Pemerintah Perluas Akses Hunian Layak bagi Pekerja Transportasi

Alokasi tambahan rumah subsidi melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 8.000 unit menjadi bukti konkret bahwa negara tidak tinggal diam dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya para pengemudi dan karyawan Blue Bird Group. Di balik angka tersebut, ada semangat besar untuk mengangkat kesejahteraan kelompok pekerja sektor transportasi yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat perkotaan. 

Kebijakan ini tak hanya menyentuh aspek ekonomi, tapi juga membawa dampak sosial jangka panjang dengan memberi rasa aman dan kepemilikan tempat tinggal yang layak. Sudah saatnya perhatian semacam ini ditularkan ke sektor lain agar pemerataan keadilan sosial semakin terasa. 

Maruarar Sirait selaku Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan terobosan penting dengan meningkatkan kuota rumah subsidi dalam program KPR FLPP, dari sebelumnya 5.000 unit menjadi total 8.000 unit. Penambahan ini didasarkan pada tingginya antusiasme para pengemudi dan karyawan Blue Bird Group yang memang membutuhkan hunian layak dan terjangkau. 

Lokasi rumah subsidi ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, memberikan kesempatan yang lebih merata bagi para pekerja untuk memiliki rumah tanpa harus terjebak dalam lingkaran kontrak yang menguras pendapatan mereka setiap bulan.

Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman Program Rumah Pengemudi dan Karyawan Blue Bird di Jakarta, Maruarar tak hanya hadir secara simbolis, tetapi juga menyerahkan langsung kunci rumah kepada penerima manfaat dan berdialog dengan para pengemudi yang merasa hidupnya berubah karena program ini. 

Ia menekankan bahwa memiliki rumah pribadi jauh lebih baik ketimbang terus menerus mengontrak, yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian jangka panjang. Ia memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana para pengemudi sebelumnya harus menyisihkan Rp 800 ribu hingga Rp 1,2 juta per bulan hanya untuk menyewa tempat tinggal. Dengan skema KPR FLPP, besaran angsuran tetap dan lebih terjangkau, serta memungkinkan mereka memiliki rumah secara legal dalam jangka waktu 15 tahun.

Direktur Utama Blue Bird Group, Adrianto Djokosoetono, turut hadir dalam momen penandatanganan nota kesepahaman bersama Maruarar Sirait, di mana keduanya secara resmi menyetujui penambahan 3.000 unit rumah subsidi, menjadikan jumlah total yang dialokasikan mencapai 8.000 unit. Program ini sejalan dengan target besar pemerintah yakni Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto. 

Adrianto menegaskan bahwa perusahaan telah membuka pendaftaran bagi para pengemudi yang ingin memiliki rumah lewat skema subsidi ini, dan tercatat hampir 3.000 pendaftar sudah menunjukkan minat. Ini menjadi indikator bahwa kebijakan ini diterima dengan baik dan menjawab kebutuhan riil di lapangan. Komisaris Utama Blue Bird Bayu Priawan Djokosoetono turut menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah. Menurutnya, kehadiran langsung Maruarar ke kantor Blue Bird menjadi simbol bahwa negara hadir dalam kehidupan masyarakat pekerja.

Ia menggarisbawahi bahwa tempat tinggal adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, dan melalui kolaborasi ini, Blue Bird siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam menyukseskan program perumahan nasional. Ia pun menilai bahwa penambahan kuota rumah subsidi dari pemerintah akan membuka kesempatan lebih luas bagi karyawan dan pengemudi untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara signifikan.

Namun perhatian Maruarar tidak berhenti di sektor perumahan semata. Sehari setelah acara bersama Blue Bird, ia menandatangani nota kesepahaman dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih Jakarta. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan KPK ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan kementerian yang ia pimpin. 

Salah satu hal krusial dalam kesepakatan itu mencakup permohonan penambahan tenaga sumber daya manusia dari KPK guna mengawal pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan berbagai program di kementerian agar berjalan secara transparan. Maruarar menyampaikan bahwa permintaan tiga personel tambahan tersebut mendapatkan tanggapan positif secara langsung dari jajaran pimpinan KPK. Kerja sama ini mencakup pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan barang rampasan negara dalam konteks pembangunan yang berkeadilan. 

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa memastikan bahwa lembaganya siap memberikan dukungan penuh. Ia menyebut bahwa satu personel sebelumnya sudah ditempatkan di Kementerian PKP, dan dengan tambahan tiga orang lagi, maka pengawasan dan pendampingan bisa dilakukan lebih menyeluruh.

Komitmen ini menandai pendekatan holistik yang coba diterapkan Maruarar dalam tata kelola kementeriannya. Ia tak hanya fokus pada pembangunan fisik berupa rumah subsidi, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi. Dengan begitu, program-program pemerintah bisa berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat luas.

Kebijakan perumahan yang menyasar pekerja seperti pengemudi taksi tidak hanya menyelesaikan masalah tempat tinggal, tapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh secara sosial dan ekonomi. Masyarakat kini perlu merespons dengan mendukung dan mengawasi kebijakan ini agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas dan merata di masa depan.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik