Prabowo harus mengambil posisi yang lebih jelas 5 tahun mendatang dengan mengumumkan beroposisi permanen sampai 2024.
Banyak pihak yang ingin mempertemukan Prabowo dengan Jokowi, tapi lebih banyak lagi pihak yang ingin mereka tidak bertemu. Terutama rakyat.
Secara etika politik, bagusnya memang Prabowo tidak perlu menemui Jokowi, bahkan tidak perlu mengakui kemenangan Jokowi.
Melihat fakta-fakta pilpres yang begitu kasat mata, maka nyawa demokrasi kita 5 tahun ke depan ada pada sikap konsistensi beroposisi.
Kalau sampai kekuatan oposisi lemah atau tumpul, maka hilanglah tiang pancang demokrasi ini alias demokrasi akan mati.
Oposisi 5 tahun ke depan harus benar-benar keras terhadap penguasa, mengingat semua arogansi penguasa akan semakin merajalela ke depan dengan dikuasainya 80 persen kursi parlemen dari gabungan partai koalisi pemerintah saat ini.
Oposisi harus lebih keras ke depan, bukan hanya melakukan perang urat saraf di media, tapi 5 tahun mendatang oposisi harus benar benar berani melawan pemerintah jika kita masih ingin kedaulatan rakyat tidak di injak-injak.
Seperti biasa, setelah pelantikan Jokowi nanti sebagai Presiden RI periode kedua, maka akan ada "operasi politik" dari kubu penguasa untuk melemahkan barisan oposisi yang saat ini lemah.
Barisan oposisi saat ini bisa dikatakan cukup rapuh kalau hanya mengandalkan partai politik, hanya 20 persen kursi. Jadi 5 tahun ke depan oposisi paling kuat justru ada di tangan rakyat.
Kalau rakyat terus "berisik" dan sering melakukan pembangkangan nasional, baik di media sosial atau demo di lapangan, hal ini bisa membuat pemerintahan Jokowi tidak akan punya legitimasi kuat.
Prabowo tidak perlu menemui Jokowi, membuka pintu negosiasi, apalagi sampai menghadiri pelantikan Jokowi sebagai Presiden nantinya. Mari kita bangun kultur oposisi yang cerdas dan kuat. Bukan mencla mencle.
Di internal partai oposisi saat ini terutama Gerindra, tentu akan ada pihak pihak yang ingin menyeberang ke kubu 01. Di sinilah kredibilitas Prabowo dipertaruhkan kembali di depan para bawahannya.
Dalam hemat saya, Prabowo harus mengambil posisi yang lebih jelas 5 tahun mendatang:
Pertama, mengumumkan beroposisi permanen sampai 2024.
Kedua, menolak mengakui kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Sekalian menolak menghadiri pelantikan capres versi KPU-MK.
Ketiga, menolak semua tawaran kubu 01 yang kemungkinan akan ditawarkan ke Gerindra terutama.
Sedangkan partai oposisi lain kecil kemungkinan akan ditawarkan hal yang sama, mengingat posisi koalisi 01 sudah sangat kuat tanpa PAN, Demokrat dan PKS.
Keempat, Gerindra-Prabowo harus menolak masuk kabinet Jokowi, posisi Gerindra saat ini istimewa karena bisa menjadi kunci stabilitas politik 5 tahun ke depan. Karena capres cawapres yang kalah adalah capres cawapres dari partai Gerindra, karena Prabowo-Sandi saat ini adalah magnet "keterbelahan" Nasional.
Kelima, Gerindra harus berani membersihkan oknum internal yang mencoba membawa gerbong Gerindra ke Istana. Prabowo harus memastikan bahwa oposisi 5 tahun ke depan sangat solid.
Semua upaya di atas adalah masih senafas dengan arah perjuangan rakyat selama ini, yakni menolak Jokowi sebagai Presiden. Prabowo harus berjalan di atas rel ini atau prabowo akan ditinggal rakyat dan Nasib Gerindra akan roboh 2024.
Semua sikap oposisi 5 tahun ke depan akan menentukan arah kemajuan demokrasi kita, ini hanya soal waktu, kalau oposisi mau bersabar dan mau konsisten di tengah tawaran-tawaran kue kekuasaan oleh Istana.
Maka buah kesabaran Prabowo dkk nanti akan berbuah manis di Pemilu 2024 dst. Jangan pernah mundur, jangan goyah, jangan terkecoh. Lima tahun sangat singkat dibandingkan cita cita besar kita semua untuk kembali merebut kedaulatan rakyat dan negara.
Tengku Zulkifli Usman, Political Analyst.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews