Perilaku pejabat Bupati itu kian jadi sorotan ke depan. Mengingat Bupati Labuan Batu diringkus KPK karena korupsi proyek-proyek di daerahnya sendiri.
Baru pejabat sementara saja sudah berlagu. Anaknya juga tidak tahu diri. Harusnya ketika kasus nepotisme kelas recehan itu muncul, pejabat koplak itu langsung bebenah. Menarik anaknya dan tetap membolehkan Koko menjadi anggota Paskibra.
Tapi pejabat ini tidak tahu malu. Dia jalan terus meski mengaku anaknya tidak mengikuti semua proses menjadi Paskibra. Semua pejabat di daerahnya ramai-ramai menutupi kasus ini dengan segala cara.
Bahkan mereka dengan kejam memvideokan pengakuan Koko. Dalam keadaan tertekan, Koko dengan terbata-bata mengaku rela diganti oleh Doni, anak pejabat Bupati.
Tetapi publik dan pemerintah pusat melihat itu semua sandiwara. Akibatnya, seluruh pejabat Labuan Baru yang terkait dengan masalah ini, gagal membendung desakan agar Koko dikembalikan sebagai Paskibra.
Berkah demi berkah datang untuk Koko.
Bahkan polisi setempat meminta Koko menjadi Paskibra dan diberi beasiswa.
Pemerintah pusat menampar mereka yang bertipu muslihat dengan mengundang Koko ke Jakarta. Menjadi bagian Paskibra di Kemenpora. Pergi ke Istana dan bersalaman dengan Presiden. Ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi juga tahu kebusukan pejabat Bupati Labuan Batu dan jajarannya dalam memperlakukan Koko.
Kasus nepotisme recehan ini nampaknya tidak berhenti di sekitar Paskibra dan 17 Agustusan.
Perilaku pejabat Bupati itu kian jadi sorotan ke depan. Mengingat Bupati Labuan Batu diringkus KPK karena korupsi proyek-proyek di daerahnya sendiri.
Sebab, masyarakat Labuan Batu tentunya bertanya jika soal anak saja bisa nepotisme, bukannya tidak mungkin soal-soal lain bisa lebih dari itu.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
