Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita harus sepakat bahwa paham khilafah yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pendiri bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetapi dalan satu kesatuan.
Dengan demikian sudah jelas bahwa Ide berdirinya khilafah tertolak di Indonesia.
Khilafah adalah sistem pemerintahan yang wilayah kekuasaannya tidak terbatas pada satu negara, melainkan banyak negara di dunia, yang berada di bawah satu kepemimpinan dengan dasar hukumnya adalah syariat Islam.
Sebelumnya kita diramaikan dengan film jejak khilafah di Nusantara, film tersebut mengetengahkan khilafah dan mengaitkannya dengan Turki Utsmani. Sementara itu, di Turki diskursus khilafah sebagai propaganda merupakan narasi minor.
Apalagi partai keadilan dan pembangunan yang dipimpin oleh Erdogan telah menolak Turki untuk kembali membangkitkan khilafah Islamiyah. Dalam cuitannya, Erdogan menyatakan bahwa Turki merupakan negara yang akan tetap menjunjung demokrasi dan sekularisme berdasarkan konstitusi. Dirinya juga memperjelas bahwa konversi Hagia Sophia menjadi masjid tidak ada kaitannya dengan kebangkitan khilafah Islamiyah.
Sementara itu Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengatakan, menyeragamkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan pendirian bangsa adalah membatalkan dan membubarkan Indonesia. Putri mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid tersebut mengatakan bahwa ayahnya selalu mengatakan bahwa alasan adanya Indonesia adalah karena adanya keberagaman, karena jika tidak ada keberagaman, Indonesia tidak perlu ada.
Sudah semestinya bangsa Indonesia beruntung memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebab, Pancasila telah menyatukan beragam latar belakang. Perbedaan yang dimmiliki setiap suku yang tersebar di nusantara bersatu dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu sudah semestinya rasa persatuan ini dijaga sampai sekarang.
Khatib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyebut organisasi yang mencita – citakan khilafah, seperti Hizbut Tahrir, tak berbeda dengan gerakan komunis internasional yang menghendaki rezim tunggal di dunia. Menurutnya, gerakan yang bercita – cita tentang khilafah itu tergolong gagasan baru yang sedang dipaksakan pada dunia Islam.
Pada kesempatan berbeda, KH Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden, menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara, terbentuk atas dasar mitsaq atau kesepakatan. Masing – masing pihak, baik umat Islam maupun pihak yang lain, bersepakat untuk menjadikan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 sebagai pondasi negara.
Sebelumnya, Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur bersikukuh Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang mengusungg ideologi khilafah maupun segala aktivitasnya terlarang di Indonesia.
Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid selaku Direktur Pencegahan BNPT mengatakan, sebagai umat beragama di Indonesia, kita semua wajib menaatai perjanjian dalam berbangsa dan bernegara dalam bentuk konsesus nasional yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45 atau PBNU.
Dirinya menyebutkan, dalam indeks potensi radikalisme di Indonesia, masih ada sekitar 12,2 persen yang masuk dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala) yang terpapar radikalisme. Indikatornya mreka ini anti pancasila dan pro khilafah.
Untuk itu, Ahmad mengatakan, apabila ada orang atau kelompok yang menggelorakan khilafah dan daulah, itu haram hukumnya di Indonesia karena itu sama saja melanggar konsensus nasional. Apalagi tokoh-tokoh yang membuat perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan itu sudah wafat semuanya.
Mantan Kabag ops Densus 88 ini mengajak untuk dapat memaknai tauhid secara benar. Hal ini menjadi penting agar umat beragama tidak mudah terpecah belah oleh politik adu domba kelompok radikal dan pengusung khilafah. Ia yakin bila umat beragama memahami tauhid, maka bangsa Indonesia akan imud dari paham radikal
Indonesia terlahir dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, sehingga perbedaan itu justru harus dijadikan kekuatan dalam persatuan. Karena itu, bangsa Indonesia yang beragama itu wajib mencintai tanah air dan bangsanya.
Kita perlu menyadari, bahwa hidup di Indonesia artinya adalah hidup dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. Karena kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan oleh satu golongan saja melainkan diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia yang berbeda suku dan agama.
Khilafah tidak hanya ditolak, tetapi konsepnya memang sudah tertolak dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang hingga saat ini kita kita jaga.
Muhamad Yasin, menulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews