Soal Taliban, Presiden Jokowi Diminta Hati-hati

Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban bukan tempat yang serta-merta menghargai kemanusiaan, cenderung melanggar hak azasi kaum perempuan dan orang yang berbeda paham dengan Taliban dan IS-K.

Senin, 23 Agustus 2021 | 19:18 WIB
0
116
Soal Taliban, Presiden Jokowi Diminta Hati-hati
Taliban (Foto: DW.com)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak terpengaruh maneuver Hidayat Nur Wahid, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Jusuf Kalla yang mendorong Indonesia mengakui Taliban. Hanya orang-orang keblinger yang tidak menunggu perkembangan terkait dengan berkuasanya Taliban di Afghanistan.

Justru Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyuarakan peringatan akan adanya penggalangan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu Afghanistan untuk kepentingan meningkatkan suhu politik di Indonesia.

Ada hal yang menarik. Aneh. Ngawur. Kita bisa baca. Meskipun berbeda akidah madzhab antara PKS, Hidayat Nur Wahid, dan Jusuf Kalla, namun mereka mendukung Taliban, yang bermadzhab Hanafi.

Mereka bersorak kegirangan menyambut kemenangan Taliban. Bahkan serta-merta mereka menjadi bagian yang mendukung Taliban. Karena mereka suka menunggangi isu apapun, untuk tujuan politik mereka. Yang penting berseberangan dengan Pemerintahan Jokowi.

Politik PKS, HNW dan JK adalah politik oportunis. Fakta bahwa Taliban berakidah madzhab Hanafi, yang dikafirkan oleh kalangan teroris, kaum radikal, intoleran di Indonesia mereka abaikan. Mereka menyambut euphoria di permukaan untuk menyesatkan publik.

Mereka memanfaatkan sentimen kemenangan Taliban seolah sebagai kemenangan perang agama: antara yang hak dan batil. Jihad. Mereka menggiring kemenangan Taliban sebagai bagian perjuangan Islam di dunia. Penyesatan kepada publik.

Yang senyatanya terjadi di Afghanistan adalah perebutan kekuasaan yang disebabkan oleh intervensi asing. Kekuasaan silih berganti di bawah Rusia (Uni Soviet) pada 1979-1989, Amerika Serikat (1996-2001), Amerika (2001-2021), kini kembali dalam pengaruh Rusia dan China. Sama sekali bukan urusan agama.

Justru yang terjadi saat ini di bagian Provinsi Nangarhar dan Kabul menjadi markas Islamic State of Khorasan (IS-K) yang beroperasi di Asia Tengah, Pakistan, Iran, India, dan Afghanistan. IS-K membunuh 819 warga sipil di 15 provinsi dengan tingkat kekerasan tertinggi di Kabul dan Nangarhar. Di Pakistan selama ini membunuh 338 orang.

Ideologi IS-K sama dengan ISIS, yakni akan membunuh orang kafir yang memasuki wilayah Khorasan, dan kepentingan Barat. Ideologi mereka nyaris sama dengan Taliban yang konservatif. Mereka sama-sama melarang perempuan Afghanistan belajar dan bersekolah.

Mereka mengharamkan modernisasi dan buta huruf di kalangan militant sangat umum.
Ini menyebabkan kekerasan di lapangan karena doktrin jihad keblinger dengan janji bualan 72 bidadari masih menjadi jualan untuk pelaku pemboman. Mirip yang dilakukan oleh ISIS, kaum radikal, dan teroris Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia.

Artinya, Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban bukan tempat yang serta-merta menghargai kemanusiaan, cenderung melanggar hak azasi kaum perempuan dan orang yang berbeda paham dengan Taliban dan IS-K.

Untuk itu Jokowi dan Menlu Retno Marsudi sudah betul. Indonesia tidak perlu terburu-buru mengikuti keinginan JK, HNW, PKS, dan kadrun yang menginginkan Indonesia mendukung Taliban. Orang-orang keblinger dan oportunis tak layak diikuti kemauannya.

Ninoy Karundeng

***