Aksi brutal Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua tidak dapat dibiarkan karena mereka tega melukai warga sipil. Akibatnya, masyarakat menjadi ketakutan dan berbagai program pembangunan menjadi terhambat.
Apa yang Anda ketahui tentang Papua? Saat ini Bumi Cendrawasih tak hanya identik dengan Gunung Jayawijaya, tetapi juga terkenal dengan tujuan wisatanya seperti Raja Ampat dan perbatasan dengan Papua Nugini. Banyak turis lokal dan asing yang suka traveling ke sana karena eksotisme alamnya dan sudah ada infrastruktur pendukung seperti jalan yang lebar dan mulus.
Untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi di Papua, pemerintah memang membangun berbagai infrastruktur seperti jalan Trans Papua, Bandara internasional Sentani dan jembatan Youtefa. Apalagi jelang PON XX yang diselenggarakan di Papua dan Papua barat, pembangunan makin digenjot agar siap menyambut kontingen dari seluruh provinsi di Indonesia. Sayangnya ada yang mengganggu yakni KST.
Ketua Komnas HAM Andi Taufan menyatakan bahwa KST yang sering melakukan penyerangan mengganggu pembangunan Papua. Oleh sebab itu, tindakan KST yang sering melancarkan serangan telah merugikan semua pihak di Bumi Cendrawasih, dan Komnas HAM selalu mengatakan untuk menghentikan kekerasan, karena merugikan dan menghalangi pembangunan di Papua.
Pembangunan di wilayah Bumi Cendrawasih memang diganggu oleh ulah KST, terbukti mereka beberapa kali melakukan penyerangan di proyek jalan trans Papua, sehingga harus dijaga ketat oleh aparat. Tujuannya agar pembangunan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
Selain itu, KST juga melakukan penyerangan di Kampung Bingki, Yahukimo. Sejumlah pekerja bangunan ditembak, setelah sebelumnya sebuah truk dihadang. Padahal truk itu berisi material yang akan digunakan untuk membangun jembatan, untuk membuka jalan antara Bingki dengan daerah sekitarnya, sehingga tidak terisolir lagi.
Kapen Kogabwilhan III Kolonel IGN Cz Suriastawa menyatakan bahwa ulah KST yang menghadang truk merupakan upaya untuk menghambat pembangunan di Papua, karena mereka tidak menyukainya. KST tidak ingin Papua maju dan menjadikan warga sipil sebagai korban aksi terornya. Sehingga ketika ada tindakan tegas terukur dari aparat ke anggota KST, sudah sangat tepat.
Mengapa KST harus diberi ketegasan? Penyebabnya karena selama ini, cara untuk mengatasi mereka via diplomasi gagal total. KST masih ingin melepaskan diri dari Indonesia, padahal kenyataannya Papua tidak pernah dijajah. Mereka sendiri yang tidak setuju dengan hasil pepera dan menganggap bahwa sedang dijajah.
Oleh karena itu KST memang harus ditumpas, agar tidak mengganggu berbagai proyek pembangunan di Papua.
Pertama, pembangunan akan terhambat karena ketika ada penyerangan, semua pekerja melarikan diri dan akhirnya jadwal selesainya proyek jadi berantakan. Jika ini yang terjadi maka yang rugi adalah warga sipil karena mereka tidak bisa melewati jalan itu tepat waktu.
Kedua, ketika ada penyerangan KST maka membahayakan keselamatan pekerja bangunan dan warga sipil. Mereka harus dijaga oleh aparat agar KST takut dan tidak berani mengganggu proses pembangunan infrastruktur di Bumi Cendrawasih. Padahal yang jadi pekerja proyek adalah orang asli Papua, sehingga sangat aneh ketika KST malah ingin menyerang saudaranya sendiri.
KST wajib diberantas agar tidak mengganggu pembangunan infrastruktur di Papua. Oleh karena itu, tindakan tegas terukur diperbolehkan agar mereka kapok menyerang pekerja proyek. Jika tidak ada KST maka proyek-proyek itu akan berjalan tepat waktu dan hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh warga di Bumi Cendrawasih. (Rebecca Marian)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews