Secara politik, dengan adanya lembaga ini, kredibilitas dan akseptabilitas Presiden menjadi lebih kuat. Otoritas Presiden untuk mengontrol sektor ketenagakerjaan menjadi lebih kuat
Banyak kasus hukum ketenagakerjaan yang umumnya merugikan pekerja. Penyelesaian perselisihan di tingkat perusahaan semuanya tidak fair, merugikan pekerja. Kasus-kasus itu juga tidak semuanya bisa diselesaikan melalui pengadilan ketenagakerjaan. Kalaupun para pekerja menempuh jalur hukum, prosesnya sangat panjang, dan membutuhkan biaya yang tentu sangat memberatkan pihak pekerja. Artinya, Pengadilan Hubungan Industrial belum memadai untuk menyelesaikan semua persoalan ketenagakerjaan.
Saya mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo, untuk membentuk lembaga atau komisi yang membuat BLACKLIST perusahaan dan orang-orang yang bertanggung jawab di perusahaan itu. Blacklist dibuat didasarkan pada laporan pekerja yang merasa dirugikan oleh perusahaan atau bekas perusahaan tempatnya bekerja, bisa mengadukan tindakan tidak adil yang dialaminya, berikut bukti-buktinya yang otentik. Blacklist ini semacam Daftar Orang Tercela (DOT) yang pernah dibuat Bank Indonesia. Lembaga atau komisi ini bertanggungjawab langsung pada Presiden.
Blacklist yang dibuat lembaga atau komisi itu terkoneksi ke kantor pajak, BKPM, bank, Bursa Efek Indonesia, lembaga-lembaga pemerintah yang menerbitkan perizinan dan sertifikat, Polri, perusahaan akuntan publik, dan lembaga-lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tender proyek pengadaan barang dan jasa.
Sehingga, ketika perusahaan yang masuk dalam blacklist mengurus perizinan, mengajukan kredit dan menerbitkan surat utang, mengajukan proposal tender, melakukan transaksi keuangan, TIDAK DILAYANI sebelum menyelesaikan perselisihan dengan pekerja atau mantan pekerjanya. Bila perlu, pemerintah mengirim utusan (yang benar-benar jujur dan kompeten), agar penyelesaiannya di luar pengadilan itu bisa cepat dan fair. Penyelesaian ini bisa lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif.
Komisi atau Lembaga ini akan menjadi akselerator sekaligus pemaksa bagi perusahaan untuk menerapkan good corporate governance, mematuhi UU Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya, terutama untuk menjaga fairplay dalam hubungan antara perusahaan dengan para pekerja. Ingat, dalam kontrak kerja posisi antara perusahaan dengan pekerja adalah SETARA. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja, (calon) pekerja membutuhkan pekerjaan.
Secara politik, dengan adanya lembaga ini, kredibilitas dan akseptabilitas Presiden menjadi lebih kuat. Otoritas Presiden untuk mengontrol sektor ketenagakerjaan menjadi lebih kuat, lebih akurat, lebih efektif, tanpa mengintervensi urusan di wilayah yudikatif.
Jika atas satu pertimbangan atau lainnya lembaga pemerintah ini tidak bisa dibentuk, Presiden bisa mengendorse pembentukan lembaga partikelir nirlaba yang dijalankan oleh para aktivis ketenagakerjaan. Pemerintah bisa sebagai pelindung dan donatur tetap. Tugas dan fungsinya sama, membuat blacklist perusahaan dan orang-orang yang bertanggungjawab di perusahaan itu.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews