Mewaspadai Perusuh Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres

Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang, kewaspadaan makin ditingkatkan. Terlebih pihak Polri menyatakan 3 kelompok yang perlu diantisipasi terkait upaya penggagalan pelantikan ini. 

Kabar akan adanya kelompok-kelompok yang melancarkan aksi dalam upaya penggagalan pelantikan ini kian santer terdengar. Bahkan, pihak kepolisian turut mengemukakan kecurigaannya terhadap beberapa organisasi yang dinilai menyimpang. Sebenarnya momentum pelantikan ini bukanlah tentang Jokowi - Ma'ruf. Namun, lebih pada melaksanakan mandat rakyat. pasalnya, mereka telah memberikan suaranya pada pesta demokrasi beberapa bulan lalu.

Selain itu, agenda kenegaraan ini ialah puncak dari pesta demokrasi itu sendiri. Sehingga pelaksanaannya haruslah disambut dengan sikap bijaksana.

Sebab, pelantikan ini juga sebuah momentum yang banyak dinantikan mengingat, pelantikan adalah prosesi mengesahkan sang capres dan cawapres resmi menjadi Presiden dan juga Wakil Presiden. Yang artinya, dengan adanya pemimpin negara, maka suatu bangsa akan dapat berjalan terarah.

Sehubungan dengan hari-hari menjelang prosesi ini, pihak kepolisian diminta untuk mewaspadai pergerakan dari tiga kelompok yang dinilai berupaya untuk menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma'ruf. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Presidium IPW ( Indonesia Police Watch), yakni Neta S Pane. Pihaknya mengungkapkan bahwa kepolisian perlu waspada akan manuver yang dilancarkan ke-tiga pihak tersebut. Yang mana berkamuflase dengan aksi demo anarkis yang menolak UU KUHP, UU KPK juga lainnya.

IPW menjelaskan, bahwa kelompok itu akan mempengaruhi mahasiswa serta kalangan preman guna menggulirkan aksinya. Ditengarai, Ketiga kelompok itu ialah koalisi kelompok radikal keagamaan serta koalisi kelompok sekuler yang tak puas dengan sistem pemerintahan Jokowi. Sebab, kepentingan kelompoknya tidak terakomodasi. IPW meyakini jika manuver ketiga kelompok itu akan gagal. Namun demikian seluruh jajaran kepolisian tetap harus mewaspadainya, agar aksi aksi semacam ini tidak disusupi dan menimbulkan kekacauan, terutama di Jakarta, sebagai tempat pelantikan nantinya berlangsung.

Ia menambahkan jika aksi demo di sejumlah kota seperti di Papua sengaja dibuat untuk memecah konsentrasi Polri. Pun dengan penempatan personel yang ditempatkan akan terpecah fokus antara mengamankan Papua juga situasi di Jakarta. Neta juga mengutarakan bahwa Polri perlu menggandeng TNI guna mengamankan sejumlah objek vital menjelang pelantikan ini.

Selain itu,pihak intelijen kepolisian wajib memantau pos-pos radikalisme di wilayah sekitar Jabodetabek. Tak lupa juga memburu penyandang dana aksi demo yang berniat untuk mengintervensi jalannya pelantikan Jokowi sebagai presiden. Ia dengan tegas menyatakan perlunya tindakan preventif, persuasif serta antisipastif jauh-jauh hari sebelum agenda kenegaraan ini. Ketegasan sikap Polri ini tentunya juga akan didukung oleh masyarakat.

Di lain hal, telah dilaporkan jika Kelompok massa Barisan Aktivis Timur atau BAT tengah menggelar aksi simpatik saar acara Car Free Day di Jakarta. Mereka mengajak seluruh masyarakat untuk mau menandatangani petisi. Terkait dukungan untuk mensukseskan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,DPR RI dan juga DPD. Menariknya, BAT membagikan kuntum mawar kepada para peserta CFD, sebagai wujud atau simbol agar selalu menjaga perdamaian, persatuan dan juga kesatuan.

Pihaknya berharap besar jika masyarakat akan ikut berkontribusi guna menjaga situasi jelang pelantikan. Sehingga nantinya bisa berjalan aman, damai serta kondusif. Pihaknya juga kembali mengingatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang sengaja ingin membuat kekacauan.

Tak lupa pula turut mengimbau kepada para mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasinya, haruslah waspada akan adanya penumpang gelap yang merugikan. Sebab, pihaknya tak ingin penumpang gelap ini malah akan merusak esensi dari gerakan mahasiswa itu sendiri.

Alih-alih meluruskan kebijakan pemerintah, ditengarai kelompok massa tersebut malah menjadikan pintu masuk gerakan atas penolakan UU KPK, RKUHP serta memanfaatkan massa mahasiswa guna menggiring mereka ke dalam upaya penggagalan pelantikan DPR hingga Presiden yang telah terpilih.

Meningkatkan kewaspadaan menjelang prosesi kenegaraan ini dinilai begitu krusial. Kekhawatiran pemerintah akan oknum-oknum menyimpang tentunya juga berpengaruh kepada situasi dan kondisi pelaksanaan pelantikan ini. Maka dari itu, marilah menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Sehingga tak akan ada kesempatan pihak lain masuk dan mengintervensi kita di negeri sendiri.

***