Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya bisa menarik nafas lega, walau sedikit. Pasalnya, kursi Wagub DKI hampir pasti jadi milik mereka setelah kosong relatif lama ditinggalkan Sandiaga Uno. Tentu saja “hadiah” kursi jabatan dari Gerindra itu diharapkan jadi etalase eksistensi PKS di perpolitikan nasional, mengingat Jakarta adalah ibukota negara. Konon, kedudukan Jakarta tersebut menjadikan jabatan gubernur/wagub DKI lebih bergengsi dibanding gubernur/wakil gubernur propinsi lain di wilayah RI.
Sebelumnya, cukup lama terjadi “tarik menarik” yang alot antara PKS dan Gerindra tentang pihak yang akan mengisi kursi wagub DKI. Gerindra, lewat sosok penting Muhamammad Taufik--selaku ketua DPD Gerindra Jakarta sekaligus wakil ketua DPRD DKI Jakarta—tampak ngotot ingin menduduki kursi tersebut.
Saat itu, dengan posisinya yang strategis, Muhammad Taufik “hampir” pasti jadi Wagub DKI. Tapi apa lacur, ibarat pepatah milenial “Kardus belum tentu berisi Indomie”, maka oleh dinamika politik tingkat tinggi PKS-Gerindra, impian Muhammad Taufik tetap dipertahankan hanya sebagai impian, tanpa menjadi kenyataan.
Secara awam, cukup mengherankan juga melihat sikap Gerindra melunak, dengan memberi “hadiah” kursi wagub DKI kepada PKS, mengingat sebelumnya Gerindra sangat super power, kokoh tak mau mendengar “rengekan” PKS meminta jabatan itu setelah sembilan orang elit politiknya “ditolak” mendampingi Prabowo sebagai cawapres.
Bukan rahasia lagi kalau kiprah politik eksternal PKS di ranah publik sangat militan mendukung Prabowo sejak pilpres 2014. Namun saat ini dalam lingkup internal partai PKS sedang sakit. Beragam persoalan menimpanya. Walau disebut-sebut sebagai salah satu partai Allah (bersama PAN dan Gerindra), sejumlah kadernya terlibat dan tertangkap karena korupsi.
Mungkin oknum kader itu mengira saat itu Tuhan sedang tidur, atau Tuhan mengijinkan mereka korupsi demi memperjuangkan marwah partai. Yaa, ini cuma mungkin saja lho...ibarat kata pepatah Prof Pebrianov dari Antartika “Dalam politik, tak ada yang tidak mungkin selain mungkin yang menjadi mungkin semungkin-mungkinnya”.
Tercatat kader PKS, Yudi Widiana Adia selaku (mantan) Wakil Ketua Komisi V DPR yang divonis 9 tahun penjara karena kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu bekas Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail jadi tersangka korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok.
Persoalan lain terkait organisasi kepartaian PKS yakni banyak kader elit di sejumlah daerah mengundurkan diri karena ketidakpercayaan mereka pada kepenguruan elit partai PKS saat ini. Di tubuh PKS sendiri sedang terjadi fraksi-fraksi atau kelompok-kelompok yang mengarah pada perpecahan diantara kader. Tercatat ada organsisasi Garbi atau Gerakan Arah Baru Indonesia.
Menurut mantan kadernya yakni Fahri Hamzah--yang terkenal di dunia maya dan nyata, baik di laut- darat maupun udara, Garbi menjadi tanda akhir dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia mengatakan Garbi lahir dari konflik internal PKS. Garbi merupakan wadah bagi kader-kader PKS, terutama anak muda, yang merasa tidak cocok dengan kultur PKS saat ini. Mereka yang merasa pendapatnya tidak dihiraukan. Kemungkinan kelak, Garbi bisa menjadi partai baru. Apakah kelak akan muncul Partai Keadilan Sejatera Perjuangan? No one will ever know....
Belum lagi kadernya yang berpenampilan flamboyan yakni Anis Matta yang pada kepengurusan PKS masa lalu menjabat Presiden PKS. saat itu dia sangat eksis di ruang publik, namun kini seolah “bersembunyi”, sementara pengaruhnya masih sangat besar dan pengikutnya banyak di internal PKS saat ini. Hal itu tentu saja melemahkan daya juang PKS saat ini karena Anis matta berbeda pandangan dengan Sohibul Iman Presiden PKS saat ini.
Di tengah kondisi sakit itu, PKS masih dibayang-bayangi kemungkinan tidak lolos Parliamentary Threshold berdasarkan prediksi para pengamat politik. Itu berarti PKS hanya akan tinggal nama saja usai Pileg dan Pilpres 2019 nanti.
Itulah mungkin, beberapa waktu lalu Gerindra “ogah-ogahan” memberikan peluang jabatan cawapres kepada PKS karena PKS bukan lagi seperti yang dulu....
Namun kini PKS bisa lega, kursi Wagub DKI akan mereka dapatkan. Hitung-hitung sebagai obat yang kiranya bisa meredakan sedikit sakit internal yang ada, mengingat jabatan itu cukup bergengsi dan bisa dijadikan etalase untuk meyakinkan para pemilihnya di Pilleg dan Pilpres 2019.
Saat ini Gerindra pun sedang “sakit” karena performance Prabowo-Sandi sedang tidak bagus di ruang publik. Beberapa peristiwa pada kampanye Pilpres di tengah masyarakat, baik Sandi maupun Prabowo melakukan blunder. Mereka menuia kontroversi di ruang publik. Dan untuk menghadapi hal tersebut butuh kelompok militan untuk membelanya. Diharapkan, dengan menghadiahkan jabatan Wagub DKI, maka PKS mau secara total membantu teman lamanya, dengan melupakan sejenak sakit di internalnya.
Ibarat kata pepatah, sesama kelompok sedang melemah harus saling menguatkan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan oleh kedua partai yang sudah lama sehati itu, siapa lagi? Mengharapkan Demokrat? Aaaw...! Aku sih rapopo...
----
Referensi berita : satu, dua, tiga, empat, lima
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews