Staf khusus milenial Jokowi yang digadang menjadi garda anti KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) justru belum seumur jagung langsung terindikasi memraktikkan KKN.
Bau tak sedap menyengat Istana. Tak tanggung-tanggung yang bermain kasat mata adalah Staf Khusus Presiden. Iya memang meminta maaf. Namun permintaan maaf itu tidak menutup kemungkinan ada delik indikasi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki agar preseden buruk tidak merusak nama Presiden Jokowi.
Ombudsmen pun berteriak ini adalah pelanggaran berat. Pasalnya Sekretariat Kabinet RI adalah bagian dari lembaga negara yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi seperti Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra.
Memang kadang konyol sih. Staf khusus milenial Jokowi yang digadang menjadi garda anti KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) justru belum seumur jagung langsung terindikasi memraktikkan KKN. Melebihi kegilaan para orang zaman djadoel eyang saya Presiden Soeharto.
Dengan pongahnya Andi Taufan Garuda Putra menyurati para camat untuk menggunakan perusahaan milik dia, PT Amartha. Bangga bener memakai Kop Surat Sekretariat Kabinet Negara, Istana Presiden Republik Indonesia, untuk menjual produk aplikasi miliknya – perusahaan yang didirikan oleh Andi.
Jelas seluruh netizen yang waras kaget. Baru kali ini Istana Negara memiliki staf yang melakukan upaya dan bau busuk KKN secara serampangan. Praktik yang sangat tidak terpuji. Kong kalikong antara Andi dan Kementerian Desa harus diusut tuntas.
Praktik yang dilakukan oleh Andi Taufan Garuda Putra harus menjadikan Jokowi tidak serta merta memercayai anak-anak muda yang dipikir tidak punya niatan korup. Praktik KKN yang dilakukan oleh Andi Taufan tentu menyakiti para relawan, netizen, pendukung Presiden Jokowi.
Saya kali ini setuju dengan Rizal Ramli. Tindakan Taufan adalah untuk mencari keuntungan pribadi di tengah wabah Corona. Kegilaan indikasi KKN kuat yang merusak nama baik Presiden Jokowi. Saya juga setuju dengan Nadirsyah Hosen, salah besar menunjuk perusahaan sendiri. Apalagi kalau bukan menyalahgunakan posisi dan jabatan. Edan memang.
Andi Taufan Garuda Putra memang sudah meminta maaf. Saya yakin Presiden Jokowi pasti akan bertindak bijaksana. Antara lain pilihannya pecat Andi Taufan atau Taufan mundur saja. Kedua, batalkan perjanjian kerja karena KKN antara PT Amarta dengan Kementerian Desa, agar bau KKN tidak menjadi gorengan musuh politik Jokowi di tengah penanganan wabah Corona.
KPK sendiri pernah menyatakan akan menghukum mati para pencoleng dan koruptor yang memanfaatkan jabatan dan posisi dari dana penanganan Covid-19. Nah, ini Andi Taufan dengan entengnya menggunakan Kop Surat Sekretariat Kabinet Negara RI untuk kepentingan perusahaan pribadinya. Edan bener menantang KPK.
Ninoy N. Karundeng, penulis.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
