Pemerintah Sediakan Huntara Kampung Nelayan Lengkap dengan Fasilitas Dasar untuk Para Korban Banjir

Oleh : Anton Kusbianto 

Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi dan memulihkan kehidupan masyarakat pesisir yang terdampak bencana banjir melalui penyediaan Hunian Sementara (Huntara) Kampung Nelayan yang dilengkapi dengan fasilitas dasar. Kebijakan ini menjadi langkah cepat untuk memastikan para korban banjir, khususnya nelayan dan keluarganya, tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap. Kehadiran huntara ini diharapkan mampu mengurangi beban psikologis dan sosial warga yang selama ini harus bertahan di pengungsian darurat dengan kondisi terbatas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Lutfi AR menjelaskan sebanyak 532 kepala keluarga (KK) korban bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, akan ditempatkan di huntara yang tersebar di enam kecamatan. Penempatan tersebut ditargetkan mulai dilakukan dalam dua pekan ke depan. Ratusan warga yang saat ini masih menghuni sejumlah lokasi pengungsian akan dipindahkan ke huntara yang disiapkan khusus bagi korban bencana yang kehilangan tempat tinggal, mengalami kerusakan rumah berat, atau tidak lagi memiliki anggota keluarga akibat bencana.

Huntara Kampung Nelayan dirancang tidak sekadar sebagai tempat berlindung, tetapi sebagai ruang hidup yang mendukung aktivitas keseharian warga. Pemerintah memastikan setiap unit huntara memiliki akses air bersih, sanitasi yang memadai, listrik, serta fasilitas umum seperti tempat ibadah, ruang berkumpul warga, dan area bermain anak. Dengan pendekatan ini, huntara tidak hanya berfungsi sebagai solusi darurat, tetapi juga menjaga martabat dan kualitas hidup masyarakat terdampak banjir, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agam, Rinaldi menjelaskan selain fasilitas dasar, pemerintah juga memperhatikan aspek kesehatan dan kebersihan lingkungan di kawasan huntara. Pos kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan medis dasar, sementara sistem pengelolaan sampah dan drainase dibangun agar lingkungan tetap bersih dan tidak menimbulkan masalah kesehatan baru. Langkah ini penting mengingat pascabencana banjir sering kali muncul risiko penyakit menular. Dengan lingkungan huntara yang tertata, warga dapat menjalani masa pemulihan dengan rasa aman dan nyaman.

Keberadaan Huntara Kampung Nelayan juga dirancang agar tetap dekat dengan sumber mata pencaharian warga. Bagi nelayan, jarak dengan laut dan tempat sandar perahu menjadi faktor penting agar mereka tetap bisa melaut dan memperoleh penghasilan. Pemerintah memahami bahwa pemulihan ekonomi masyarakat tidak bisa menunggu hunian tetap selesai dibangun. Oleh karena itu, lokasi huntara dipilih secara strategis agar nelayan tetap produktif dan roda ekonomi lokal dapat terus berputar.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan pembangunan huntara melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah setempat. Sinergi ini mencerminkan pendekatan terpadu dalam penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan sosial-ekonomi. Pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pendataan warga terdampak agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Partisipasi masyarakat turut menjadi bagian penting dalam pengelolaan huntara. Warga diajak berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan huntara melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki, tetapi juga membangun solidaritas sosial di antara warga yang sama-sama terdampak bencana. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, huntara diharapkan menjadi ruang pemulihan yang hidup dan berkelanjutan.

Penyediaan Huntara Kampung Nelayan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Banjir rob, cuaca ekstrem, dan kenaikan muka air laut menjadi tantangan nyata bagi kampung nelayan di berbagai daerah. Melalui penyediaan huntara yang layak dan terencana, pemerintah berupaya meminimalkan dampak sosial dan ekonomi dari bencana serupa di masa depan.

Ke depan, pemerintah menegaskan bahwa huntara hanyalah solusi sementara sebelum pembangunan hunian tetap yang lebih aman dan tahan bencana. Namun demikian, kehadiran Huntara Kampung Nelayan dengan fasilitas dasar yang lengkap telah memberikan harapan baru bagi para korban banjir untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan mereka. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga dalam proses pemulihan, dengan mengedepankan kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir.

Secara keseluruhan, penyediaan Huntara Kampung Nelayan yang dilengkapi fasilitas dasar merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin perlindungan dan pemulihan kehidupan masyarakat pesisir pascabencana banjir. Kebijakan ini tidak hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal sementara, tetapi juga menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi, kesehatan, dan kehidupan sosial warga terdampak. Dengan pendekatan terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi masyarakat, huntara menjadi fondasi penting bagi proses pemulihan yang lebih adil dan manusiawi, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun ketahanan masyarakat nelayan menghadapi risiko bencana di masa depan.

)* Penulis adalah seorang Pengamat Sosial