Korupsi di Mata Koalisi

Sabtu, 19 Januari 2019 | 13:56 WIB
0
350
Korupsi di Mata Koalisi
Ilustrasi korupsi (Foto: pelajaran.id)

Debat sudah berlangsung. Terus terang enggan melihat itu, karena sudah pesimis sejak awal akan seperti awal. Benar perkiraan, grup riuh rendag dengan tema yang identik. Membaca dan melihat beberapa pembicaraan, tertarik soal pemahaman dan ide mengenai tindak korupsi. Ini bukan soal sudah atau belum memerintah, namun sikap batin di dalam melihat masalah ini.

Korupsi sejak lama seolah menjadi penyakit bangsa ini. Dalam sebuah  bagian kisah Novel Burung-burung Manyar, Rama MangunWidjaya mengisahkan, seorang prajurit era perjuangan itu hanya tidur, menggodain gadis atau ibu-ibu di desa. Tidak pernah namanya ikut gerilya, namun dekat dengan pimpinan. Bisa saja ia berkelit dan bersembunyi.

Kemerdekaan datang dan si prajurit malas tadi ternyata datang ke tempat yang sama sebagai pejabat daerah. Masih sama petentang-petenteng apalagi sudah mendapatkan kekuasaan dan jabatan. Ini jelas sikap, susah melihat ini murni fiksi dari pengarang, lebih cenderung adanya pengalaman langsung yang penulis alami.

Beberapa hal cukup menarik disajikan oleh kedua kandidat. Pertama, mau menaikan gaji bagi pegawai. Jelas memperlihatkan pemahaman dangkal atas persoalan klasik korupsi. Ingat bagaimana remunerasi pegawai pajak baru dinaikan dan malah megaskandal Gayus terungkap dan itu belum juga berbicara banyak. Pun di lembaga kehakiman, gaji sudah dinaikan berkali lipat, toh masih juga hakim antri dicokok KPK.

Koalisi juga pernah menyatakan bukan bahwa maklum saja gaji gubernur kecil, jika menyelewengkan anggaran. Kata Zulhas ketika banyak kadernya yang juga gubernur satu demi satu masuk antrian sel KPK. Miris jika hal yang sama dianggap sebagi hal yang benar dalam mengatasi masalah korupsi.

Gaji bukan menjadi masalah, ini sikap mental dari pegawai yang memang dasarnya maling. Gaji tinggi masih maling, jelas karena tamak dan rakus, tidak cukup dengan apa yang diterima. Mau berapa saja akan kurang. Jelas solusi tidak mutu.

Kedua, memandang korupsi kecil-kecilan, bolehlah. Susah juga jika perilaku jahat masih bisa ditoleransi. Bagaimana penghayatan agama dan spiritualitasnya jika demikian. ketika kecil dibiarkan akan menjadi besar. Ingat lobang gigi kecil tanpa penanganan akan menjadi besar. Hal yang sama juga terjadi dalam kisah korupsi. Kecil tidak diatasi akan membesar, bukan malah dibiarkan kecil saja.

Ketiga, menghukum koruptor ke pulau terpencil dan membiarkan mereka untuk “kerja rodi” di sana. Ini jelas olok-olok asal beda dengan kondisi yang terjadi selama ini. Bagaimana  mereka memandang korupsi hanya untuk debat dan terdengar mentereng. Sikap mereka selama ini tidak cukup kuat mendukung pemberantasan korupsi. Salah satu tokoh mereka sering meneriakan bubarkan KPK. Atau ada yang hanya mengatakan bagaimana operasi receh saja bisa menyelesaikan masalah pelik.

Ketiga hal tersebut banyak memberikan bukti bahwa mereka masih sebatas konsep, wacana, ide, dan gagasan semata, soal realisasi nanti dulu. Yang penting kan debat dan terlihat keren. Perlu melihat ke belakang dan rekam jejak mereka di dalam mengusung pemberantasan korupsi.

Bagaimana bisa percaya dengan capres dan calon pemimpin negara yang masih meloloskan banyak, ingat termasuk paling banyak di antara partai politik mengusung mantan koruptor.  Paling mengerikan dalam diri M. Taufik di mana adiknya juga terpidana. Ia melakukan berbagai upaya untuk bisa kembali menjadi caleg.

Tuntut sana tuntut sini, toh kedua tokoh sentral itu diam saja.  Lebih miris lagi bisa juga menjadi wakil gubernur DKI lagi. Yang diembat pun bukan main-main, uang untuk pemilu. Toh diam saja.  Tidak ada upaya bukan?

Koalisi mereka juga tidak memberikan harapan cerah soal ini. Beberapa indikasi memberikan bukti dan data ada semua, bagaimana petinggi PAN dan elit PKS berkicau soal korupsi. Juga mereka masih saja mengusung calon mereka yang sudah pernah tersandung kasus yang sama.

PAN. Zulkifli Hasan ini cukup memilukan, bagaimana keluarga Zulhas banyak yang masuk bui dengan kasus yang sama. Miris lagi mengantar adiknya masuk penjara dengan gagah menggunakan mobil dinas ketua MPR, plat merah, tanpa risih. Masih belum percaya, cek itu belum terlalu lama.  Bayangkan ketua MPR mengantar adik masuk bui karena korupsi.

Kader-kadernya cukup banyak juga yang tersangkut soal ini. Dan pendapatnya bukannya menghardik, namun malah seolah memberikan pembenar, karena gaji yang diperoleh kecil. Jelas ini fatal sebagai pejabat publik dan elit partai politik berbicara mengenai hal demikian.

PKS, ada “bekas” dan malah tidak jelas statusnya, menyatakan mendesak untuk pembubaran KPK. Bagaimana bisa ada KPK saja maling bergentayangan, apalagi tidak ada KPK? Nalarnya tumpul, bahwa masalah korupsi masih begitu masif iya, namun adanya perubahan dan harapan membaik perlu juga dilihat dan diyakini dengan reputasi lembaga ini.

Gerindra mau tidak mau juga terlibat, selain mengusung caleg mantan koruptor, toh isu paling kencang dalam isu mahar politik pilkada serentak kemarin adalah mereka. Pun isu yang sama dalam pilpres soal kardus tidak jauh-jauh dari uang. Susah bagi mereka berbicara pemerintahan bersih jika model uang masih menjadi panglima.

Paling fenomenal jelas Berkarya dengan Orde Barunya. Siapa yang bisa mencuci bersih kerak Orba dari benak partai baru ini. Pun perilakunya sepanjang kampanye ini tidak jauh-jauh dari “pembelaan” masa lalu yang bobroknya hingga kini masih  terasa dan menjangkiti.

Bandingkan apa yang sudah dicapai Jokowi. Penandatanganan dengan Swis jelas langkah maju pesat, di mana mereka paling sulit berbagi atas nama kerahasiaan kini mau. Tahun ini mulai ada hasil mereka mau membagikan data itu. Usai Swis mau bekerja sama, Singapura pun mengekor di belakangnya. Upaya mentok bagi para maling dalam upaya menyembunyikan dananya.

KPK selama ini masih juga menjadi salah satu lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian rakyat juga masih cukup yakin bahwa berjalan dengan sebagaimana mestinya langkah yang diambil KPK. Benar KPK lepas dari pemerintahan, namun toh itu juga bagian utuh di mana pemerintahan memerlukan lembaga ad hoc ini karena maraknya korupsi dan maling berdasi ini yang ugal-ugalan.

Kejaksaan pun melakukan kinerjanya dengan baik. Terbaru, mereka melakukan OTT padahal pejabat baru dilantik, ternyata menemukan uang ratusan juta. Mereka juga melakukan kerjanya dengan baik dan ini hal yang baru. Dulu hanya akan, atau kami menjalankan prosedur semata.

Kepolisian menjadi lembaga yang cukup pesat di dalam melakukan pembenahan organisasinya. Cukup baik perkembangannya, dan harapan baik jika terus demikian. Penyakit lama memang masih perlu disembuhkan terus menerus.

Pengembangan pembayaran elektronik juga menjadi upaya yang cukup baik. Rekam jejak digital keuangan sangat membantu untuk mendeteksi maling beroperasi. Warung kecil yang menjadi relasi jasa untuk pemerintahan sekelas kecamatan pun mulai menggunakan rekening. Potensi maling makin kecil.

Lebih konkret lagi adalah perilaku, di mana anak-anak Jokowi lepas dari bisnis dengan BUMN, bukan ASN, dan militer, yang biasanya berbau KKN laiknya era lalu. Memang keteladanan itu menjadi penting dan usaha itu harus dimulai dari keluarga.

Apa iya mau memilih yang belepotan di dalam mau memahami makna korupsi saja?  Berkelit di dalam konsep karena hanya sebuah upaya untuk menghindari kenyataan bahwa mereka tidak memiliki pemikiran realistis yang bisa dilakukan.

Salam...

***