Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Badan Intelijen Negara (Bakohumas BIN) menggelar Forum Koordinasi dengan Humas Kementeriaan dan Lembaga (K/L) negara lainnya pada Kamis (12/12/2019) di Gedung Soekarno-Hatta, BIN , dengan mengambil tema : Sinergitas Kehumasan Mengantisipasi Dampak Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi Dan Deradikalisasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mengantisipasi kerawanan yang timbul dalam pelaksanan berbagai kebijakan Pemerintah salah satunya penyederhanaan regulasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah perwakilan dari K/L negara diantaranya DPR RI, MPR RI, Bappenas, Puspen TNI, Humas Kepolisian, Bappenas, hingga Kemen Kominfo. Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan internal BIN. Adapun beberapa narasumber yang hadir yaitu, Juru Bicara Kepala BIN. Dr. Wawan Hari Purwanto, Dewan Pengawas LPP RRI, Dra. Dwi Hernuningsih, MA., dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo.Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com.
Dalam periode kedua Pemerintahannya, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin bergegas untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia maju. Hal tersebut diupayakan melalui berbagai program prioritas pembangunan, termasuk kebijakan penyederhanaan regulasi dan birokrasi.
“Sosialisasi dan diseminasi informasi publik terkait berbagai Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi dan Deradikalisasi perlu terus dilakukan guna meraih simpati dan dukungan publik”, demikian sambutan Sekretaris Utama BIN, Zaelani.
Penyederhanaan regulasi dan birokrasi menjadi salah satu target pembenahan Pemerintah. Seperti menjadi rahasia umum, Indonesia memiliki sistem perizinan yang berliku disertai adanya tumpang tindih regulasi. Akibatnya, perizinan investasi seringkali terhambat bahkan mandek di tengah jalan.
Padahal, Pemerintah sedang gencar menggenjot investasi guna menggerakkan roda perekonomian di antara ancaman resesi ekonomi global.
Rencana penerapan penyederhanaan birokrasi tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, meskipun bukan berarti tidak mungkin dilaksanakan. Sejumlah tantangan terbentang mulai dari adanya penolakan berbagai pihak , kurangnya minat investasi hingga potensi terganggunya pelayanan publik.
Minimnya sosialisasi terhadap penyederhanaan regulasi dan kebijakan Pemerintah lainnya juga menjadi celah bagi kelompok-kelompok tertentu mendiskreditkan niat baik dari kebijkan Pemerintah tersebut. Akibatnya, berbagai kebijakan Pemerintah tidak tersosialisasikan secara baik ke publik yang memicu respon apatis dan polemik di tengah masyarakat. Padahal berbagai kebijakan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara guna memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Dalam Forum koordinasi tersebut, perwakilan K/L menyepakati untuk bersama-sama menyukseskan berbagai kebijakan Pemerintah. Dengan adanya kesamaan pandangan terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, berbagai kendala seperti ketidakharmonisan akibat perbedaan persepsi dapat diminimalisasi.
BIN melalui Forum koordinasi Bakohumas juga mendorong kepada seluruh Instansi negara untuk mengawal dan meningkatkan sosialisasi kebijakan Pemerintah secara tepat kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut harus dapat dikemas secara menarik dan sederhana sehingga dapat menjangkau masyarakat luas.
Humas Kementerian dan Lembaga merupakan corong Pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai kebijakan dan pogram kerjanya.
“Sosialisasi melalui pemberdayaan insan Humas Kementerian Lembaga Negara yang tergabung dalam Bakohumas menjadi alternatif utama” sambung Zaelani.
BIN berharap dengan digelarnya forum koordinasi Bakohumas antar K/L negara dapat mengoptimalkan sosialisasi kebijakan Pemerintah sekaligus memberikan literasi secara tepat dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kontribusi semua kalangan untuk suksesnya betbagai kebijakan dan program pemerintah sesuai visi misinya menuju Indonesia Maju.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews