Apakah ketapel karet gelang Tiongkok ini bagian dari perang dagang? Yang terus digencarkan Amerika? Yang Trump yakin sangat mudah untuk bisa memenangkannya?
Tit-for-tat juga. Akhirnya. Perusahaan dibalas dengan perusahaan. Blacklist dibalas blacklist. Jumat lalu adalah 'hari keramat' di Tiongkok. Hari itu pemerintah mengumumkan: akan mem-blacklist perusahaan asing yang tidak bisa diandalkan.
Kreteria 'tidak bisa diandalkan' itu langsung menarik perhatian. Juru tafsir langsung tahu arahnya: Tiongkok akan menindak perusahaan Amerika. Sebagai balasan karena Amerika mem-blacklist perusahaan swasta Tiongkok: Huawei.
Blacklist untuk Huawei itu sangat luas: pemerintah dilarang membeli barang Huawei. Swasta dilarang kerjasama dengan Huawei. Sekutu Amerika pun dilarang membeli peralatan Huawei.
Kriteria 'tidak bisa diandalkan' itu tentu ibarat karet gelang: bisa molor. Tepatnya, bisa diolor. Ke mana-mana. Bisa juga hanya dimengkeretkan sebatas pergelangan tangan.
Di Tiongkok yang mengumumkan kebijakan 'karet gelang' itu hanya pejabat setingkat juru bicara kementerian perdagangan.
Baca Juga: Dilarang Gunakan Android, Bagaimana Nasib Ponsel Huawei Anda?
Artinya: tingkat menteri pun tidak perlu tampil. Apalagi tingkat presiden. Biarlah di Amerika. Yang presiden sendiri, Donald Trump sendiri, yang mengumumkan hukuman pada Huawei.
Bisa seberapa molorkah karet gelang itu? Bisa molor menjangkau mana saja?
Gao Feng, juru bicara yang masih muda itu akhirnya agak merinci: yakni perusahaan asing yang tidak menghormati kontrak, pemasok yang tidak mau lagi memasok dengan pertimbangan non-komersial, yang melanggar peraturan dan yang mengganggu kepentingan perusahaan dalam negeri Tiongkok.
Huh!
Penjelasan terakhir itu pun ternyata lebih karet lagi. Masih bisa diolor ke mana pun. Bahkan suka-suka yang mengolor.
Tentu perusahaan Amerika di Tiongkok kini panas-dingin. Mereka lagi tebak-tebakan: siapa yang akan kejepret karet duluan. "Dalam waktu dekat," ujar Gao Feng. Tentang kapan blacklist itu akan diberlakukan.
Huawei sendiri sebenarnya tidak minta bantuan pemerintah. Huawei masih terus berjuang. Dengan kekuatannya sendiri. Dengan caranya sendiri. Usaha terakhirnya diumumkan pekan lalu: akan menggugat pemerintah Amerika. Di pengadilan Amerika.
Huawei sangat percaya pada sistem hukum Amerika. Sangat independen.
Apakah ketapel karet gelang Tiongkok ini bagian dari perang dagang? Yang terus digencarkan Amerika? Yang Trump yakin sangat mudah untuk bisa memenangkannya?
Baca Juga: Pendiri Huawei Ini "Ngledek" Donald Trump
Pertanyaan itu sudah bisa Anda jawab sendiri: pasti ada hubungannya.
Apalagi, lihatlah.
Koran resmi partai komunis Tiongkok, Harian Rakyat, sudah menulis. Hanya beberapa jam setelah pengumuman karet gelang itu.
"Tiongkok tidak ingin perang. Tidak mau memulai perang. Tapi Tiongkok tidak takut berkelahi. Dan akan berkelahi kalau didorong untuk berkelahi," tulis Harian Rakyat Jumat lalu.
Seru kan?
Saking serunya sampai saya langsung menulis artikel ini. Agar sudah bisa terbit di DI's Way edisi hari Minggu. Gak disangka Ibu Ani Yudhoyono meninggal. Saya pun menulis lagi. Yang naskahnya sudah Anda baca itu.
Presiden Trump-lah yang dianggap menantang berkelahi.
Di Tiongkok koranlah yang disuruh menjawab: tantangan itu akan dilayani dengan berkelahi.
Tulisan di koran itu sampai dibacakan di depan kamera TV. Disiarkan ke seluruh negeri. Disambut dengan semangat tinggi oleh pemirsanya.
Bahkan si pembaca tulisan itu, si anchor, masih menambahkan dengan kalimatnya sendiri. Yang tidak kalah pedas. Katanya: "Kalau Amerika ingin mengajak negosiasi pintu kami selalu terbuka. Tapi kalau Amerika mengajak berkelahi kami akan berkelahi. Sampai titik darah penghabisan".
Begitu mantap sikap itu.
Saking mantapnya sampai-sampai tulisan yang sudah saya siapkan untuk DI's Way hari ini harus ditunda besok. Padahal topiknya menarik. Tentang PLTU Riau-1.
Dahlan Iskan
***
Keterangan: Judul asli tulisan di Disway.id ini adalah Karet Gelang.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews