Jakarta – Pemerintah Provinsi Aceh mengapresiasi dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat yang dinilai menjadi faktor kunci dalam percepatan pemulihan infrastruktur dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah kabupaten/kota.
Dukungan tersebut memperkuat langkah Pemprov Aceh dalam memastikan penanganan pascabencana berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta Hunian Tetap (Huntap) sebagai bagian dari pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat terdampak bencana.
Pimpinan Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat dalam menangani dampak bencana. Andre menuturkan bahwa Presiden langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait guna membahas langkah-langkah konkret penanganan pascabencana.
“Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus memantau secara langsung progres penanganan yang telah dan sedang berjalan,” kata Andre saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke lokasi terdampak banjir.
Ia menegaskan Pemerintah Pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp13,52 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai wujud keseriusan negara dalam membantu daerah terdampak.
“Insya Allah, sebesar Rp13,52 triliun telah disiapkan Pemerintah Pusat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat banjir bandang,” bebernya.
Andre juga menjelaskan, pemerintah merencanakan pembangunan sebanyak 100 unit Huntara sebagai solusi sementara bagi para pengungsi sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi hunian permanen. Menurutnya, seluruh rangkaian kunjungan Presiden mencerminkan kepemimpinan yang responsif, konkret, dan berpihak kepada rakyat.
“Presiden tidak hanya datang melihat, tetapi memastikan langsung progres penanganan di lapangan, mulai dari pengungsian, Huntara, jembatan darurat, hingga jalan nasional,” jelas Andre.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sejak awal terjadinya bencana, seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat bergerak bersama membantu warga terdampak. Penanganan pascabencana dilakukan secara gotong royong melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta elemen masyarakat dan nonpemerintah.
“Sejak awal, baik daerah maupun pusat dan semua elemen masyarakat, TNI dengan Polri, semua bergerak untuk bekerja membantu dan menyelesaikan masalah ini,” ujar Mendagri.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang memberikan dukungan untuk pemulihan Aceh yang terdampak bencana, termasuk hunian sementara. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah dalam bertanggung jawab menangani bencara banjir yang terjadi.
“Seluruh anggaran pembangunan Huntara ditanggung oleh Pemerintah Pusat, dan kami berharap hal yang sama juga berlaku untuk pembangunan Huntap. Ini sangat penting untuk menjamin kehidupan yang layak, memenuhi standar kesehatan, serta melindungi hak dasar masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan,” tuturnya.
Penanganan rumah rusak berat atau hilang dilakukan melalui tahapan penyediaan permukiman sementara, Huntara, hingga Huntap. Pemerintah terus mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor agar dukungan anggaran dan partisipasi masyarakat dapat berjalan optimal.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
