Di MK keberatan diajukan, jangan dilakukan melalui unjuk kekuatan di jalan-jalan, sebab TNI dan Polri tidak akan berdiam diri.
Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, Joko Widodo akan memimpin Republik Indonesia ini untuk lima tahun berikutnya, terhitung 20 Oktober 2019 hingga 20 Oktober 2024. Ini dikarenakan lembaga survei kredibel telah merilis hasil hitung cepat sampai 75 persen suara masuk.
Litbang Kompas, Indobarometer, SMRC, Indikator, Charta Politika dan Poltracking menempatkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di posisi pertama dengan perolehan nilai antara 55 hinga 56 persen. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh sisanya atau 44 sampai 45.
Perolehan ini tidak berubah bahkan sampai di atas 75 persen suara masuk.
Karena masih tersisa sekitar 35 persen suara yang belum masuk, angka perolehan Jokowi-Maruf Amin ini diperkirakan tidak akan berubah alias stabil. Namun demikian, yang akan menetapkan sah-tidaknya suara masuk adalah hasil perhitungan manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan secara resmi mengumumkan sekaligus menetapkan hasil Pilpres 2019 dan juga Pemilu Legislatif pada bulan Mei 2019.
Jika pihak yang kalah dalam hal ini pasangan Prabowo-Sandiaga menemukan kejanggalan atau kecurangam, mereka bisa mengajukan pembuktian kecurangan itu ke Mahkamah Konstitusi. Hanya gap yang tipis saja yang berada di kisaran sampling error yang akan diterima. Jika gap atau perolehan suaranya sangat besar, maka pihak yang dirugikan tidak bisa mengajukan keberatan.
Pada pilpres 2014 lalu di mana Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa, Jokowi yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla menang dengan hitungan final 53,15 persen melawan 46,85 persen.
Apabila angka 55 hingga 56 persen ini tidak berubah sampai suara masuk seluruhnya, maka dipastikan ada peningkatan kemenangan Joko Widodo sekitar 1 hingga 2 persen dibanding Pilpres 2014.
Jika masih belum puas atas hasil penghitungan, tempuhlah mekanisme konstitusi yang menyediakan jalan ke MK. Di situlah keberatan diajukan, jangan dilakukan dengan unjuk kekuatan di jalan-jalan seperti people power dan sejenisnya, sebab TNI dan Polri tidak akan berdiam diri.
Jadi, selamat untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf!
Welcome back, Pak Jokowi!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
