut. Meski mengalami penderitaan. Hampir tidak ada kasus kelaparan. Tidak bisa makan. Tidak ada antrean minta makan seperti di India atau Afrika Selatan.

Kasus Covid-19 tidak seperti di Amerika atau di Brazil. Per hari ini Indonesia mencatat 18,010 kasus, dengan kematian mencapai 1,191. Namun Indonesia kalah jauh dalam upaya dan doa dari Vietnam. Vietnam mencatat 318 kasus. Tanpa kematian dan sudah bebas Corona.

Catatan di berbagai daerah menunjukkan banyaknya kasus meningkat karena pulang dari Jabodetabek. Orang meninggal akibat Covid-19 di Wonosobo, Cilacap, Gunungkidul, Surabaya, dan banyak daerah di luar Jawa akibat kenekatan cluster kadal gurun Gowa. Dan, orang maksa pulang kampung dan mudik.

Kebijakan PSBB dan pemberian bantuan sosial diterapkan. Yang menderita dibantu. Jeritan kehilangan pekerjaan dan sebagainya adalah proses. Yang terpenting adalah kebutuhan hidup dasar: makan tetap terpenuhi. Tidak ada alasan kisruh.

Tidak ada yang boleh mengambil kebijakan yang berlawanan dengan hukum PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Protokol Kesehatan menghadapi wabah diterapkan oleh Menteri Kesehatan. Jelas. Tegas.

Namun memang banyak niatan busuk oposisi. Politik membenci Jokowi tetap dipelihara. Langkah awal PSBB dan sosial distancing, kebijakan Kemenkes yang jelas terkait rumah sakit dan penanganan Covid, dengan Maklumat Kapolri, lalu larangan mudik, sudah berhasil mengendalikan Covid-19.

Hasil yang sudah bagus dengan masyarakat taat di rumah mulai kendor. Kini pasar di Surabaya, Bogor, Yogyakarta, Bangkalan, Bogor, Medan, Makassar, penuh sesak. Himbauan aturan PSBB berantakan. Beramai-ramai rakyat naik pesawat terbang. Pulang. Menyebarkan virus Covid-19 tersebar lebih luas. Menyedihkan.

Bahaya mengancam. Kenapa? Karena Protokol Komunikasi berantakan. Banyak yang ingin tampil ke permukaan. Ingin dianggap. Ingin dilibatkan. Padahal hanya Gugus Tugas Penanganan Percepatan yang berhak. Bukan pula dokter. Bukan selebritas. Bukan influencer. Tidak juga pemimpin ormas MUI. Tidak juga gabener dan gubernur. Cari panggung.

Publik masih ingat omongan nyinyir Daeng M Faqih Ketua IDI soal data kematian. Dia tampil menyaingi Jubir Gugus Tugas Achmad Yurianto atau Jokowi. IDI jangan dipakai untuk membangun kepentingan Daeng Faqih. Kalau mau memberi masukan ya langsung saja ke Menteri Kesehatan. Daeng harus ingat kampanye Pilpres 2019 sudah selesai.

Prediksi Amin Soebandrio pun meleset. Puncak pandemi pertengahan Mei. Salah. Nyatanya tidak pernah turun melebihi 10,000. Malah sudah 18.000. Karena semua orang berbicara. Media massa gaduh. Medsos berisi sumpah serapah menyerang Jokowi. Yuri kehilangan greget. Rakyat jenuh mendengar berita monoton. Kejenuhan meruyak. Kendali kedisiplinan menjadi kendor.

Kondisi ini harus dikembalikan. Protokol Komunikasi dan media harus bersatu. Doni Monardo jangan mau dikendalikan oleh MUI – soal salat Idul Fitri. Khofifah harus ditegur oleh Mendagri soal yang sama. Polisi dan aparat harus berani. Pasar yang ramai dibubarkan. Yang tidak mengenakan masker dihukum. Yang berkumpul dibubarkan. Kalau Indonesia tidak mau jadi seperti Brazil atau Amerika Serikat.

Ninoy N. Karundeng

***