Jokowi paham yang bisa membuka panggung penangkapan aktor-aktor kejahatan pajak dan keuangan adalah Mahfud MD.
Sherlock Holmes adalah tokoh detektif rekaan Sir Arthur Conan Doyle. Kecerdasan Sherlock Holmes seperti dinarasikan dalam novel dan cerita-cerita pendek adalah kemampuan nalar deduksi. Jadi hanya dengan melihat hal-hal kecil Sherlock Holmes mampu mengonstruksikan bentuk kejahatan, siapa pelakunya dan siapa yang melindungi pelaku.
Pengungkapan ala Sherlock Holmes didasari pada fakta, data dan inventaris atas informasi tersebut, Sherlock Holmes sendiri menyebut hal itu adalah “Mind Palace”.
Cara nalar deduktif Sherlock Holmes adalah cara nalar yang biasa dilakukan petugas hukum dan Mahfud MD sudah membuktikan dirinya mampu melakukan tindakan ini, selain itu Mahfud MD mempunyai DNA kemampuan membongkar masalah hukum yang dibeking kekuasaan. Seperti kasus Bibit-Chandra, kasus Sambo dan terakhir usaha krusial Mahfud membongkar jaringan mafia di Kemenkeu.
Terbongkarnya kasus mafia pencucian uang di Kemenkeu, dipicu dari kekerasan anak pegawai pajak yang kemudian disoroti publik karena memamerkan kemewahan, lalu publik mendapatkan bukti-bukti bahwa kemewahan tidak hanya sampai mobil Rubicon tapi menjadi berderet rumah mewah lalu ditemukan bukti adanya aset-aset lain diluar properti seperti emas batangan dan aliran dana 500 milyar pada rekening Rafael.
Terakhir bahkan dengan dibeking Mahfud MD, PPATK didampingi KPK berhasil menemukan satu deposit box di Bank Mandiri uang sejumlah 34 milyar cash.
Berbeda dengan Sri Mulyani yang terjebak permainan gimmick di sosial media sebagai langkah penyelamatan relasi publiknya, Mahfud MD tergerak naluri Sherlock Holmes-nya.
Jika Rafael punya berderet rumah mewah bagaimana dengan aliran dananya, bagaimana dengan cara dia menyimpan asetnya, bagaimana dia mengelola jaringannya. Tapi ternyata data-data yang mungkin dipikirkan Mahfud MD terjawab dengan data-data di PPATK.
Rupanya sejak 2009 sampai 2023 tercatat lebih dari 200 kali PPATK melaporkan transaksi tak wajar tidak sesuai profil ASN Kemenkeu, dari PPATK, di sinilah Mahfud MD mengumumkan ke publik adanya kejanggalan transaksi 300 Trilyun.
Sebagai ketua Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD mengonstruksikan kasus ini lebih tajam sementara Sri Mulyani di depan pers malah mempertanyakan PPATK karena dia tidak melihat angkanya. Padahal menurut pengakuan PPATK mereka sudah melampirkan angka dari 200-an data laporan ke kemenkeu. Terlihat dalam konferensi pers (11/3) Mahfud MD separuh geram atas jawaban Sri Mulyani.
Tindakan Mahfud MD ini adalah jawaban atas kemarahan Presiden Jokowi terhadap ulah pegawai pajak, lantas Jokowi secara senyap melempar bola kepada Mahfud MD untuk membereskan kekacauan di Kementerian Keuangan dan fraud yang menghinggapi pegawai-pegawai Kemenkeu. Karena Jokowi paham yang bisa membuka panggung penangkapan aktor-aktor kejahatan adalah Mahfud MD.
Tinggal sekarang publik menyaksikan adegan panggung yang dibuka Mahfud MD, akankah semenarik kasus rekaman Anggodo, akankah sidang-sidangnya sesukses Sambo dalam menyeret para mafia Kemenkeu ke pengadilan. Dan jangan lupa Mahfud MD punya keterampilan mengelola opini publik dalam membongkar kasus sehingga kasus yang dibukanya terkawal dengan baik oleh publik walaupun kasus itu ditutup-tutupi.
Dan yang diincar Mahfud MD nantinya adalah jantung para Mafia, Aquilla non capit muscas karena seekor elang tidak akan menangkap lalat.
Anton DH Nugrahanto
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews