Pembangunan Hunian Sementara Dipercepat di Sumatera Barat

Oleh: Anggina Marlina Sulastri 

Percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan keselamatan, martabat, dan keberlanjutan hidup warganya. Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga mengguncang sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam situasi tersebut, kehadiran negara melalui langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi menjadi faktor penentu bagi proses pemulihan. Fokus pemerintah pada percepatan pembangunan Huntara merupakan keputusan strategis yang mencerminkan orientasi kebijakan yang berpihak pada kebutuhan paling mendasar warga, yakni tempat tinggal yang layak dan aman.

Presiden Prabowo Subianto, saat kunjungan langsung ke daerah terdampak di Sumatera Barat, memperlihatkan pendekatan kepemimpinan yang responsif dan berbasis lapangan. Peninjauan pembangunan hunian sementara di Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam, menjadi simbol bahwa kebijakan tidak berhenti pada perencanaan di atas kertas, melainkan diwujudkan secara konkret di tengah masyarakat. Pemerintah memprioritaskan pengurangan jumlah pengungsi di posko darurat dengan membangun ratusan unit Huntara, sekaligus menyiapkan puluhan ribu unit di berbagai provinsi terdampak. Langkah ini menandai pergeseran fase penanganan dari tanggap darurat menuju pemulihan awal yang lebih berkelanjutan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan warga tidak terlalu lama berada di pengungsian. Huntara dipandang sebagai jembatan penting menuju relokasi dan pembangunan hunian tetap. Pendekatan ini menunjukkan perencanaan yang berlapis dan berjangka, di mana Huntara tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari peta jalan pemulihan pascabencana. Pemerintah juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta melibatkan TNI dan Polri.

Selain hunian, percepatan pemulihan infrastruktur menjadi elemen krusial yang tidak terpisahkan. Pembangunan jembatan Bailey di Padang Pariaman, yang dikerjakan oleh aparat TNI dengan dukungan masyarakat setempat, menjadi bukti bahwa konektivitas wilayah adalah prasyarat utama pemulihan ekonomi dan sosial. Akses jalan yang kembali tersambung memungkinkan distribusi logistik, aktivitas perdagangan, serta mobilitas masyarakat berjalan normal kembali. Upaya percepatan perbaikan ruas jalan nasional di kawasan Lembah Anai juga mempertegas komitmen pemerintah untuk segera memulihkan jalur strategis penghubung Padang dan Bukittinggi.

Perhatian Presiden terhadap aspek lingkungan turut memperkaya pendekatan pemulihan yang ditempuh pemerintah. Penertiban kawasan hutan, evaluasi izin pertambangan, serta pengendalian aktivitas di bantaran sungai menjadi bagian dari refleksi kebijakan agar bencana serupa dapat diminimalkan di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, pembangunan Huntara tidak dipisahkan dari upaya mitigasi dan penataan ruang yang lebih bertanggung jawab.

Di tingkat daerah, semangat percepatan juga tercermin melalui inisiatif gotong royong pembangunan hunian sementara mandiri di Kecamatan Pauh dan Kuranji, Kota Padang. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseymi bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman menggagas pembangunan Huntara dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan dukungan donasi dari figur publik Raffi Ahmad. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa pemulihan bencana merupakan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan unsur swasta, yang saling melengkapi dalam satu tujuan kemanusiaan.

Huntara mandiri yang dirancang untuk menampung ratusan kepala keluarga dilengkapi fasilitas penunjang seperti MCK terpisah, sehingga menjaga standar kesehatan dan kebersihan lingkungan. Pengerjaannya melibatkan siswa SMK, relawan Tagana dari berbagai daerah, serta personel TNI dan Polri. Partisipasi lintas elemen ini mencerminkan kuatnya solidaritas sosial dalam menghadapi bencana. Pernyataan Evi Yandri Rajo Budiman menegaskan bahwa percepatan pembangunan hunian merupakan bentuk kepedulian nyata agar warga segera keluar dari kondisi darurat dan kembali menjalani kehidupan yang lebih bermartabat.

Pada level nasional, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Huntara dan hunian tetap dilakukan secara intensif dan terkoordinasi di seluruh wilayah terdampak Sumatera. Pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi dilakukan secara simultan untuk memangkas waktu tunggu masyarakat. Di Sumatera Barat, pembangunan Huntara telah berjalan di sejumlah kabupaten dan kota dengan target penyelesaian dalam hitungan minggu. Pendekatan ini menegaskan bahwa negara hadir dengan kapasitas penuh untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan menyeluruh.

Secara keseluruhan, percepatan pembangunan Huntara di Sumatera Barat mencerminkan wajah negara yang tanggap, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Kebijakan ini tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak pascabencana, tetapi juga menjadi fondasi awal bagi pemulihan sosial ekonomi dan pembangunan yang lebih tangguh. Melalui sinergi pusat dan daerah, dukungan masyarakat, serta kepemimpinan yang kuat, proses pemulihan di Sumatera Barat menunjukkan bahwa di tengah bencana, semangat gotong royong dan kehadiran negara mampu menjadi sumber harapan dan kekuatan bersama.

)* Penulis merupakan Aktivis Lingkungan