Agar demokrasiberkembang, harus ada pemeriksaan dan keseimbangan antara ketiga senjata ini dan pada saat yang sama mereka harus bekerja sama untuk menegakkan konstitusi.
Tiga Senjata Negara Bangsa Modern
Secara umum dipahami bahwa ekonomi politik di negara mana pun mengaktualisasikan dirinya melalui dinamika tiga organ utama, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebelum kita mulai membahas lengkap tentang interaksi antara komponen-komponen ini, ada baiknya untuk menentukan istilah terlebih dahulu.
Eksekutif di negara bangsa mana pun adalah komponen sistem yang bertanggung jawab untuk mengaktualisasikan keputusan yang diambil untuk keperluan administratif dan politik. Pemerintah adalah eksekutif, yang bertugas mengimplementasikan keputusan yang diambil untuk kepentingan rakyat.
Dalam demokrasi, partai yang berkuasa adalah bagian dari eksekutif. Legislatif adalah lengan sistem yang berkaitan dengan pengesahan undang-undang dan bertindak sebagai wakil rakyat. Di negara demokrasi, legislatif sangat penting karena dipilih oleh rakyat dan karenanya, hak moral dan hukum untuk bertindak atas nama mereka. Organ ketiga dari sistem ini adalah yudikatif, yang bertindak sebagai penengah apakah eksekutif dan legislatif bertindak untuk kepentingan bangsa.
Seperti yang dapat dilihat dari paparan ini, tiga senjata negara bangsa saling melengkapi satu sama lain dan istilah "pemeriksaan dan keseimbangan konstitusional" mengacu pada tugas-tugas dari senjata-senjata ini yang utamanya untuk menegakkan konstitusi.
Dinamika antara Tiga Komponen
Dinamika antara tiga senjata negara adalah yang menentukan perilaku bangsa. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, adalah umum bagi legislatif untuk bertindak sebagai pengecekan terhadap eksekutif dan yudikatif untuk menjadi pengadilan banding terakhir.
Dalam beberapa bulan terakhir, undang-undang Reformasi Perawatan Kesehatan yang telah diratifikasi oleh Kongres dan Senat dipertentangkan secara hukum dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa undang-undang tersebut konstitusional. Demikian pula, dalam negara demokrasi besar lainnya, tiga senjata sistem sering bertindak untuk menjunjung tinggi kepentingan bangsa.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan di beberapa negara sering mengambil sendiri tugas yang harus dilakukan oleh eksekutif dan ini telah dikomentari oleh banyak ahli yang menafsirkan ini sebagai kegagalan eksekutif dan legislatif.
Dengan kata lain, aspek utama di sini adalah bahwa masing-masing komponen ekonomi politik negara bangsa harus melakukan pekerjaan yang ditugaskan dan tidak saling melanggar wilayah masing-masing. Tentu saja, dapat diperdebatkan bahwa dengan tidak adanya badan legislatif atau eksekutif yang melakukan tugasnya, lembaga yudikatif harus turun tangan karena jika tidak akan ada kekacauan di negara yang bersangkutan.
Menjunjung Tinggi Konstitusi Haruslah Tujuan Akhir
Seperti disebutkan sebelumnya, senjata negara bangsa pada akhirnya ditugaskan untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional warga negara dan karenanya, konstitusi adalah yang tertinggi sejauh tindakan mereka terkait. Namun, ada banyak pelanggaran terhadap hak konstitusional di negara-negara di seluruh dunia; demokrasi yang matang memastikan bahwa pada akhirnya tujuan menegakkan konstitusi adalah yang terpenting.
Kesimpulannya adalah agar demokrasi yang sehat dapat berkembang, harus ada pemeriksaan dan keseimbangan antara ketiga senjata ini dan pada saat yang sama mereka harus bekerja bersama untuk menegakkan konstitusi.
***
Solo, Selasa, 28 Meii 2019. 6:25 pm
'salam kritis penuh cinta'
Suko Waspodo
suka idea
antologi puisi suko
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews