Dukungan HTI terlihat dari akrabnya eks juru bicara HTI Ismail Yusanto bersama Mardani Ali Sera seorang petinggi PKS dan anggota BPN.
Dalam debat Capres 30 Maret 2019 salah satu hal yang akan dibahas adalah ideologi. Indonesia menganut ideologi Pancasila. Akan sangat menarik jika di dalam debat ada yang menanyakan, apakah Prabowo mendukung HTI?
Hakim pengadilan Tata Usaha Negara mengatakan HTI terbukti berkeinginan mengubah negara Pancasila menjadi khilafah, lewat berbagai rekaman, salah satunya "ikrar ribuan mahasiswa Intitut Pertanian Bogor, Maret 2016, yang bersumpah sepenuh jiwa yakin bahwa paham sekuler hanyalah sumber penderitaan rakyat."
Selain itu "HTI sudah salah sejak lahir. Mereka adalah partai politik internasional, tetapi berbaju salah, didaftarkan sebagai organisasi kemasyarakatan. Sehingga ketika status badan hukumnya sudah dicabut, tidak bisa lagi dikembalikan status keormasannya," ungkap hakim Ronny Erry Saputro.
Putusan PTUN yang menyatakan pembubaran HTI adalah benar dan sah, akhirnya diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan menolak kasasi yang diajukan oleh HTI pada Kamis 14 Februari 2019.
Hizbut Tahrir (HT)
HT didirikan pada tahun 1953 sebagai organisasi politik di Yerusalem oleh Taquiddin al-Nabhani seorang cendikiawan muslim dan hakim yang berasal dari Haifa. Sekarang paham HT sudah tersebar ke 50 negara termasuk negara barat. HT sangat aktif di Inggris.
Tujuan pendirian HT adalah untuk mendirikan khilafah atau negara Islam berbasis global. Dengan kata lain tidak ada lagi negara-negara individu, semua bergabung dalam satu kesatuan. Dengan seorang khalifah yang menjadi pemimpinnya. Pertanyaannya siapa?
Seorang mantan HT di Inggris bernama Ghaffar Husain mengatakan kepada Investigativeproject.org bahwa dalam doktrin HT ada tiga tahap pekerjaan,
· Tahap pertama, grup HT akan fokus pada propaganda dan menambah anggota baru
· Tahap kedua, para aktivis akan berusaha untuk mempengaruhi umat Islam lain
· Tahap ketiga, berusaha untuk mengambil alih kekuasaan.
Di Pakistan, HT berhasil merekrut seorang Brigadir Jendral dan beberapa orang berpangkat Mayor sebagai kader. Menunjukkan bahwa dalam perekrutan, HT bukan hanya fokus kepada banyaknya jumlah massa. Namun juga kualitas atau lebih tepatnya seberapa berpengaruh orang yang direkrut.
Hal yang menarik ketika seorang juru bicara HT Mohammad Malkawi dalam sebuah konferensi khilafah di Illinois Amerika Serikat mengatakan bahwa HT ingin mendirikan khilafah di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, bukan di negara barat seperti Amerika Serikat atau yang dianggap berpaham barat seperti Jepang. Apakah termasuk Indonesia?
Hizbut Tahrir Indonesia
Melihat video di atas ada dua hal yang penting dalam empat arah perubahan menurut orator HTI. Yaitu menghancurkan sekat-sekat nasionalisme dan mendirikan khilafah.
Sedangkan Indonesia adalah negara yang berpegang kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sangat bertentangan dengan arah perubahan HTI.
Hizbut Tahrir bukan hanya dilarang di Indonesia namun di Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Libya, Turki juga telah melarang HT.
Simbiosis Mutualisme
Hubungan antara HTI dan Prabowo mungkin boleh dibilang terjadi karena saling membutuhkan serta saling menguntungkan. Prabowo membutuhkan dukungan anggota HTI yang sudah dibubarkan sedangkan HTI mungkin berharap jika Prabowo menang bisa menjadi legal kembali.
Dukungan HTI terlihat dari akrabnya eks juru bicara HTI Ismail Yusanto bersama Mardani Ali Sera seorang petinggi PKS dan anggota BPN. Seperti terlihat di video di atas yang mengatakan 2019 ganti presiden dan juga ganti sistem.
Hashim Djojohadikusumo pernah mengatakan bahwa "Kita mau menang tapi yang jelas Pak Prabowo tak dibawa ke arah palu arit, Prabowo tetap Pancasila, tetap UUD 45, tetap NKRI itu dan Prabowo juga jelasin demikian. Kita mau menang siapapun yang dukung kita kita terima kecuali setan iblis," di Gedung Bhayangkari, Kebayoran Baru. Mungkinkah ini menunjukkan bahwa kubu Prabowo Sandi kekurangan pendukung?
Dian Fatwa juru bicara BPN Prabowo Sandi mengatakan bahwa, organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, yang telah dibubarkan pemerintah Presiden Joko Widodo kemungkinan akan dilegalkan kembali jika mengakui Pancasila. "Kalau mereka menerima Pancasila, mereka berhak hidup di Indonesia. Kalau mereka menerima ideologi kita, apakah kita singkirkan mereka?" saat ditemui Tempo usai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta pada Jumat, 29 Maret 2019.
Suatu pernyataan yang memberikan angin segar bagi HTI dan apakah bisa dibilang bukti bahwa kubu Prabowo mendukung dan didukung HTI?
Tetapi walaupun misalnya HTI menyatakan menerima Pancasila sebagai landasan ideologi organisasi mereka. Melihat video konferensi HTI di atas serta pendirian HT yang bertujuan untuk mendirikan khilafah, apakah ini pernyataan yang bisa dibilang tulus? Silakan Anda menilai.
Akan sangat menarik jika ada pertanyaan tentang hal ini kepada Prabowo dalam debat capres 30 Maret 2019. Apakah Prabowo mendukung HTI?
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews