Kita kita ini yang pernah besar di masa Orde Baru, pahamlah gimana para komplotan Cendana maen penguasaan tanah. Jadi ucapan Jokowi itu ucapan Kaum Sukarnois banget yang secara nggak langsung menggugat kepemilikan lahan tanah atas nama pribadi atas swasta.
Di dalam kunci Pembangunan Semesta yang dikonsep oleh Bung Karno lewat pengesahan Perdana Menteri Djuanda, konsepsi penguasaan lahan tidak boleh diberikan pada swasta/pribadi, tapi penguasaan diberikan pada pengelolaan negara.
Semangat merebut kepemilikan lahan yang dikonsesi oleh para pemodal pemodal besar, itu dimulai pada gugatan Hatta (antara Juni sampai Juli 1945) soal wilayah wilayah Produksi pada rapat BUPPKI atau rapat rapat persiapan kemerdekaan. Hatta sangat keras soal ini, bahwa seluruh wilayah perkebunan harus jatuh ke tangan negara.
Konsepsi Hatta soal wilayah perkebunan kemudian diperluas oleh para politisi politisi Murba dan digol-kan di Parlemen pada awal 1950-an, ketika Bung Karno membubarkan Parlemen dan dibentuklan Parlemen Sementara, pokok pokok soal penguasaan tanah jadi perhatian besar asas pembangunan didasarkan nilai nilai Sosialisme Ala Indonesia.
Bung Karno menolak penguasaan tanah dibawah pengelolaan non negara dan memerintahkan serikat serikat kerja menguasai lahan, Negara harus kuat dulu secara kapital, maka terjadilah apa yang disebut "perebutan konsesi terhadap area wilayah Perusahaan Minyak Asing" di mana Chaerul Saleh mendorong Bung Karno membatalkan konsesi pada asing, dan sepenuhnya wilayah wilayah produksi jatuh pada negara.
Chaerul Saleh adalah salah satu menteri yang dipenjara pada era peralihan kekuasaan. Karena konsepsi Chaerul Saleh dinilai berbahaya bagi kepentingan modal asing.
Di tahun 1960 oleh Bung Karno disusunlah apa yang disebut "Pembangunan Semesta Berencana" yang salah satu kerja utamanya adalah Pembangunan Infrastruktur untuk memperkuat konektivitas Nusantara dan Kedua Penguasaan Wilayah Wilayah Produksi yang jatuh ke tangan negara. Bung Karno ingin negara ini kuat secara kapital, kalau bahasa Bung Karno: "Negara Kaya, Rakyat Makmur". Inilah konsepsi Sosialisme Ala' Indonesia.
Masa Suharto berubah total, konsesi konsesi hutan diberikan pada komplotan Cendana, bahkan dana reboisasi ditilep juga, para penguasa lahan di masa Suharto adalah "orang yang mengerti arah Jalan Cendana" bukan mereka yang membangun lewat kultur korporat yang fair.
Ucapan Jokowi ini amat menohok soal penguasaan tanah, dimana soal ini juga yang dulu menjatuhkan Bung Karno dan menaikkan rezim otoriter berbasis bayonet.
Anton DH Nugrahanto.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
