Duapuluh Sembilan Istri

Membangun kebaikan bersama adalah bagian dari kodrat manusia. Sebab, pada kodratnya manusia itu adalah baik. Kalau ternyata, menyalahi kodrat, maka itu cerita lain.

Rabu, 9 Desember 2020 | 08:47 WIB
0
171
Duapuluh Sembilan Istri
Ilustrasi kekuasaan (Foto: okezone.com)

Pertama

Yogya sejak pagi hari, belakangan ini, mendung. Selepas tengah hari, biasanya hujan. Mendung dan hujan muncul di tengah kecemasan warga karena Gunung Merapi sudah memperlihatkan tanda-tanda akan erupsi. Banyak warga yang tinggal di daerah seputaran Merapi, sudah sejak beberapa waktu lalu diungsikan.

Selain mendung, hujan, dan ancaman Merapi, pandemi Covid-19 juga menjadi ancaman lain yang sangat nyata bagi warga Yogya.  Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Yogyakarta, bolak-balik mengingatkan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan 4M—memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan—secara  ketat. Sebab, potensi sebaran kasus kian meluas seiring dengan meningkatnya temuan dalam beberapa hari terakhir.

Tetapi, semua itu—hujan, ancaman Merapi, dan serangan Covid-19—tidak mampu menghentikan pesta demokrasi untuk memilih para petinggi daerah. Pilkada Serentak 2020 digelar hari ini,  9 Desember 2020. Pilkada ini akan mencetak sejarah sebagai pilkada dengan jumlah daerah terbanyak dan pilkada pertama saat pandemi. Ada 270 pemilihan dalam satu hari. Sebanyak 100.359.152 pemilih di 309 kabupaten/kota akan terlibat dalam pilkada kali ini.

Politik memang digdaya. Pengaruhnya menyebar dan menyusup ke mana-mana. Tidak peduli petinggi atau wong cilik, orang kaya atau miskin, pekerja atau pengangguran, majikan atau buruh, lelaki atau perempuan, tua atau muda, semuanya disentuh dan bersentuhan dengan politik. Tidak ada seorang pun yang tidak berurusan dengan politik, sejauh mereka adalah warga negara (polities).

Kata polities yang berarti warga negara berasal dari polis yang berarti kota atau negara. Dari kata polis (Bahasa Yunani) inilah muncul kata politik. Dari sini muncul kata politikos yang artinya kewarganegaraan.

Menurut Andrew Gamble (2019), hanya Robinson Crusoe (tokoh utama dalam novel karya Daniel Defoe yang diterbitkan tahun 1719) yang tidak bersentuhan dengan politik. Sebab, Crusoe tinggal dan hidup sendiri di sebuah pulau tak berpenghuni di lepas pantai Amerika. Ia tidak menemui rintangan politik karena ia tidak berhubungan dengan orang lain.

Apalagi kalau politik diartikan sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles); politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara; politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat; politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan public.

Jadi politik selalu berhubungan dengan kegiatan manusia; berhubungan dengan orang lain (social activity); muncul karena perbedaan (pendapat, keinginan, kebutuhan, kepentingan); adanya konflik (ungkapan pendapat yang berbeda, kompetisi berbagai tujuan, benturan kepentingan yang tidak dapat dipadukan); dan keputusan (sebuah keputusan kolektif yang mengikat sekelompok orang).

Karena itu, ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu: hubungan antara Negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.

Kedua

Sekarang ini, politik bereputasi sangat buruk, kata Andrew Gamble. Padahal, sudah berbilang tahun dan dalam berbagai budaya, politik dipandang sebagai kegiatan manusia yang paling mulia, paling mengangkat (derajat), dan paling penting. Sebab, tujuan akhirnya adalah menciptakan bonum commune, kemaslahatan bersama.

Aristoteles berpendapat bahwa berpartisipasi dalam kehidupan polis, menjadi warga negara yang aktif, berbicara (menyampaian pendapat) dan bertindak di arena publik adalah kebaikan tertinggi yang dicita-citakan manusia. Cicero (106-43 SM) seorang negarawan, ahli hukum dan cerdik-cendikia zaman Romawi, setuju akan hal itu. Ia berpendapat kebajikan manusia yang tertinggi terletak pada kepemilikan dan penggunaan pengetahuan dalam urusan-urusan praktis.

Tetapi, mengapa orang sering membenci politik? Apakah karena para politisi egois, tidak etis? Apakah karena sistem politik tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Apakah karena media hanya berfokus pada sisi negatif politik saja? Tidak ada jawaban “ya” atau “tidak” sederhana terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seringkali, jawaban “ya” atau “tidak” bergantung pada beberapa variable penjelas, misalnya, variable demografis dan budaya.

Sekalipun benci atau bosan, bahkan muak,  orang tidak bisa lari dari politik. Setiap hari, media dalam berbagai  platform, membanjiri masyarakat dengan berita-berita politik dalam aneka bentuk dan versi. Hanya saja, ada kecenderungan media kurang tertarik pada kompleksitas kebijakan publik, dan lebih tertarik pada masalah-masalah pribadi para politisi, skandal, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, perebutan kekuasaan, keberhasilan dan kegagalan para politisi.

Semua itu dirangkai menjadi narasi yang menarik serta kisah moralitas yang lebih menonjolkan sisi negatif politik. Maka tidak aneh kalau orang kemudian tidak tertarik pada politik dan ujung-ujungnya tidak percaya pada politisi. Orang merasa atau beranggapan tidak banyak politisi yang kompeten, banyak yang tidak jujur, tidak bisa dipercaya dan tidak memperjuangkan kepentingan publik.

Tidak mengherankan karenanya kalau Nopoleon Bonaparte (1769-1821) pernah mengatakan, “Dari yang paling luhur sampai yang konyol hanya selangkah.” Beberapa politisi tidak pernah melampaui yang konyol itu, dan yang berhasil keluar serta meraih keluhuran pun tidak tahan lama. Keluhuran itu segera cepat berlalu. Ibarat kata, tidak ada yang lebih lama dari bunga sakura yang mekar di musim semi. Bahkan, banyak pula yang layu sebelum berkembang.

Apalagi, tidak semua yang terjun ke dunia politik, paham atau sekurang-kurangnya menyadari bahwa politik adalah seni tentang kenegaraan yang dijabarkan dalam praktik di lapangan, sehingga dapat dijelaskan bagaimana hubungan antar-penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang meskipun memiliki perbedaan pendapat dan kepentingan, tetap mengakui adanya kepentingan bersama untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Pendek kata, seperti di atas sudah disinggung, tujuan politik adalah mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan sendiri, kesejahteraan kelompok, golongan, atau kesejahteraan partai saja. Meskipun, tidak sedikit yang terjerat vested interest sehingga harus berurusan dengan penegak hukum.

Apalagi kalau politik hanya diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh atau memburu, memperluas, dan mempertahankan kekuasaan maka pendapat bahwa politik itu kotor, juga memperoleh pembenaran.  Dalam setiap kontestasi politik, pasti ada yang menang dan yang kalah. Setiap konstestan ingin menang.

Maka dilakukankan segala macam cara untuk meraih kemenangan yang adalah  tujuannya. Maka pada saat itu, muncullah sifat buruk dari kontestasi, yang pada akhirnya menodai politik yang luhur. Karena, misalnya, ada, yang menggunakan politik uang, politik identitas, politik agama, intimidasi dan sebagainya.

Praktik semacam itu sudah banyak terjadi di negeri ini. Orang selalu menunjuk Pilkada DKI 2017, sebagai sebuah contoh bagaimana politik identitas, politik agama dimainkan untuk meraih kemenangan. Ini menegaskan bahwa kalaupun politik itu sebuah permainan (games) tetapi bukan permainan catur.

Politik lebih seperti kombinasi permainan fisik, seperti kick boxing, thai boxing dengan, misalnya, krav maga, wing chun, dan karate. Misalnya, krav maga adalah  salah satu jenis bela diri yang sangatlah berbahaya, brutal, dan kejam. Cara yang digunakan teknik bela diri yang satu ini sangatlah mematikan bagi musuh.

Tentu, semua itu terjadi bila politik hanya diartikan sebagai usaha merebut, memperluas, dan mempertahankan kekuasaan.  Hal itu persis seperti kisah dalam cerpen Pelajaran Pertama bagi Calon Politisi karya Kuntowijowo (2003). Kiranya bukan pengertian seperti itu yang mendorong 29 istri petahana kepala daerah ikut bertarung untuk merebut kursi kekuasaan yang harus ditinggalkan suaminya.

Semoga, mereka—keduapuluh sembilan istri petahanan kepala daerah itu—tidak sekadar untuk mempertahankan kursi yang ditinggalkan suami. Karena meraih harta lewat kursi kekuasaan, menurut Imam Al-Ghazali (1058-1111), lebih mudah ketimbang meraih kekuasaan melalui harta. Itulah sebabnya, orang berebut dan bertarung untuk mendapatkan kekuasaan.

Karena itu, semoga mereka benar-benar didorong oleh panggilan tugas mulia. Dan ketika nanti kekuasaan sudah di tangan tugas mulia itu yang diemban dan diwujudkan. Sebab, mission sacre, tugas suci dari kekuasaan adalah menciptakan “keadaan yang harmonis dan selaras, selaras dengan dirinya sendiri, selaras dengan masyarakat dan selaras dengan Tuhan.”

Secara ringkas dapat dikatakan, mandat sejati dari kekuasaan adalah menciptakan kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat, bonum commune, kesejahteraan umum. Semua itu baru bisa terwujud kalau ada harmoni dan keselarasan.

Dengan kata lain, semoga saja, mereka terjun ke dunia politik untuk “mempertahankan kursi” yang ditinggalkan suami lebih demi kepentingan umum atau berorientasi pada kepentingan umum; untuk kebaikan bersama.

Membangun kebaikan bersama adalah bagian dari kodrat manusia. Sebab, pada kodratnya manusia itu adalah baik. Kalau ternyata, menyalahi kodrat, maka itu cerita lain.

***

Trias Kuncahyono