Sudah Bukan rahasia umum, dalam perjalanan proses peralihan tampuk kepemimpinan nasional sempat terjadi dikotomi sipil militer. Sengaja atau tidak, suka maupun tidak suka, latar belakang calon pemimpin nasional dalam hal ini Presiden kerap kali dikaitkan dengan dua sistem sosial yang jelas berbeda.
Beruntung, negara kita memegang teguh nilai kebhinekaan. lambat laun dikotomi sipil-militer tidak cukup relevan terlebih signifikan dalam menentukan siapa yang paling berhak memperoleh tongkat estafet kepemimpinan.
Sesuai dengan salah satu tema debat calon Presiden keempat akhir pekan lalu, Ideologi menjadi unsur vital yang harus diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam kaitannya denganPemerintahan, Keamanan, dan hubungan Internasional, dikotomi tersebut kian absurd adanya.
Posisi Presiden dengan dengan sendirinya akan menjadi Panglima tertinggi militer suatu negara meski ia berasal dari kalanga sipil. Begitupun, seorang Presiden dari kalangan militer harus mampu mengayomi warga sipil sebagai bagian dari pengejawantahan kepemimpinan yang ideologis.
Banyak hal menarik dalam debat keempat capres. Kedua kandidat presiden baik capres 01 maupun 02 merupakan representasi dari sipil- militer. Jokowi jelas 100 % sipil. Dalam beberapa kinerja lapangannya , Jokowi mampu menunjukkan dedikasi layaknya militer yang sedang manunggal dengan rakyat. Bisa dilihat saat Jokowi blusukan ke desa-desa menyapa warga. Jokowi tak segan-segan untuk turun langsung tanpa melihat gap sosial , budaya terlebih status jabatan yang diembannya.
Berbeda halnya dengan Prabowo. Latar belakangnya tidak utuh mengantarnya hingga ke tampuk pimpinan puncak dalam karier militer. Sebuah noktah merah menjadi tanda Prabowo diberhentikan dari lingkar militer.
Prabowo kini tidak bisa pula disebut sebagai representasi dari kalangan militer. Meski demikian, dalam kesehariannya Prabowo masih kerap terlihat menyerupai pribadi yang militeristik. Prabowo melontarkan sebuah kalimat yang membuat semua penonton terperangah. Bahwa dia merasa lebih TNI dari banyak TNI.
Prabowo seperti sedang meratapi nasibnya yang kini tak lagi berada di lingkar militer. Semangat militerismenya nyaris tak terbendung dan meluap dalam kalimat "saya lebih TNI dari banyak TNI". Mantan menantu Soeharto ini seakan lupa bahwa banyak prajurit TNI yang gugur di medan tugas, dan tak sepatah katapun terucap bahwa pengabdian merekalah yang memiliki posisi lebih di jajaran TNI.
Meski capres 02 mengaku menguasai teknologi perang hingga jarak peluru kendali, dalam debat keempat Prabowo nyata-nyata lepas kendali. Tak segan ia ingin begitu "menguliti" sistem militer yang pernah membesarkannya.
Meski semua juga tahu, besarnya Prabowo dalam militer kala itu tak lepas dari posisinya kekuasaan mertuanya. Apa yang dilontarkan Prabowo dalam debat keempat terkait kondisi pertahanan keamanan memberi gambaran betapa apatis terhadap keluarga besar TNI itu sendiri.
Kalem Jokowi mengambil kesimpulan yang cemerlang. Jokowi menaruh kepercayaan tinggi terhadap TNI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pertahanan dan keamanan negara ini. Dengan ciri kemeja putihnya, Jokowi mengambil sikap 360 derajat dari pesimisme Prabowo terhadap TNI.
Pun demikian terkait anggaran. Saat ini anggaran militer Indonesia untuk pertahanan keamanan disebut oleh Prabowo hanya sekitar 5 % dari APBN RI, 0,8 % dari GDP. Dibandingkan dengan Singapura yang sudah 30 % dari APBN , 3 % dari GDP Singapura.
Dalam hitungan matematis, Prabowo cenderung menilai angka kecil menjadi faktor yang sebanding dengan kinerja yang lemah. Sementara anggaran besar menjadi faktor penentu prestasi militer ala Singapura.
Berdasarkan penelusuran data, Militer Indonesia justru berada di peringkat ke-15 berdasarkan kekuatan militer dunia pada tahun 2019. Sementara Singapura yang disebut Prabowo memiliki support anggaran pertahanan keamanan yang jauh lebih besar justru berada di rangking ke 59 dunia (sumber : Spectatorindex)
Disinilah letak the power of belive. Yakin akan kemampuan TNI. Yakin dan Percaya bahwa TNI bekerja, mengabdi dan menjalankan tugas pertahanan dan keamanan sebaik-baiknya meski dengan support anggaran yang belum maksimal. Dan kedepan menambah sekian nominal anggaran pertahanan dan keamanan bukanlah sebuah keniscayaan.
Hal itu dalam rangka mensupport alutsista yang lebih mumpuni. Jokowi optimis, penguatan dan penguasaan tekhnologi persenjataan beserta dunia cyber juga akan menunjang performa pertahanan dan keamanan kedepan.
Begitulah, semua mata yang menyimak jalannya debat akan sangat paham dengan siapa yang lebih patriotik ketika berbicara dalam kontek pertahanan dan keamanan. Bagaimana TNI akan maksimal menjalankan tupoksinya di ranah Ipoleksosbudhankam, manakala tidak ada kepercayaan dari Presiden selaku pucuk pimpinan tertinggi?
Dan Jokowi menjadikan keyakinan dan kepercayaan penuh terhadap TNI sebagai pondasi yang memperkuat posisi militer Indonesia dalam menjaga wawasan nusantara sebagai satu kesatuan utuh secara Ipoleksosbudhankan di seluruh wilayah NKRI.
Jokowi, Presiden yang telah final meyakini ideologi Pancasila dengan pengejawantahannya. Dalam apa yang disampaikan melalui mimbar debat, tak sedikitpun dia lepas kendali emosinya. Menaruh kepercayaan kepada setiap stakeholder negara.
Bahkan optimis dan berfikir positif dalam menjalin kerjasama Internasional. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Jokowi jauh dari kesan "Ngayawara". Realistis, Logis, dan kerangka fikir/ ide kebijakannya dapat diterapkan. Sebab negara ini butuh Pemimpin yang "andap asor". Tidak merasa bahwa dirinya lebih dari kebanyakan mereka yang lebih.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews