Ibu kota RI akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ini sangat disetujui oleh masyarakat karena merupakan upaya Pemerintah untuk memajukan bangsa.
Saat Indonesia masih dipimpin oleh Bung Karno, sempat ada wacana ibu kota Indonesia dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan. Alasan beliau adalah ibu kota perlu ada di tengah-tengah negara, sehingga ada keadilan bagi rakyatnya. Sayangnya ketika belum terwujud, orde lama keburu berganti dengan orde baru, dan wacana hanya tinggal wacana.
Di era pemerintahan Presiden Jokowi, muncul lagi rencana pemindahan ibu kota. Namun bukan ke Palangkaraya melainkan ke Penajam Paser utara dan Kutai Kartanegara. Masyarakat auto heboh karena baru kali ini Indonesia akan memindahkan ibu kotanya, sehingga mereka turut penasaran, seperti apa nanti prosesnya dan apa saja manfaatnya?
Juri Adiantoro, Deputi IV Kantor Staf Presiden menyatakan bahwa pembangunan di Kalimantan akan lebih diperhatikan oleh para pemangku kepentingan. Selama ini, modernisasi seakan-akan hanya berpusat di Jawa, sedangkan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan daerah-daerah lain belum sepesat itu pembangunan infrastrukturnya.
Jika ibu kota dipindah ke Kalimantan maka otomatis akan ada banyak proyek baru untuk membangun kantor kepresidenan, kementrian, dan kantor-kantor administrasi negara lainnya. Selain itu infrastruktur akan digarap dengan sangat serius, seperti pembangunan jalan beraspal, jalan tol, jembatan yang representatif, dll.
Efek dari pembangunan ini jelas menguntungkan masyarakat, karena mereka tidak hanya memiliki jalan setapak atau bahkan jalan makadam. Jika sudah ada jalan yang bagus (tidak berlubang-lubang dan tidak bergelombang), maka akan mempermudah mobilitas warga.
Akibatnya, bisnis akan lebih menguntungkan, karena transportasi dan distribusi barang lebih cepat. Selain itu, jika ada jalanan yang bagus maka anak-anak sekolah juga bisa melewatinya.
Mereka tak harus berjalan kaki atau membonceng sepeda motor sang ayah dengan takut-takut, karena jalannya mulus dan mempercepat waktu sampai ke sekolah. Dengan begitu, mereka akan semangat untuk belajar, dan Indonesia akan makin maju karena calon pemimpin masa depannya brilian.
Mengapa di Penajam paser utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dipilih jadi lokasi ibu kota baru? Penyebabnya karena di sana adalah penyumbang terbesar devisa negara. Sehingga uang yang dari rakyat akan dikembalikan ke rakyat pula, dalam bentuk infrastruktur dan berbagai fasilitas lainnya. Sehingga warga sipil di Borneo akan makin maju.
Selain itu, jika ibu kota ada di Kalimantan, yang notabena ada di tengah-tengah Indonesia, maka akan membuat pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia timur. Penyebabnya karena jarak ke Sulawesi, Papua, dan daerah lain di timur lebih dekat.
Nantinya akan lebih mudah koordinasi dengan pemerintah pusat dan efeknya seluruh WNI akan lebih maju, karena pesatnya pembangunan di daerah mereka.
Seluruh WNI setuju akan pemindahan ibu kota Indonesia, karena agar hal ini tak hanya jadi wacana. Penyebabnya karena ternyata saat era pemerintahan (mantan) Presiden SBY, ada pula rencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan, dan akan dilaksanakan tahun 2033. Presiden-Presiden sebelum era Bapak Jokowi juga sadar bahwa pemindahan ibu kota adalah sesuatu yang harus dilakukan.
Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan wajib didukung oleh seluruh rakyat. Jangan ada yang menentang, karena program ini baik sekali untuk memajukan semua WNI. Akan ada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, modernisasi tidak hanya Jawa-sentris, tetapi juga terjadi dari daerah di Indonesia bagian barat sampaai timur. (Syarifudin)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
