Pelaku Rasis Telah Ditindak Tegas, Papua Berangsur Kondusif

Tindakan pemerintah guna menyikapi pelaku rasis telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar terdapat efek jera serta kejadian tersebut tidak terulang kembali. Situasi Papua juga dikabarkan mulai berangsur kondusif, sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala. 

Penindakan tegas akan terduga tersangka kasus rasis pekan lalu oleh Presiden Jokowi dirasa telah benar. Apalagi pelaku rasis ini banyak menimbulkan kerugian baik materiil dan spiritual. Meski pelaku rasis ini tidak turun tangan secara langsung namun, pergerakannya melalui orasi yang dibantu media lainnya seperti media sosial.

Penggunaan media elektronik ini agaknya telah dipelencengkan. Kebijaksanaan memanfaatkan media sosial kini banyak yang diatasnamakan kebebasan berekspresi. Ditilik dari segi apapun tentunya tak ada istilah kebebasan berekpresi yang berakibat penyulutan amarah pihak lain. Betul bukan?

Dianalogikan, lewat media sosial ini pelaku mencuit kemudian diteruskan ke berbagai pengguna. Yang mana biasanya akan ditambahi dengan aneka tagline yang dikhawatirkan mempunyai narasi provokasi. Padahal kita belum mengetahui benar atau tidaknya konten tersebut. Sebagai langkah pengantisipasian, sebagai warga negara yang baik harus selektif dalam menyaring beragam berita. Agar tidak ikut terjerumus kedalam dampak yang fatal.

Penetapan pelaku rasisme kini telah bertambah, artinya bertambah pula ketenangan akan tititk terang permasalahan. Dengan ditemukannya tersangka baru setidaknya dapat menekan angka penyebaran luas narasi provokasi ini.

Tersangka baru ini bernama Veronika Koman yang mengaku sebagai aktivis HAM. Ia getol mengunggah konten dari kerusuhan Papua yang terdapat ujaran bersifat provokatif. Sehingga menimbulkan bentrok dan kerusuhan berujung perusakan.

Meski tidak ada di tempat saat insiden berlangsung, namun pelaku ini sangat aktif dengan media sosial pribadi miliknya. Sebelumnya aksi unjuk rasa di Papua ini dipicu oleh ujaran kebencian bernada rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Yang ternyata hingga kini tersangka terus bertambah seiring ditemukannya bukti baru yang menyertainya.

Kaitannya dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk segera menindak tegas secara hukum pihak manapun yang melakukan tindakan diskriminasi ras serta etnis. Jokowi juga akan mengundang para tokoh masyarakat, tokoh adat beserta tokoh agama Papua dan Papua Barat guna membahas percepatan peningkatan kesejahteraan.

Sebagai upaya menghindari penyebaran berita hoax dan provokasi yang kian memanas, pemerintah mengambil langkah cepat dalam pelambatan akses internet khususnya di Papua dan Papua Barat. Menurut pihak terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika proses pelambatan tersebut akan diakhiri hingga situasi dirasa telah kembali normal.

Apabila kondisi telah normal serta benar-benar aman maka pemblokiran akses internet ini akan segera ditarik kembali. Selain itu pemerintah menagtakan jia Aksi unjuk rasa yang dilakukan secara tertib dan damai tentunya tak akan dilarang. Bahkan pihak kepolisian akan menawarkan pengawalan serta pengamanan seperlunya terhadap aksi tersebut.

Akan tetapi perlu digarisbawahi, khususnya bagi pihak ataupun pelaku provokasi, penghasutan serta tindakan lain yang terindikasi merupakan pelanggaran hukum, termasuk ujaran kebencian maka pihak berwenang tak akan memberikan toleransinya. Serta menindak dengan tegas para pelaku tersebut.

Yang mana hal ini telah dibuktikan dengan status penetapan koordinator lapangan unjuk rasa di asrama mahasiswa Papua di Surabaya sebagai tersangka. Pun dengan pengusutan oleh polisi militer Pomdam V/Brawijaya terhadap personel tentara yang ditengarai bertindak rasis dalam penanganan unjuk rasa mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu tersebut.

Sebagai langkah lanjutan penjagaan keamanan di Bumi Cendrawasih ini diterjunkan sekitar 6.000 pasukan gabungan TNI Polri dari berbagai daerah di Indonesia, pasca demo-ricuh pekan lalu. Kehadiran ribuan aparat ini khusus ditujukan guna memberikan jaminan keamanan kepada Papua. Kaitannya atas isu yang terus dilambungkan kelompok beraliran menyimpang guna memecah belah persatuan dan kesatuan di tanah Papua.

Adapun dikerahkanya aparat keamanan ini bukanlah untuk menakut-nakuti masyarakat Papua. Akan tetapi lebih ke tujuan untuk bergandengan tangan guna mencapai keamanan bersama. Kapolri tak menampik jika beberapa waktu lalu kepercayaan publik terhadap keamanan memang menurun. Sehingga dengan adanya penerjunan pasukan ini, diharap akan dapat mengembalikan rasa kepercayaan itu. Dan pihaknya juga menyatakan jika ada kekurangan maka akan dilakukan koreksi secara bersama-sama.

Sebagaimana tugas pemerintah dalam mengayomi serta memberikan perlindungan keamanan bagi seluruh warga negaranya, kita juga bisa turut berpastisipasi. Dengan mendukung langkah preventif guna mengkondusifkan situasi di tanah Papua.

***