Dibentuknya KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) oleh para tokoh nasional seperti Din Syamsudin bisa mengganjal langkah pemerintah. Terutama dalam usaha menuntaskan pandemi Covid-19 yang tidak saja berdampak pada sektor kesehatan namun juga ekonomi. Keberadaan mereka pun dianggap meresahkan publik karena hanya memperkeruh situasi yang saat ini terkuras menangani wabah penyakit menular.
Keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) membuat masyarakat melotot karena banyak tokoh nasional yang disatukan dalam satu organisasi. Misalnya Din Syamsudin, Rocky Gerung, Said Didu, dll. Tujuannya bukan membuat partai politik, namun mengaku berkumpul untuk menyelamatkan Indonesia dari pemerintahan yang mereka anggap zolim.
Selain itu, KAMI ingin mengawasi pemerintah dan mereka menganggap peran DPR tidak terlalu bisa mengendalikan presiden. Karena hanya sedikit anggota legislasi yang berasal dari partai oposisi. Jadi, versi mereka, Indonesia berjalan ke tujuan yang salah. Padahal presiden sudah bekerja keras untuk mengembalikan finansial Indonesia agar bangkit lagi saat pandemi.
Para tokoh yang bergabung dalam KAMI merupakan mantan pejabat yang cukup punya nama di Indonesia. Pemerintah memang tidak pernah melarang dibentuknya koalisi dan sebagai negara demokrasi, semua warga negara bebas berpendapat. Namun yang dikhawatirkan adalah pengaruh dari para tokoh KAMI yang bisa mengubah jalan pikiran masyarakat.
Jika KAMI terus mengkritik pemerintah dan tidak puas dengan kerja presiden, maka masyarakat bisa ikut membelot dan tidak mau menaati peraturan. Hal ini menyulitkan pemerintah, karena peraturan itu ditujukan untuk keselamatan bersama. Misalnya dengan menaati protokol kesehatan, taat bayar pajak, siaga covid-19 di kampung, dan sebagainya. Dengan demikian, keberadaan KAMI dapat menghambat upaya Pemerintah menangani Covid-19 yang dikhawatirkan malah memperburuk keadaan.
Orang awam akan seenaknya mengambil jenazah pasien corona karena mereka menganggap covid-19 hanya merupakan konspirasi dari pemerintah. Mereka juga malas pakai masker karena merasa dikecewakan presiden. Pengaruh KAMI secara tidak langsung akan ‘mencuci otak’ banyak orang untuk ikut membenci pemerintah dan selalu melanggar aturan.
Ujaran kebencian dari koalisi aksi yang memiliki modus ingin menyelamatkan Indonesia bisa memiliki efek domino seperti ini. Indonesia lebih butuh tindakan langsung, bukan kritikan kepada pemerintah. Alangkah baiknya mereka menghormati masa pandemi dan melakukan donasi. Bukannya memanas-manasi rakyat untuk membenci pejabat, presiden, dan pemerintahannya.
Efek buruk seperti ini yang seharusnya diwaspadai oleh pemerintah. Boleh saja memberi masukan kepada presiden dan pejabat pemerintahan, tapi jangan sampai memprovokasi masyarakat untuk mem-bully-nya. Kelompok oposisi boleh mengkritik asal dengan cara yang santun. Demokrasi bisa berjalan asal tidak ada pihak yang suka melempar fitnah dan hoax.
Roby Nurhadi, pengamat politik dari Unas menyatakan bahwa kemunculan KAMI jangan sampai menambah masalah baru di Indonesia. Tokoh-tokoh di KAMI adalah senior yang berpengalaman. Seharusnya mereka lebih bijak dalam menyikapi problematika di Indonesia. Dalam artian, jangan hanya cari perhatian dan mengolok-olok demi menambah popularitas.
Apalagi pemerintah masih fokus dalam menangani pandemi covid-19. Seharusnya mereka ikut melakukan aksi sosial jika benar-benar ingin menyelamatkan Indonesia. Jangan malah menghalangi langkah pemerintah untuk menertibkan masyarakat dan menegakkan aturan protokol kesehatan. Serta mengacaukan suasana di tengan pandemi dengan membuat isu baru.
Jika KAMI ingin menyelamatkan Indonesia, maka seharusnya mereka ikut membantu juga dalam menangani efek pandemi covid-19. Misalnya dengan membantu permodalan UMKM dan pedagang kecil, mengadakan pasar murah, membantu penelitian vakson corona, dan lain-lain. Bukan hanya menjual omongan dan kritikan tanpa ada solusi nyata.
Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia seharusnya benar-benar menyelamatkan Indonesia dari ancaman krisis dan memberi bantuan kepada mereka yang kena efek badai corona. Jangan malah menghalangi langkah pemerintah untuk mengatasi pandemi dengan memprovokasi, mengeluarkan ujaran kebencian, dan mengkritik tindakan presiden.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews