JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaku UMKM di Indonesia dengan berbagai kebijakan proaktif yang mendorong pertumbuhan sektor tersebut.
Langkah-langkah konkret, seperti pemisahan Kementerian Koperasi dan UMKM menjadi dua lembaga terpisah, serta program penghapusan utang bagi 6 juta pelaku UMKM, petani, dan nelayan, mencerminkan perhatian mendalam Presiden RI kedelapan terhadap perekonomian rakyat kecil.
Menteri UMKM 2024-2029, Maman Abdurrahman, menyebutkan bahwa pemisahan kementerian bertujuan agar Kementerian UKM dapat lebih fokus pada pengelolaan UMKM, memungkinkan lebih banyak usaha mikro naik kelas.
Menurut Maman, sekitar 97% dari 64 juta UMKM di Indonesia berada pada skala mikro.
Untuk itu, dirinya bersama Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga agar pelaku UMKM mendapatkan dukungan penuh dalam meningkatkan kapasitas usahanya.
“Kami, pemerintah di era Bapak Prabowo Subianto, tidak akan pernah meninggalkan Bapak/Ibu pelaku UMKM yang telah berjasa menjaga ekonomi Indonesia,” ungkap Maman.
Mandat besar dari Presiden Prabowo tersebut juga meliputi target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, di mana sektor UMKM akan menjadi motor penggerak utama.
Untuk mencapai target tersebut, beberapa program prioritas telah disiapkan, antara lain memberikan kepastian permodalan, dukungan teknologi, serta mempermudah proses perizinan bagi UMKM di seluruh Indonesia.
Langkah signifikan lain dari pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 ini adalah kebijakan penghapusan utang UMKM.
Hashim Djojohadikusumo, yang juga turut dalam diskusi ekonomi bersama Kadin Indonesia, menuturkan bahwa kebijakan ini sangat dinantikan oleh pelaku usaha kecil yang kerap kali terpaksa beralih ke rentenir dan pinjaman daring akibat kesulitan mengakses kredit bank.
“Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama, termasuk yang berasal dari krisis 1998 dan 2008. Mereka tidak bisa pinjam uang dari bank,” ujar Hashim.
Direktur Utama BRI, Sunarso, menyambut baik kebijakan penghapusan utang tersebut yang menurutnya sudah dinantikan oleh Himbara, termasuk Bank BRI.
Sunarso menjelaskan bahwa bank BUMN selama ini tidak berani melakukan hapus tagih karena adanya aturan yang berpotensi mengategorikan itu sebagai kerugian negara.
“Kebijakan hapus tagih, terutama untuk UMKM, memang ditunggu oleh Himbara,” ucap Sunarso.
Dengan langkah-langkah konkret ini, Presiden Prabowo menunjukkan tekadnya untuk terus membersamai dan memperkuat posisi pelaku UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. []
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
