Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan kelompok separatis yang sering melakukan kekejaman kepada warga sipil. Bahkan mereka juga tak segan menyerang aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Kekejaman mereka pun sudah tidak dapat ditolerir, mereka kerap menyerang aparat yang sedang beristirahat lalu kabur begitu saja.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan mengatasi gerakan separatis yang keji di Papua. Pernyataan ini merespons serangan kelompok kriminal bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap pasukan TNI hingga menewaskan dua anggota TNI.
Mahfud mengatakan bahwa peristiwa agresi terhadap anggota TNI pada 17 Desember 2019 tersebut, menunjukan secara gamblang bahwa gerakan separatis harus dihadapi dengan pendekatan keamanan.
Padahal selama ini pemerintah juga melakukan pembangunan di Papua dengan pendekatan keamanan.
Sebelumnya, 2 Prajurit TNI gugur setelah terkena timah panas oleh anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Papua.
Dua Prajurit TNI yang gugur adalah Lettu Inf Erizal Zuhri Sidabutar dan Serda Rizky. Mereka tewas ketika mengemban tugas menjaga keamanan warga di Sugapa yang sedang mempersiapkan perayaan Hari Natal.
Pengamanan tersebut dilakukan karena warga mendapatkan gangguan keamanan berupa intimidasi, kekerasan fisik, hingga penjarahan oleh anggota KKB.
Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Taibur Rahman mengatakan pelaku penembakan dua prajurit TNI diduga pernah melakukan penembakan pada 3 pengemudi ojek pada 25 Oktober 2019 lalu.
Mendapatkan laporan tersebut, Satgas Gakum TNI bersama Polri meningkatkan kegiiatan patroli guna meningkatkan kegiatan Patroli pengamanan di tempat yang diduga menjadi basis kegiatan bagi kepompok separatis.
Pasca kontak tembak Satgas Gakum TNI-Polri terus melakukan pengejaran untuk menangkap kelompok tersebut. Ditengarai mereka melarikan diri ke dalam hutan.
Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh OPM tersebut tentu menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.
Sebelumnya, OPM juga tercatat pernah melakukan aksi kekejian terhadap aparat TNI, serangan tersebut ditujukan kepada satu regu personel TNI dari jarak cukup jauh sekitar 100 meter dengan sistem hit and run.
Serangan tersebut mengakibatkan 2 orang Prajurit TNI menjadi korban, keduanya mengalami luka tembak, atas nama Serda Dedy terserempet proyektil di bagian punggung dan Prada M. Hoirul Zahman Zahri mengalami luka tembak pada betis kiri.
Kedua aparat TNI tersebut lantas dievakuasi ke Timika dan dirawat di RSMM Timika untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Berdasarkan keterangan yang didapat dari tim medis, kedua korban tembak tersebut dalam keadaan stabil dan tidak ada ada yang mengenai organ vital.
Masalah peredaran senjata ilegal yang digunakan oknum tidak bertanggungjawab, tentu menjadi PR tersendiri bagi intelijan Indonesia. Hal ini tentu harus diusut darimana asal usulnya tentara OPM bisa mendapatkan senjata untuk melancarkan penyerangan. Penyelundupan senjata terkesan sangat mudah. Sehingga kelompok separatis seperti OPM, terkesan gampang mendapatkan senjata standar militer di mana – mana.
Atas perbuatannya tersebut, OPM terbukti tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, mereka telah terbukti berani menyerang sesama warga Papua hanya karena tidak sesuai dengan pemikiran OPM terkait pembebasan atau referendum. Kekejaman yang dilakukan oleh OPM juga sudah kelewat batas, sehingga aparat keamanan perlu memberikan tindakan tegas jika OPM kembali berulah.
Aksi penyerangan yang telah dilakukan oleh OPM tersebut tentu menjadi ancaman yang serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.
Pembangunan di Papua menunjukkan kepedulian pemerintah kepada daerah terluar di luar pulau Jawa. Selain membangun infrastruktur, Harga bensi 1 harga dari sabang sampai merauke tentu menjadi prestasi yang tak terelakkan.
Kebijakan pemerintah RI terhadap status Papua ditinjau dari Hukum Internasional sudah final. Sehingga segala bentuk ancaman ataupun penyerangan kepada aparat TNI merupakan hal yang secara terang-terangan melawan negara.
Manuver yang dilakukan OPM sudah semestinya menjadikan pertanda bahwa perlawanan mereka akan mengundang kecaman dari banyak pihak, termasuk dari luar negeri meski mereka dikenal gemar ngemis kepada masyarakat luar negeri dengan dalin penegakkan HAM.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews